Lomba Tarian Tradisional Kie Raha, yang berlangsung di Open Space
Di tengah arus perkembangan zaman, pelestarian budaya menjadi tanggung bersama, sehingga kegiatan ini akan memberikan ruang bagi para penari untuk mengekspresikan, dan mengembangkan kreativitasnya, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman saat membuka dengan resmi Lomba Tarian Tradisional Kie Raha, yang berlangsung di Open Space, Sabtu (11/7/2026) malam. Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman juga mengatakan bahwa Atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia pelaksana dalam hal ini Sanggar Seni Rau Parada yang tetap eksis mempertahankan seni tari tradisional, tentunya ini akan membawa dampak yang positif karena selain menjadi sebuah usaha untuk melestarikan tarian tradisional, kegiatan ini juga menjadi sebuah wadah silaturahmi antar sanggar seni sekaligus menjadi media untuk saling bertukar ilmu dan pengetahuan tentang tarian tradisional. ” kita ketahui bersama bahwa tema kegiatan ini adalah Tarian Tradisional Kie Raha, menjadi salah satu inspirasi untuk mengenalkan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Maluku Utara. Namun yang terpenting, melalui setiap penampilan, kita berharap lahir semangat untuk terus menjaga, mencintai, dan mengembangkan seni budaya sebagai bagian dari identitas daerah.” kata Ahmad Laiman Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini juga berharap kepada seluruh peserta dapat menampilkan kemampuan terbaik dengan penuh percaya diri, tetap menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan saling menghormati, sehingga menJadikan perlombaan ini sebagai pengalaman berharga untuk terus belajar dan berkarya, karena setiap penampilan adalah kontribusi nyata dalam melestarikan budaya bangsa. “Sekali lagi, kami ucapkan selamat berlomba kepada seluruh peserta, dengan harapan agar dapat menampilkan karya terbaik, berikan penampilan yang membanggakan, dan jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk terus menghidupkan seni tari di tengah masyarakat.” Harap Ahmad Laiman Kegiatan lomba tarian Tradisional Kie Raha jni diselenggarakan oleh sanggar seni Rau Parada. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI Maluku Utara Muhammad Tang, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Tidore Ny. Nuraen Ismail Rukomalamo, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, Pimpinan OPD, Camat, Lurah se Kecamatan Tidore, Para ASN, PPPK domisili Kecamatan Tidore dan masyarakat Tidore.
Resmi Dibuka, Wali Kota Tidore Ajak Masyarakat Kunjungi Toko Halal Mart HNI dan Teman Hati Coffe
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Hj. Rahmawati Muhammad Sinen menghadiri sekaligus memberikan sambutan dan membuka secara resmi “Soft Opening” Toko Halal Mart HNI dan Teman Hati Coffe yang bertempat di Samping Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Sabtu (11/7/2026) Siang. Dalam sambutannya, orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini mengatakan, mengkonsumsi obat halal dan herbal harus dibarengi dengan hati yang bersih dan tulus, jangan ada rasa dengki terhadap orang lain, yakinlah bahwa hati yang bersih dan tulus akan memberikan efek yang positif terhadap tubuh, maka obat yang dikonsumsi akan berdampak baik. “Kita konsumsi obat halal dan herbal sebanyak apapun, jika hati kita masih ada rasa dengki dan kotor terhadap orang lain, maka obat apapun yang kita konsumsi tidak akan memberikan dampak baik bagi tubuh. Olehnya itu, mengonsumsi obat halal dan herbal harus dibarengi dengan hati yang tulus dan bersih, yakinlah akan berdampak sehat,” Ungkapnya. Usai membuka secara resmi Toko Halal Mart HNI dan Teman Hati Coffe, Wali Kota Tidore Kepulauan didampingi Ketua Tim Penggerak PKK melakukan peninjauan produk Toko Halal Mart HNI sekaligus mencicipi menu Teman Hati Coffe, Wali Kota juga mengajak masyarakat Kota Tidore Kepulauan untuk memulai pola hidup sehat dengan mengkonsumsi produk halal dan herbal. “Prinsipnya Toko Halal Mart HNI dan Teman Hati Coffe yang sudah dibuat ini masih kita jaga dan kembangkan bersama, ini merupakan salah satu tanda perubahan di Kota Tidore Kepulauan, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Tidore untuk hidup sehat, mari berkunjung, semoga toko ini dapat membantu keluhan kesehatan masyarakat,” Ajaknya. Ketua Badan Pengawas Harian Nasional HNI, Angga Prasetyo dalam sambutannya mengatakan, ada pesan yang sedang dibawa oleh Bapak Muhammad Jabir dan Ibu Jainab selaku owner Toko Halal Mart HNI dan Teman Hati Coffe, bahwa mereka ingin