Panen raya jagung kelompok tani Pelopor Gurabati
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengapresiasi kelompok tani pelopor yang telah mendukung program pemerintah terhadap program ketahanan pangan dan swasembada pangan Nasional. Hal tersebut diapresiasi langsung oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman pada saat panen raya jagung kelompok tani Pelopor Gurabati, yang berlangsung di Kebun Jagung Kelurahan Gurabati, Kamis (9/10/2025) Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini juga mengatakan bahwa Nama kelompok tani pelopor bukan sekedar nama semata namun mencerminkan semangat dan kerja nyata para petani untuk mengembangkan pertanian secara langsung di Kota Tidore khususnya Kelurahan Gurabati. “Karena saya melihat bahwa semangat para petani pelopor ini untuk mendukung program pemerintah dalam ketersediaan pangan, dengan jagung kering ini kita bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan masyarakat.” Kata Ahmad Laiman Ahmad Laiman juga menambahkan bahwa, Pemerintahan ini memiliki visi misi untuk mewujudkan Kota Tidore yang aman, nyaman dan ramah untuk semua orang, dimana didalamnya juga terdapat beberapa sektor yang nantinya dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Tidore. “Dibawah kepemimpinan Wali Kota Tiodore Muhammad Sinen dan saya sebagai Wakil Wali Kota, kami terus mendorong tiga sektor yang harus dikembangkan diantaranya pariwisata, pertanian dan perikanan, sehingga tiga sektor ini sangat membantu masyarakat Kota Tidore khususnya di Kelurahan gurabati ini.” Kata Ahmad Laiman “Kedepan diharapkan kepada kelompok tani pelopor ini juga selain kembangkan soal pertanian, saya juga berharap dapat kembangkan sebagai sebuah pariwisata yang ada di sini karena potensi view wisata menghadap ke laut yang begitu menarik, sehingga pertanian dan pariwisata bisa dikembangkan, meski begitu identitas petani pelopor juga tidak boleh hilang sehingga pertanian, perikanan dan pariwisata bisa didorong untuk kesejahteraan masyarakat setempat.” Sambung Ahmad Laiman Sementara, laporan ketua kelompok tani pelopor Kel Gurabati Husen Bin Syeh Abubakar mengatakan, lahan kosong yang terdapat di Kelurahan Gurabati saat ini sedang diupayakan untuk dijadikan lahan pertanian, sehingga diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan, khususnya masyarakat Kelurahan Gurabati, untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah melalui pengembangan sektor pertanian. “Potensi tanah di wilayah Tidore sangat besar, namun demikian, para petani masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan kebutuhan alat-alat pertanian, pupuk, serta obat-obatan tanaman, sehingga kami berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Tidore Kepulauan agar terus mendukung dan memperhatikan kesejahteraan para petani di Kota Tidore.” kata Husen Bin Syeh Abubakar “Kami juga berharap Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat memperhatikan kondisi jalan-jalan tani yang ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan, karena perbaikan jalan tani sangat diperlukan agar para petani lebih mudah dalam proses panen dan pengangkutan hasil pertanian.”sambung Husen Panen raya jagung Kelompok Tani Pelopor Kelurahan Gurabati ini juga dihadiri oleh OPD terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tidore, Camat, Lurah, ASN asal Gurabati serta Masyarakat.
