Rapat dan Silaturrahmi Dewan Pengurus, Dewan Pengawas dan Ketua komwil I – VI APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), di Resto Seribu Rasa, Jakarta Selatan, Senin (19/4/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Bogor yang juga selaku Ketua Dewan Pengurus Bima Arya Sugiarto mengatakan pertemuan ini merupakan rapat tindaklanjut keputusan program kerja APEKSI 2021-2024 tanggal 11 Februari silam serta tindaklanjut hasil pemilihan Ketua Komisariat I – VI APEKSI beberapa waktu lalu.
Bima juga menambahkan bahwa Selain mengoptimalkan pelaksanaan program kerja, APEKSI juga membicarakan isu strategis lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan juga silaturahmi Pengurus sekalian buka puasa bersama.
Bima Arya selaku ketua juga merespon baik dalam waktu dekat akan kita komunikasikan dengan teman teman apkasi dan kita akan bersama ke Menteri meminta agar kebijakan penyederhanaan eselon 3 agar ditunda dulu kebijakannya. Kita perlu dukungan aparat birokrasi untuk penguatan pelayanan publik di daerah, tandasnya.
Arya Bima, Walikota Bogor selaku Ketua Apeksi mengamini usulan Ibu Airin, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART Apeksi, maka kita segera merespon usulan yang baik ini.
Sementara, Walikota Jambi selaku Anggota Pengawas Dr. Sarif Fasha, mengatakan bahwa Salah satu isu strategis yang disoroti APEKSI adalah kebijakan penyederhanaan Birokrasi, mereka berencana menggandeng APEKSI untuk meminta Mendagri melakukan penundaan atas kebijakan penyederhanaan birokrasi.
Sarif mengatakan, kalau pemangkasan Eselon empat mungkin bisa diterima, tetapi kalau eselon tiga yang dipangkas perlu kita bicarakan bersama dengan Mendagri, karena sangat merugikan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik. “APEKSI akan segera menyurat Mendagri untuk menyampaikan usulan ini” tandasnya.
Walikota Jambi menambahkan bahwa Dalam kesempatan itu Apeksi juga menyoroti penerapan SIPD yang diamanatkan dalam Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. “SIPD yang diterapkan saat ini perlu segera disempurnakan secepatnya oleh Mendagri terutama yang masih banyak bemasalah dari aspek penatausahaan keuangannya,” ujar Walikota Jambi.
Sebelumnya, isu penyederhanaan birokrasi juga sempat dikeluhkan para Kabag organisasi seluruh Indonesia, mereka keberatan atas kebijakan penyederhanaan Birokrasi ini terutama untuk eselon 3.
Selain kebijakan penyederhanaan birokrasi, Apeksi juga menyoroti kebijakan Efisiensi harga melalui Perpres 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Regional yang dikeluarkan Presiden.
Menanggapi hal itu, Walikota Tidore Kepulauan selaku ketua terpilih APEKSI Komwil VI , Capt. H. Ali Ibrahim, MH, juga mendorong perlu dilakukan peninjauan standar harga terutama standar perjalanan dinas pada Perpres 33 yang sangat merugikan Daerah Kepulauan.
Ali juga menambahkan bahwa kami yang dari Timur terutama Daerah Kepulauan sangat dirugikan dengan standar perjalanan dinas yang diatur dalam Perpres 33, karenanya perlu dibuat kategorisasi standar harga antara Daerah Kepulauan dengan non Kepulauan, juga perlu memperhatikan kondisi Geografis dan Ekonomi Wilayah kawasan Timur Indonesia.
Airin Rachmy Diani, Walikota Tangerang Selatan selaku Ketua Dewan Pengawas meminta APEKSI secara internal perlu melebarkan konsolidasi ke seluruh anggota. “Pengalaman saya selama menjabat, saya mengundang dan melibatkan semua Walikota tidak hanya di Jawa, sehingga semua anggota APEKSI seluruh Indonesia merasa dihargai dan memiliki asosiasi ini. Saya pribadi, kalau semakin banyak orang dalam kepengurusan itu jauh lebih bagus, tandasnya. Saya usul boleh nggak kalau pengawas lebih dari 3 orang, pengurus lainnya juga diperluas, biar kita ngeroyok Apeksi ini bersama.” kata Airin
Hal lain yang disoroti Apeksi adalah kebijakan vaksinasi terhadap para lansia. Sangat sulit kita menerapkan program vaksinasi untuk lansia. Apeksi berencana menyurat ke Menteri Kesehatan juga untuk membicarakan hal hal berkaitan program vaksinasi di Daerah yang dilakukan untuk para lansia.
Di akhir acara dilakukan penyerahan cinderamata dari Ketua Bima Arya kepada Ketua demisioner, Airin yang dipercayakan kembali menjadi Ketua Dewan Pengawas. Peserta dalam penyerahan cinderamata berteriak kepada Airin, kedepan sukses menjadi anggota DPR RI bahkan semoga menjadi Ibu Menteri, teriak para Walikota kompak.
Turut Hadir dalam kesempatan tersebut, Walikota Gorontalo yang juga Wakil Ketua Bidang Pemerintahan & Otonomi Marten Taha, Walikota Banda Aceh selaku Wakil Ketua Bidang Pembangunan H. Aminullah Usman, Walikota Batu selaku Bendahara Dra. Dewanti Rumpoko, Sekretaris atau Direktur Eksekutif Alwis Rustam, Walikota Pekanbaru selaku Ketua Komwil I
Dr. Firdaus, Walikota Tegal selaku Ketua Komwil III H. Dedy Yon Supriyono, Walikota Kupang selaku Ketua Komwil IV Jefirstson Riwu Kore, Dra. Hj. Amina Amin (Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Kota Parepare/mewakili Walikota Parepare, anggota Dewan Pengawas), Dan Kahlan Bahar, S.Sos, M.Si. (Asisten Bidang Pemerintahan Kota Lubuklinggau/mewakili Walikota Lubuklinggau, Ketua Komwil II).