menguatkan 2 poin yang selama ini dibawa bersama-sama untuk disematkan di Indonesia yaitu halal dan sehat. “Halal disini bukan sekedar jargon atau gimmick, tetapi bentuk tanggung jawab kita, janji kita kepada sang pencipta, halal berbicara tentang kejujuran dan bersih, sementara sehat merupakan barang yang sangat langka didapatkan oleh masyarakat kita disebabkan karena pola hidup yang kurang sehat, semoga dengan hadirnya toko dan kafe ini menjadi wasilah dan memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat sekitar sbobet,” Harapnya. Sementara, Owner Teman Hati dan Halal Mart HNI, Jainab D. Syamsudin dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan dukungan positif dari Wali Kota Tidore Kepulauan dan Ketua TP PKK Kota Tidore Kepulauan serta seluruh Mitra HNI yang telah berkenan hadir pada acara “Soft Opening” Toko Halal Mart HNI dan Teman Hati Coffe. “Ini merupakan wujud kepedulian kami menghadirkan kafe yang low sugar untuk mengubah gaya hidup masyarakat Kota Tidore Kepulauan agar menjadi lebih sehat, kami melihat sekarang nongkrong di kafe sudah menjadi salah satu lifestyle masyarakat di Tidore, maka insyaAllah kami ingin memberikan berkontribusi terbaik untuk membangun gaya hidup lebih sehat,” Ucapnya.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kali ini mendapatkan Penghargaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kali ini mendapatkan Penghargaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara sebagai Kota dengan capaian persentase tindak lanjut rekomendasi BPK tertinggi se Maluku Utara yakni di angka 77,73 persen. Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo pada saat Penutupan Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Se-Provinsi Maluku Utara Semester I Tahun 2026 yang diserahkan oleh Plt Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara Bhuono Agung Nugroho, di Auditorium Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, kamis (9/7/2026) Pada kesempatan tersebut,Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo mengatakan, atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena telah memberikan segala dedikasi dan evaluasi sehingga Pemerintah Kota Tidore bisa meraih peringkat tertinggi. “Kami sangat berterima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI beserta seluruh jajaran Tim Pemantauan Tindak Lanjut, terima kasih atas dedikasi, bimbingan, serta semua evaluasi yang diberikan selama proses kegiatan berlangsung, Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam menyelesaikan tindak lanjut baik yang bersifat administrasi maupun kerugian.” kata Ismail Ismail Dukomalamo juga menambahkan bahwa, Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh Inspektorat se Provinsi Maluku Utara sebagai mitra BPK di Daerah untuk terus berpacu dalam mengejar penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dengan harapan dorongan serta motivasi dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya, untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan serta bimbingannya dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi dan Penyelesaian Kerugian Daerah. “Kami juga berharap, bahwa setelah dilaksanakannya kegiatan ini, progres pencapaian atas Tindak Lanjut untuk seluruh Kabupaten-Kota Se Provinsi Maluku Utara dapat meningkat secara signifikan, terutama Kami di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan minimal mendekati angka 90 persen dari hasil yang diumumkan pada saat penyerahan LKPD 2025 sebesar 77,73 persen. Harapan pencapaian nilai maksimal ini kami gaungkan karena Tindak Lanjut Rekomendasi BPK merupakan salah satu tolak ukur Kinerja Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan.” harap Ismail Tak hanya itu, Ismail juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD yang telah bekerjasama dengan baik sehingga Kota Tidore mendapatkan penghargaan sebagai Kota dengan capaian persentase tindak lanjut rekomendasi BPK tertinggi se Maluku Utara yakni di angka 77,73 persen. “Mari kita terus bekerjasama dan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik untuk daerah ini, jaga terus kekompakan dan kerjasama ini dengan baik sehingga prestasi ini tetap kita pertahankan bahkan lebih dari capaian yang sekarang.” ajak Ismail Sekedar diketahui bahwa, Pemerintah Kota Tidore menempati peringkat pertama dengan capaian persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dengan capaian 77,73 persen, peringkat kedua Kabupaten Halmahera Utara dengan capaian 72,10 persen, dan peringkat ketiga Kabupaten Kepulauan Sula 71,12 persen.