Pantau Dapur MBG di Daratan Oba, Wali Kota Tidore Tekankan Kebersihan Diutamakan
Makanan bergizi itu harus safety, jadi bukan hanya menjaga bahan makanan yang bersih, tetapi lingkungan di sekitaran dapur MBG juga harus bersih, setiap ruangan juga harus dijaga dengan baik, hal yang paling penting untuk dijaga juga adalah kualitas air, bahkan untuk digunakan mencuci ompreng tempat makan pun kualitasnya harus air bersih. Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat meninjau langsung Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Koordinator MBG dan Pimpinan OPD yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Tidore Kepulauan di Desa Wama Kecamatan Oba Selatan dan di Desa Aketobololo Kecamatan Oba Tengah, Rabu (8/10/2025). Wali Kota Tidore menekankan, program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo bertujuan untuk membantu masyarakat di daerah, diperuntukkan bagi anak-anak daerah, jadi harus dijaga, agar anak-anak Kota Tidore Kepulauan yang menerima program MBG ini benar-benar sehat dan kandungan gizi makanannya terus terjamin. “Saya minta kepada Kepala Desa untuk tetap memantau jalannya dapur MBG ini, program ini membutuhkan kepedulian dari kita semua, jadi tidak boleh mengharapkan bahwa ini hanyalah tugas para koordinator, ini merupakan tanggung jawab bersama, program Presiden yang wajib dijaga dan dilaksanakan oleh Kepala Daerah hingga ke Camat, Lurah dan Kepala Desa,” Ungkapnya. Wali Kota Tidore Kepulauan juga mengatakan, para Kepala Desa harus sampaikan ke masyarakat untuk memulai menanam buah-buahan lokal seperti pepaya dan pisang mas, agar distribusi pemasarannya langsung ke Dapur MBG untuk kebutuhan pelengkap di menu Makan Bergizi Gratis, supaya tidak lagi membeli stok buah-buahan keluar. Sementara, Koordinator Makan Bergizi Gratis (MBG) Aprilia Khairunnisa dalam kesempatan tersebut mengatakan, untuk persiapan pengoperasian dapur MBG di Wilayah Kecamatan Oba Selatan, semua kebutuhan air bersih untuk mencuci bahan dan tempat makan akan menggunakan filter, sementara untuk kebutuhan memasak seluruhnya menggunakan air galon.
Wali Kota Tidore Kepulauan Resmi Buka Kegiatan TMMD ke 126 Tahun 2025 di Kecamatan Oba Selata
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen memimpin upacara sekaligus membuka secara resmi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 126 Tahun 2025 untuk Wilayah Kodim 1505/Tidore yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Desa Wama, Kecamatan Oba Selatan, Rabu (8/10/2025). TMMD ke-126 Kodim 1505/Tidore mengusung tema “Dengan Semangat TMMD Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah.” Tema ini menggambarkan tekad bersama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat. Dalam sambutannya, orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dandim 1505/Tidore beserta jajaran yang telah menginisiasi kegiatan TMMD di Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, ia berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses. “Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Masyarakat Kecamatan Oba Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kodim 1505/Tidore telah menginisiasi kegiatan TMMD ini. Program ini, tidak hanya membangun sarana fisik, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun desa,” Ungkapnya. Wali Kota Tidore Kepulauan juga mengharapkan, agar kegiatan TMMD ke 126 ini menjadi bukti, bahwa TNI memiliki sinergi yang kuat antar lembaga dan lintas sektoral di Kota Tidore Kepulauan yang juga melibatkan masyarakat secara utuh dalam kegiatan pembangunan. “Kepada Personil yang tergabung dalam Satuan Tugas TMMD ini, terus semangat dalam pengabdian, mari kita jalin ikatan kekeluargaan dengan baik, karena kita adalah satu kesatuan yang akan melihat Kota Tidore Kepulauan menjadi lebih baik. Semoga hasil dari TMMD ke 126 ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya,” Pesannya. Sementara itu, Komandan Kodim 1505/Tidore Letkol Inf Wahyu Widya Sasono, selaku Dansatgas TMMD, menjelaskan bahwa pelaksanaan TMMD kali ini akan difokuskan pada pembangunan sarana fisik dan non fisik di 7 desa di wilayah Kecamatan Oba Selatan. “TMMD ini tidak hanya membangun infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum, tetapi juga membangun semangat gotong royong, kebersamaan, serta kepedulian sosial masyarakat. Harapannya, masyarakat menjadi lebih berdaya dan sejahtera,” ungkap Dandim. Sebagai wujud kepedulian sosial, upacara pembukaan ini dilanjutkan dengan pembagian sembako gratis secara simbolis kepada warga yang berhak menerima, yang diserahkan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, disusul oleh Dandim 1505/Tidore, Kasrem, dan Kasiter Korem 152/Babullah. Di kesempatan ini juga, ada bakti sosial berupa Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Warga dari Puskesmas setempat. Meski sempat diguyur hujan, semangat kebersamaan tetap terasa kuat di tengah peserta upacara. Kegiatan pembukaan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Kasrem 152/Babullah, Kasiter Korem 152/Babullah, unsur TNI-Polri, Pimpinan OPD, Forkopimda, Camat Oba Selatan, para kepala desa se-Kecamatan Oba Selatan, pelajar, serta masyarakat setempat.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman saat meninjau langsung bencana banjir