Pandangan umum terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menghadiri Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III tentang Penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (9/7/2025). Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Asma Ismail, serta diikuti , Wakil Walikota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Ketua DPRD Ade Kama, 22 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, dan insan pers. Pada kesempatan tersebut, empat fraksi resmi menyatakan mendukung dan menyampaikan beberapa catatan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI), dan Fraksi ADEM. Juru Bicara Fraksi PDI-Perjuangan Abdurrahman Arsyad Fraksi menyampaikan Dukung LPP APBD 2025 dengan catatan penguatan PAD, kualitas belanja, dan manfaat bagi rakyat kecil. Juru Bicara Fraksi PKB Nurhayati Arifin mengatakan Terima dan setujui Ranperda dengan 5 catatan, dorong efektivitas belanja dan optimalisasi PAD tanpa bebani masyarakat. Juru Fraksi DKI Yusuf Bata menyatakan Setuju untuk dibahas lebih lanjut dengan fokus optimalisasi PAD, efektivitas belanja, dan penataan aset daerah. Juru Bicara Fraksi ADEM Hasanuddin Fabanyo menyatakan Siap bahas secara objektif dan kritis, soroti 6 poin termasuk evaluasi serapan anggaran rendah dan pemanfaatan SiLPA Rp25,95 miliar. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan , Asma Ismail menegaskan pandangan umum fraksi merupakan representasi sikap politik sekaligus bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD. Melalui pandangan tersebut diharapkan lahir masukan, catatan strategis, koreksi, apresiasi dan rekomendasi konstruktif kepada Pemerintah Daerah. “Pertanggungjawaban APBD bukan hanya menyajikan angka-angka realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana kebijakan dan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Penyuluhan Hukum dan Pengarahan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis (mbg) di Kota Tidore Kepulauan
Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan seluruh program strategis pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis karena program ini merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman saat menghadiri sekaligus memberikan arahan pada Penyuluhan Hukum dan Pengarahan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis (mbg) di Kota Tidore Kepulauan, yang berlangsung di ruang rapat kejaksaan Negeri Tidore, Rabu (9/7/2026). Ahmad Laiman mengatakan bahwa, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga ini memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan menyukseskannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. “Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan dukungan penuh agar program ini dapat berjalan dengan baik dan sukses, karena keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan, tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.” Kata Ahmad Laiman Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini juga menambahkan bahwa, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan berbagai langkah, mulai dari koordinasi lintas sektor, penentuan lokasi, survei lapangan, hingga memastikan kesiapan operasional SPPG agar seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. “Semoga melalui kegiatan ini kita semakin memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang semakin baik, tepat sasaran, dan berkelanjutan” harap Ahmad Laiman Senada juga disampaikan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tidore Sabar Evryanto Batubara mengatakan bahwa, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik untuk mendukung kesehatan, kecerdasan, dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena menggunakan anggaran negara yang besar, pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sabar Evryanto menambahkan Pelaksanaan MBG didasarkan pada berbagai regulasi, dimana ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, administrasi pemerintahan, keuangan negara, perbendaharaan negara, aparatur sipil negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pedoman teknis dari pemerintah dan Badan Gizi Nasional, sehingga Kebijakan MBG menitikberatkan pada pemerataan akses makanan bergizi, penggunaan bahan pangan lokal, pemberdayaan pelaku usaha daerah, serta penerapan tata kelola yang baik melalui perencanaan, pengadaan, distribusi, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang transparan. “Seluruh pelaksana diharapkan mematuhi ketentuan hukum, menyusun administrasi secara tertib, mengutamakan transparansi, memperkuat pengawasan internal, dan berkonsultasi apabila menghadapi persoalan hukum. Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.” Kata Evryanto “Korupsi dalam Program MBG akan berdampak langsung pada berkurangnya kualitas layanan kepada penerima manfaat, pemborosan anggaran negara, menurunnya kepercayaan masyarakat, meningkatnya risiko masalah gizi, serta terhambatnya pembangunan sumber daya manusia, Oleh karena itu, seluruh pihak harus menjaga integritas dan menjalankan program secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi agar tujuan Program MBG dapat tercapai secara optimal.Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.” Sambung Evriyanto. Sementara, koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Tidore Kepulauan Aprilia Chaerunnisa mengatakan bahwa, Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi membutuhkan sinergi, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta tanggung jawab bersama dari seluruh unsur, baik pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan, khususnya pengelola SPPG, agar makanan yang disalurkan aman, berkualitas, higienis, dan tepat sasaran. “Saat ini, Kota Tidore Kepulauan telah memiliki 11 SPPG. Dari jumlah tersebut, 8 SPPG telah beroperasi aktif, 1 SPPG untuk sementara dihentikan operasionalnya karena proses renovasi, sedangkan 2 SPPG lainnya berada di wilayah terpencil, yaitu Satelit Maitara dan Satelit Puncak, yang masih dalam tahap persiapan operasional dan pelatihan.” Kata Aprilia Aprilia juga berharap agar seluruh SPPG di Kota Tidore Kepulauan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, serta menjalankan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Penyuluhan Hukum ini juga dihadiri oleh Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias, Pasi Intel Kodim 1505/Tidore Letda Inf Iskandar S Alting, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, pimpinan OPD terkait serta pemilik SPPG di Kota Tidore
Rapat Paripurna Ke 8 Masa Persidangan III Tahun 2025-202
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke 8 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 yang berlangsung di Ruang rapat DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (7/7/2026). Dalam pidatonya, Wali Kota Tidore Kepulauan menegaskan penyampaian Ranperda ini merupakan amanat UU sekaligus wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. “Setiap rupiah yang dikelola melalui APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” ujarnya Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan mempertahankan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas LKPD Tahun 2025. Lanjutnya, Capaian APBD 2025 Kota Tidore Kepulauan, Realisasi Pendapatan Daerah: Rp1.077.944.360.485,38 atau 94,99% dari target anggaran, Realisasi Belanja Daerah: Rp1.095.853.335.139,99 atau 93,05% dari anggaran, Realisasi Pembiayaan Neto: Rp43.863.647.760,86 atau 102,33%,SiLPA 2025: Rp25.954.673.106,25. Turun 44,62% dibanding SiLPA 2024, Total Aset: Rp2.252.974.068.067,91,Total Ekuitas: Rp2.241.324.156.216,21,Surplus LO: Rp45.805.567.382,77 “Laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penjelasan rinci termuat dalam buku Ranperda beserta lampirannya yang diserahkan ke DPRD”ungkapnya. Mantan Wakil Wali Kota dua periode ini berharap DPRD dapat memberikan tanggapan, masukan, dan catatan konstruktif agar kinerja pemerintahan ke depan semakin baik. “Diperlukan kolaborasi kuat dan sinergi erat antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya. Sementara itu Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan H. Ade Kama dalam pidatonya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 menjadi instrumen evaluasi strategis. Dari laporan ini terlihat bagaimana pendapatan dihimpun, belanja dilaksanakan, pembiayaan dikelola, serta sejauh mana kebijakan fiskal memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. “Melalui laporan ini DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap efektivitas program pembangunan, kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, dan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah,” Lanjutnya Sebelum Ranperda disampaikan, LKPD Kota Tidore 2025 telah diaudit BPK RI Perwakilan Maluku Utara. Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini WTP ke-12 secara berturut-turut. Ade Kama juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, TAPD, Kepala OPD, pejabat pengelola keuangan dan seluruh aparatur atas komitmen membangun sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.Namun DPRD mengingatkan, WTP bukan tujuan akhir. “Opini WTP adalah pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Tujuan lebih besar adalah memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya. Turut hadir Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, 22 Anggota DPRD dari 25 Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Forkopimda, Para Asisten, Staf Ahli, serta Para OPD. Dilanjutkan dengan Penyerahan Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen Kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan H. Ade Kama
Dampak Efisiensi hingga Menolak Dirumahkan, Wali Kota Tidore Pasang Badan Bela ASN, PPPK dan PPPK Paruh Waktu
PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak akan dirumahkan, jika sampai kondisi negara masih terus seperti ini dan terburuknya harus dirumahkan, maka saya selaku Wali Kota Tidore Kepulauan akan mundur dari jabatan sebagai Wali Kota, saya tidak mau korbankan 2000 lebih orang kemudian berleha-leha dengan jabatan. Tegas Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyikapi aksi ribuan ASN, PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang dilakukan secara spontan saat mengikuti apel akbar dalam rangka penyampaian kebijakan terkait Efisiensi Anggaran yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Tidore Muhammad Sinen di Halaman Kantor Wali Kota Tidore, Senin (6/7/2026). Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar apel akbar yang diikuti oleh seluruh ASN, PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, apel ini dalam rangka penyampaian kebijakan efisiensi anggaran terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu sebesar 30 Persen. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dalam apel tersebut mengatakan, kebijakan terkait pemotongan 30 Persen TPP dan Pendapatan PPPK hingga PPPK Paruh Waktu ini untuk menutupi defisit daerah sebesar 50 Miliar lebih, hal ini terpaksa harus dilakukan karena sudah tidak ada jalan lain untuk menutupi defisit tersebut, terburuknya mungkin dirumahkan. “Karena sudah tidak ada jalan lain maka harus dilakukan pemotongan 30 persen dari TPP ASN dan Pendapatan PPPK, mereka sudah setuju. Meski demikian, pemotongan 30 persen tersebut belum juga memenuhi defisit daerah, karena hanya 20 Miliar lebih dari 30 persen itu, ini sudah tidak ada solusi lain, maka kita harus bertahan, jika tidak, maka dirumahkan,” Ungkapnya. Namun, penyampaian kebijakan terkait dirumahkan tersebut sontak ditolak oleh para ASN, PPPK dan PPPK Paruh Waktu, dalam hitungan menit, apel akbar berubah menjadi aksi massa dari para ASN, PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Sempat terjadi aksi saling dorong, merusak fasilitas gedung kantor hingga pembakaran di Halaman Kantor Wali Kota Tidore. Berbagai aspirasi juga datang dari para perwakilan ASN, PPPK dan Paruh Waktu. Mereka menolak dengan keras kebijakan dirumahkan, mereka mengecam agar program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dihentikan, karena program ini sangat berdampak pada TKD dan mengorbankan banyak orang. Menyikapi aksi tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Kapolresta Tidore Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow melakukan hearing dengan perwakilan ASN, PPPK dan Paruh Waktu. Hasil Keputusan rapat, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen pasang badan bahwa PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dirumahkan. “PPPK tidak dirumahkan, tetapi anggarannya dipotong untuk tutupi defisit daerah, maka bukan hanya PPPK dan PPPK Paruh Waktu saja, tetapi TPP PNS juga, pemotongan 30 persen ini jika anggaran sudah kembali normal, maka akan dikembalikan seperti semula. Kondisi saat ini harus dipotong karena memang defisit daerah 50 Miliar lebih, tidak ada jalan lain untuk menutupi,” Jelasnya. Orang nomor satu di Kota Tidore ini menambahkan, hingga berakhirnya bulan Desember 2026 tidak dilakukan demikian, maka akan dikumpulkan kembali untuk target 2027, supaya masyarakat tidak dikorbankan dalam kebijakan pemerintah, harus ada pernyataan, pernyataan tidak dirumahkan tetapi skema pembayarannya terpaksa harus tertunda. “Tidak bisa setiap bulan harus bayar penuh, ini juga butuh kesepakatan dari PPPK dan Paruh Waktu maupun ASN dengan TPP. Terkait pemotongan 30 persen mereka sudah setuju yang penting tidak dirumahkan, kalau sampai kondisi terburuk PPPK dirumahkan, maka selaku Wali Kota, saya juga akan mundur dari Jabatan, selama Wali Kota belum mundur, maka PPPK dan Paruh Waktu tidak akan dirumahkan,” Tegasnya. Wali Kota juga kembali menegaskan kepada para masa aksi, bahwa kalau sampai dirumahkan maka selaku wali kota, ia juga akan siap mundur dari jabatannya, ia tidak mau mengorbankan PPPK dan Paruh Waktu saja. Ia juga berharap aksi ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat, bahwa dampak dari efisiensi anggaran dan pemotongan TKD sangat berat bagi daerah. “2000 lebih orang dikorbankan kemudian saya berleha-leha di tempat ini, saya tidak akan mau, karena memang kondisi negara seperti ini, mendingan saya mundur daripada saya korbankan banyak orang. Harapan saya, aksi ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, karena dampak dari efisiensi anggaran ini akan sangat mengorbankan daerah dan banyak orang,” Harapnya.