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman memerintahkan kepada, Kalak BPBD bersama jajaran, Kadis PU-PR bersama jajaran,K Satpol PP/Damkar bersama jajaran,Kadis Lingkungan Hidup bersama jajaran, Untuk segera melakukan tanggap darurat dalam menyelesaikan masalah banjir yang melanda masyarakat Kota Tidore dalam dua hari terakhir. Perintah tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman saat meninjau langsung bencana banjir yang terjadi di beberapa titik di Kecamatan Tidore,Rabu (8/10/2025). Orang nomor dua di kota Tidore kepulauan ini juga menegaskan bahwa di bawah pemerintahan yang baru ini dibutuhkan OPD yang tanggap dalam membaca situasi yang terjadi di Daerah ini, sehingga masalah seperti banjir yang melanda masyarakat Tidore dengan cepat ditangani. “Saya menginstruksikan kepada OPD terkait baik itu BPBD, PUPR, DLH, Perkimtan, maupun Satpol-PP untuk segera mengambil langkah urgent sesuai dengan kondisi lapangan, yang terpenting disini adalah masyarakat merasa aman, nyaman dan mereka menganggap bahwa pemerintah hadir untuk mengantisipasi permasalahan dilapangan.” tegas Ahmad Laiman Ahmad Laiman mengatakan, bahwa dibawah kepemimpinan Wali Kota Tidore Muhammad Sinen dan dirinya harus dilakukan langkah cepat dan tanggap terhadap berbagai masalah yang terjadi, dia mencontohkan ketika cuaca ekstrim maka dinas terkait harus tanggap dengan melakukan langkah cepat supaya masyarakat dapat terlayani dengan baik Ahmad Laiman juga langsung menginstruksikan kepada OPD terkait untuk segera mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan banjir yg tertimpa masyarakat Kota Tidore Kepulauan hingga empat kecamatan di daratan Oba. Tak lupa, Ahmad Laiman juga menghimbau kepada seluruh ASN, PPPK maupun Non ASN agar tetap memberikan setiap informasi bencana di tempat tinggal masing-masing. Terdapat beberapa titik yang terjadi genangan air diantaranya, Belakang eks kantor bupati halteng, Puskesmas soasio, dan Belakang kantor KPU Tidore, untuk saat ini genangan air di dua titik tersebut telah ditangani oleh petugas Damkar, BPBD, Polresta Tidore, PUPR dan dibantu oleh masyarakat setempat.
Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 97 Tahun 2025
Dalam rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 97 Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar Dialog Pemuda dibuka secara resmi Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman bertempat di Open Space, Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan, Rabu (8/10/2025) Pagi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menyampaikan Pemuda adalah modal berharga dan penerus bangsa, pemuda hadir sebagai agen perubahan yang memiliki pemikiran dan ide-ide cemerlang yang mampu membawa sebuah keyakinan bahwa bangsa ini tak akan pernah mundur karena memiliki para pemuda yang kreatif yang siap berkontribusi dalam pembangunan di berbagai sektor. “Dialog Pemuda yang diselenggarakan hari ini menjadi wadah yang tepat untuk berbagi gagasan dan aspirasi dalam memajukan Kota Tidore yang kita cintai”ungkapnya. Lanjutnya, Memaknai Sumpah Pemuda di zaman sekarang, di mana kaum pemuda menjadi ujung tombak dari bangsa Indonesia ini dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana yakni dengan terlibatnya Para Pemuda dalam kegiatan Dialog Pemuda tersebut. “Apresiasi kami sampaikan kepada Para Pemuda atas partisipasi dan semangat kalian. Saudara-saudara memiliki energi, kreativitas, dan semangat perubahan yang luar biasa. Saya percaya bahwa setiap suara pemuda memiliki nilai dan potensi untuk membangun kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda,” kata Ahmad Laiman. Ahmad Laiman berharap kegiatan ini dijadikan sebagai ajang diskusi, saling mendengarkan, memahami dan merespon aspirasi serta gagasan segar yang membawa manfaat bagi kemajuan Kota Tidore Kepulauan. Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan Ali Dukomalamo dalam laporannya menyampaikan bahwa Sumpah Pemuda merupakan momentum penting untuk meneguhkan semangat kebangsaan dan persatuan bangsa. “Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi generasi muda semakin kompleks, terutama di era digital. Karena itu, diperlukan ruang kolaboratif yang melibatkan pemuda, pemerintah, dan akademisi untuk membahas peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah,” jelas Ali Dukomalamo. Ali berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah silaturahmi, pertukaran gagasan, serta pembelajaran bersama untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan mendorong kontribusi nyata pemuda dalam pembangunan daerah. Narasumber dari Dialog Pemuda tersebut diantaranya Drs Yakub Husain dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, Drs. Hairuddin Umaternate dari BNN Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhara Kasuba Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Ardiansyah Fauji Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, Desi Arisanti Dosen Universitas Nuku dan Nurhayati Hasni Hamid dari Putri Hijab Nasional perwakilan Maluku Utara.