Wali Kota Tidore Hadiri Syukuran HUT ke 80 Bhayangkara
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya jajaran Polresta dibawah pimpinan Kapolresta Tidore Kepulauan, Bapak Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow, hal tersebut disampaikannya saat menghadiri upacara dan syukuran peringatan ke 80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 di Mapolresta Tidore, Rabu (1/7/2026). “Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya jajaran Polresta dibawah pimpinan Kapolresta Tidore Kepulauan, Bapak Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow, yang selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung kelancaran pembangunan daerah,” Ungkapnya. Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini menambahkan, kehadiran Polri selalu memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tugas menjaga keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi fondasi bagi kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadi prasyarat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik, sebagaimana tema hari bhayangkara tahun ini yaitu 80 tahun POLRI Mengabdi Untuk Masyarakat. “Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga memberikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin selama ini. Kolaborasi yang baik antara POLRI, Pemerintah Daerah, TNI dan seluruh pemangku kepentingan telah menghadirkan suasana yang aman, kondusif dan mendukung berbagai agenda pembangunan di Kota tercinta ini. Semoga pada usia pengabdian yang ke-80 ini, POLRI semakin profesional, semakin Presisi, dan semakin sukses dalam mengemban amanah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” Harapnya. Membacakan amanat Kapolda Maluku Utara dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Tidore Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow mengatakan, Tahun ini Polri memperingati delapan puluh tahun pengabdian dengan tema “Polri Untuk Masyarakat” Tema tersebut menjadi pengingat bagi semua bahwa setiap tugas dan pengabdian yang dilaksanakan harus bermuara pada kepentingan masyarakat, melalui pelayanan yang humanis, profesional dan berintegritas. “Mari kita jadikan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 ini sebagai momentum untuk mempererat kebersamaan, memperkuat sinergi, dan menumbuhkan semangat pengabdian yang semakin tulus demi terwujudnya Maluku Utara yang aman, damai dan sejahtera. Terima kasih Forkopimda, jajaran TNI, instansi pemerintah, mitra kerja, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, serta seluruh masyarakat Maluku Utara yang selama ini telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Polri,” Tuturnya. Mengakhiri amanatnya, Kapolresta Tidore Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polda Maluku Utara beserta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan pengorbanan demi kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian. Dedikasi yang diberikan menjadi kekuatan bagi Polri untuk terus hadir melayani masyarakat. Turut hadir dalam upacara dan syukuran peringatan ke 80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 ini Dandim 1505/Tidore, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kepala Keja
Raih Juara Umum, Pemkot Tidore Sambut Kafilah MTQ dengan Rasa Haru dan Bangga
Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kafilah MTQ Kota Tidore Kepulauan yang berhasil meraih juara umum pada MTQ ke 31 Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain dalam sambutannya saat mewakili Wali Kota menerima Kafilah Kota Tidore Kepulauan yang telah selesai bertanding pada MTQ ke 31 Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, Sabtu (27/6/2026). “Alhamdulillah, berkat kerja keras, kedisiplinan dan ikhtiar yang sungguh-sungguh, Kafilah kita berhasil mengukir prestasi gemilang dan meraih gelar Juara Umum atau Juara Terbaik pada perhelatan MTQ ke 31 Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2026,” Ungkapnya. Taher menambahkan, momentum ini sekaligus menyatukan dua gelar juara umum STQH tingkat Provinsi Tahun 2025, Keberhasilan ini adalah kado terindah dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan, ini adalah kali kedua, setelah sebelumnya Tidore juga juara umum MTQ ke 30 Tahun 2024. “Kalian telah membuktikan bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk berprestasi dan mengharumkan nama daerah. Lantunan ayat suci yang kalian kumandangkan bukan hanya membawa piala, tetapi juga membawa keberkahan dan marwah Kota Tidore Kepulauan,” Imbuhnya. Lebih lanjut, Taher juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih, official, pendamping, dan pengurus LPTQ Kota Tidore Kepulauan. Dedikasi dan kesabaran Bapak/Ibu sekalian dalam membina para peserta sejak pemusatan latihan (Training Center) membuahkan hasil yang manis. Sementara, Ketua Kontingen, Kepala Bagian Bina Kesra, Sahnawi Ahmad dalam laporannya mengatakan, secara keseluruhan jumlah kafilah yang mewakili Kota Tidore Kepulauan pada MTQ ke 31 Tingkat Provinsi Maluku Utara sebanyak 48 orang dan didampingi Official/Pelatih sebanyak 17 orang. “Pelaksanaan MTQ ke 31 Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 berlangsung mulai dari Tanggal 21 sampai dengan 26 Juni 2026, bertempat di Aula K.H Abd. Gani Kasuba Masjid Raya Safful Khairat Kelurahan Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara,” Jelasnya. Adapun cabang yang diikuti pada MTQ ke 31 Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 ini diantaranya; Cabang Seni Baca Qur’an, Qira’at Al Qur’an, Hafalan Al-Qur’an, Khat Qur’an, Syarhil Qur’an, Fahmil Qur’an, Khattil Qur’an, dan Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an.