Wali Kota Tidore Terima Kunker Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Sekaligus Penyerahan Beasiswa PIP dan BSPS di Pulau Maitara
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menerima kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri beserta Perwakilan Balai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pulau Maitara dalam rangka Penyerahan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maitara Tengah, Selasa (7/10/2025). Beasiswa PIP merupakan kerja sama Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba dengan Pemerintah Pusat, sehingga terealisasi program Indonesia Pintar di Provinsi Maluku Utara, sementara Bantuan BSPS merupakan program aspirasi Irine Yusiana Roba yang bermitra dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Dalam sambutannya, orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini menyampaikan selamat datang kepada Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri beserta Perwakilan Balai di Pulau Maitara, Pulau tempatnya dilahirkan atau putus pusar, juga tempatnya menempuh pendidikan semasa kecil saat masih duduk di bangku Sekolah Dasar. “Selamat datang di Pulau Maitara, SD Negeri 1 ini adalah sekolah tempat saya menempuh Pendidikan masa kecil dulu, sekolah ini menjadi pijakan awal saya sehingga menjadi seperti saat ini, 50 tahun lalu saya mengenyam pendidikan disini, di Pulau ini juga ada 2 orang Maitara yang duduk di DPRD, untuk itu kebersamaan dan persatuan ini harus dijaga dan dirawat,” Ungkapnya. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen juga menyampaikan terima kasih, serta mengajak masyarakat Maitara untuk terus merajut kebersamaan dan persatuan, karena di Pulau Maitara semua bersaudara, ia juga berpesan, sebagai Pulau yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata, harus membuka diri, menerima orang lain dengan ramah serta menjaga kebersihan lingkungan. “Terima Kasih banyak kepada Anggota Komisi V DPR RI Irine dan Perwakilan Balai atas bantuan Beasiswa PIP dan juga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa rumah, Alhamdulillah di 4 Desa yang ada di Pulau Maitara ini, sekitar 40 lebih KK yang mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, mudah-mudahan kebersamaan ini tidak cepat berlalu,” Harapnya. Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri melaporkan, belum setahun bekerja di periode ketiga, Beasiswa PIP Tahun 2024 dari SD sampai SMA yang dapat sebanyak 10 Sekolah, untuk SD total penerimanya di Tahun 2024 sebanyak 476, dan di Tahun 2025 sebanyak 518, jadi kurang lebih ada 1.000 siswa penerima PIP di Kota Tidore Kepulauan. Sementara, untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Tidore Kepulauan totalnya sebanyak 164 Rumah, di Pulau Maitara yang mendapat bantuan BSPS sebanyak 64 Rumah, dan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2025 dari SD Negeri 1 Maitara sebanyak 107 Penerima dan SD Negeri 2 sebanyak 52 Penerima, masih sekitar 71 Siswa yang belum. “Yang belum mendapat beasiswa, kita usahakan di tahun depan, PIP atau Beasiswa Program Indonesia Pintar dan Bantuan BSPS itu tidak akan hadir di Pulau Maitara dan di Kota Tidore Kepulauan, kalau tidak ada kebersamaan, jadi saya berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, karena kebersamaan inilah akhirnya membawa hasil yang bisa kita nikmati bersama,” Ucapnya. Irine juga mengajak masyarakat Pulau Maitara, baik orang tua siswa maupun para kepala sekolah dan guru untuk dapat mensosialisasikan Program Beasiswa Pintar dan Program BSPS ini, agar yang belum mendapat bisa dilaporkan untuk diupayakan tahun depan, sampaikan juga keluhan-keluhan terkait infrastruktur yang dibutuhkan, bisa melalui Wali Kota maupun Irine Center.
Kebijakan Pengurangan Dana transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat membawa dampak signifikan bagi Daerah
Kebijakan Pengurangan Dana transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat membawa dampak signifikan bagi Daerah, sehingga Komunitas Wartawan Kota Tidore Kepulauan (KWATAK) menggelar sebuah forum dialog dengan Judul Kwatak Bercerita yang mengusung tema Pengurangan Dana TKD Pemkot Tidore bisa apa ini berlangsung di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore, Selasa (7/10/2025). Dialog ini menghadirkan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Pengamat Ekonomi Politik Ishak Naser, Pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan Ridwan Moh Yamin dan Praktisi Keuangan Daerah Ramli Saraha sebagai narasumber, dimana para narasumber ini membahas terkait dinamika yang akan terjadi di Kota Tidore ketika pengurangan dana TKD. Diskusi ini dimulai dari Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo sebagai narasumber yang membahas terkait dengan langkah konkret Pemkot Tidore menjawab tantangan pengurangan TKD Ia menjelaskan bahwa dampak pemangkasan anggaran ini juga berimbas terhadap kebutuhan masyarakat berupa pembangunan yang mungkin tidak bisa terealisasi secara signifikan pada tahun 2026 karena Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan Fisik turun sebesar 80%, dari semula di Tahun 2025 senilai Rp 49,2 Miliar turun menjadi Rp. 8.8 Miliar pada tahun 2026. Selain DAK Fisik, pemangkasan TKD ini juga berdampak terhadap penurunan Alokasi Dana Desa (ADD) yang semula dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp 38,5 Miliar turun menjadi 33,2 Miliar pada tahun 2026. “Hal ini menimbulkan kegelisahan terhadap ASN, PPPK, dan PPPK Paruh waktu yang dimana mengkhawatirkan gajinya akan dipotong, namun dibawah kepemimpinan Wali Kota Tidore Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman ini bertekad untuk tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan pembayaran gaji ASN, PPPK maupun PPK Paruh waktu dan kami tidak akan hilangkan PPPK maupun PPPK Paruh waktu.” Kata Ismail “Sehingga skema yang dilakukan pemkot Tidore pada tahun 2026 dengan pemangkasan dana TKD ini, pemkot Tidore hanya membiayai belanja koperasi, sedangkan untuk belanja modal dan lain-lain tidak bisa dilaksanakan, namun hak-hak ASN, PPPK dan PPPK paruh waktu tidak diabaikan.” Sambung ismail Semementara, Praktisi keuangan daerah, Ramli Saraha, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memotong Dana Transfer ke Daerah (TKD) bahwa langkah tersebut melanggar Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) serta berpotensi melemahkan semangat otonomi daerah. Ramli juga menegaskan, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Presiden tidak sejalan dengan amanat UU yang secara eksplisit melarang penurunan DAU dalam kurun lima tahun sejak 2022, karena Pemangkasan DAU jelas bertentangan dengan Pasal 187 UU HKPD. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi soal kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak fiskal daerah. Ramli juga menyoroti perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan salah satunya adalah penghapusan ketentuan porsi minimal 26 persen DAU dari total pendapatan netto yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan, dimana ketentuan itu kini diganti dengan Pasal 124 UU HKPD yang menurutnya bersifat normatif dan tidak memberikan kepastian hukum. “Pasal tersebut ibarat pasal karet karena tidak menjamin porsi DAU bagi daerah, karena dengan integrasi berbagai dana seperti dana desa, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan ke dalam komponen TKD justru membebani pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Tak hanya itu, Ramli juga mendorong aktivis, akademisi, organisasi kepemudaan, dan asosiasi pemerintah daerah seperti APEKSI, ADEKSI, APKASI, dan APDESI untuk mengambil langkah hukum terkait pemangkasan TKD. Tak lupa, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan, karena Pembangunan nasional hanya akan berkelanjutan dan berkeadilan jika daerah diberi ruang fiskal yang memadai untuk berkembang. Sementara, Pengamat ekonomi dan politik Ishak Naser menegaskan bahwa perbincangan soal dugaan pengurangan Dana Transfer ke Daerah tidak boleh dilihat secara parsial, karena isu ini berakar dari kebijakan fiskal nasional yang memerlukan pembacaan regulatif dan kontekstual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di daerah, sehingga Permasalahannya bukan sekadar soal pengurangan, akan tetapi perlu melihat dari konteks data dan regulasi yang berlaku agar pembahasannya lebih objektif. Ia juga menjelaskan, mekanisme transfer dana dari pusat ke daerah tidak berdiri sendiri, melainkan diatur melalui sistem keuangan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Pembahasan tentang TKD harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan nasional. Jika tidak, akan muncul persepsi bahwa pemerintah pusat sengaja memotong anggaran daerah, padahal bisa jadi itu penyesuaian teknis dalam struktur fiskal nasional,” imbuhnya. Ishak menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga persoalan ini tidak hanya diserahkan pada pemerintah daerah tanpa koordinasi lintas level, maka solusi yang dihasilkan tidak akan komprehensif. Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ridwan Moh. Yamin, menyoroti dampak langsung kebijakan pengurangan TKD terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah dengan menilai kebijakan tersebut bukan sekadar angka, melainkan persoalan yang menyentuh jantung keuangan daerah. “Kita tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak. Pemangkasan TKD ini bagian dari penyesuaian fiskal nasional, tapi dampaknya sangat dirasakan oleh daerah, terutama daerah dengan kemampuan PAD yang masih terbatas,” ujar Yamin. Ia mengingatkan, dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah harus mampu menjaga prinsip efisiensi dan prioritas belanja publik agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, sehingga peran DPRD menjadi penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kebutuhan rakyat. “DPRD dan pemerintah daerah harus duduk bersama. Kita tidak bisa hanya pasif menunggu kebijakan pusat, tapi harus kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru tanpa membebani rakyat,” ujarnya. Ridwan berharap forum seperti Kwatak Bacarita dapat menjadi ruang refleksi dan kritik konstruktif bagi pemangku kepentingan di Tidore untuk mencari solusi bersama menghadapi tantangan fiskal ke depan.