Kota Tidore Kepulauan Kembali Raih Juara Umum MTQ ke 31 Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2026
Tidak tanggung-tanggung, Kota Tidore Kepulauan kembali meraih prestasi pada Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXI tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, dari berbagai cabang lomba yang diikuti, Kota Tidore keluar sebagai juara umum mengungguli Kabupaten Kota lainnya, capaian ini menambah deretan prestasi Kota Tidore Kepulauan di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman. Penetapan hasil lomba disampaikan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Hakim MTQ XXXI Tahun 2026 Nomor:04/SK.DH/MTQ-XXXI/MALUT/VI/2026 pada Acara Penutupan MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara XXXI Tahun 2026, yang ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe di Aula KH. Abd Gani Kasuba, Mesjid Raya Safful Khairat, Kelurahan Sofifi, Kota Tidore, Jumat (26/6/2026) malam. Capaian prestasi ini merupakan kali kedua, setelah sebelumnya pada Tahun 2024, Kota Tidore Kepulauan juga meraih Juara Umum pada MTQ ke XXX Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kota Ternate. Melalui prestasi ini, Kota Tidore Kepulauan akan mewakili Maluku Utara pada MTQ Nasional Tahun 2026 yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah bulan September mendatang. Berdasarkan rekapitulasi nilai dari dewan hakim, Kota Tidore Kepulauan memperoleh total nilai sebesar 482, Prestasi tersebut menempatkan Kota Tidore Kepulauan pada posisi pertama melampaui Halmahera Selatan yang berada di posisi kedua dengan total nilai 229 dan disusul Kabupaten Halmahera Timur dengan jumlah nilai 228, sementara Kota Ternate berada di urutan ke 4 dengan jumlah nilai 207. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo saat menghadiri acara penutupan tersebut menyampaikan terima kasih kepada para peserta, pelatih dan official yang telah bekerja keras sehingga Kota Tidore Kepulauan masih tetap mempertahankan sebagai juara umum MTQ yang ke XXXI Tahun 2026. “Mudah-mudahan semuanya lancar dan insyaallah bisa mewakili Maluku Utara ke tingkat Nasional,” Ungkapnya. Lebih lanjut, Ismail mengatakan, Ini merupakan kali kedua Kota Tidore Keluar sebagai juara umum. Sebelumnya pada Tahun 2024 lalu MTQ ke XXX tingkat Provinsi diselenggarakan di Kota Ternate Kota Tidore keluar sebagai juara umum, dan alhamdulilah kali ini diselenggarakan di Sofifi Maluku Utara, Kota Tidore juga masih mempertahankan juara umum, Ini adalah hasil yang diharapkan oleh semua tentunya. “Prestasi ini adalah hasil kerja keras semua elemen dan kepada panitia khusus, official serta Bagian Kesra Setda Kota Tidore Kepulauan untuk terus mempersiapkan peserta menuju lomba ke tingkat nasional,” Imbuhnya. Mewakili Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail juga mengharapkan agar yang mendapat juara pada MTQ ke XXXI Tahun 2026 ini untuk terus berlatih, agar bertarung di tingkat Nasional nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Adapun rincian perolehan Juara per kategori yang membawa Kota Tidore Kepulauan menjadi juara umum MTQ ke XXXI Tingkat Provinsi Maluku Utara diantaranya: Juara 1 sebanyak 21 Kategori, Juara 2 sebanyak 6 kategori, Juara 3 sebanyak 3 kategori, Harapan 1 sebanyak 3 kategori, Harapan 2 sebanyak 3 kategori dan Harapan 3 sebanyak 2 kategori.