Acara Pengukuhan pengurus DWP
Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Tidore Kepulauan Nuraen Ismail Dukomalamo mengukuhkan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Dinas/Badan/Kantor dan empat Kecamatan di Pulau Tidore Masa Bakti 2024-2029 yang dipusat di Aula SMA N 1 Kota Tidore Kepulauan, Selasa (7/10/2025). Dalam sambutannya, Ketua DWP Kota Tidore Kepulauan menyampaikan Sebagaimana tertuang dalam Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga DWP, anggota DWP Adalah istri ASN, istri pegawai dengan perjanjian kerja, karyawan dan istri pensiunan yang bersedia bergabung, memiliki peran sangat mulia yaitu selain mendampingi suami dalam tugasnya, sekaligus berkontribusi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. “Acara Pengukuhan pengurus DWP ini bukan hanya sekedar acara seremonial tetapi merupakan wujud tanggung jawab bersama dan komitmen kita untuk memperkuat peran Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan”ungkapnya. Lanjutnya, Dharma Wanita Persatuan memiliki tiga bidang utama, yaitu Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya. Ketiga bidang ini menjadi pondasi penting dalam upaya kita menggerakan organisasi, meningkatkan kualitas diri, mensejahterakan keluarga ASN dan masyarakat. “Kepada Ketua dan pengurus DWP Dinas/Badan/kantor dan empat kecamatan di Pulau Tidore yang baru saja dikukuhkan, saya ucapkan Selamat Menjalankan Amanah, laksanakan program-program DWP dengan penuh semangat, tanggung jawab dan penuh keikhlasan. Jadikan setiap kegiatan sebagai ladang amal dan setiap pertemuan sebagai kesempatan untuk mempererat silaturahmi”ucap Nuraen. Nuraen Ismail Dukomalamo menambahkan Sebagai organisasi besar, Dharma Wanita Persatuan tidak bisa berjalan sendiri, harus bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai Pihak termasuk TP. PKK, GOW dan organisasi perempuan lainnya agar langkah lebih kuat dan berdampak nyata, Turut hadir Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Rahmawati Muhammad Sinen, Ketua IIII, Hj. Sukarni Ade Kama, dan Ketua IV, Ferawati Abdurrahman Arsyad, para Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda dan Pimpinan OPD Kota Tidore Kepulauan.
Pengukuhan Serentak Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Dinas/Badan/Kantor se-Kota Tidore Kepulauan
Dharma Wanita Persatuan tidak hanya sekedar menjadi organisasi pendamping, tetapi organisasi yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas perempuan, khususnya isteri Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali (Wawali) Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman pada Pengukuhan Serentak Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Dinas/Badan/Kantor se-Kota Tidore Kepulauan dan 4 Kecamatan di Pulau Tidore Masa Bakti 2024-2029 di Aula SMA N 1 Kota Tidore Kepulauan, Selasa (7/10/2025). Mengawali sambutannya, “Atas Nama Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Anggota Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Dinas/Badan/Kantor se-Kota Tidore Kepulauan dan 4 Kecamatan di Pulau Tidore Masa Bakti 2024-2029 yang baru dikukuhkan”ucapnya. Ahmad Laiman menambahkan Semoga Pengurus DWP yang baru dikukuhkan secara serentak ini, mampu menjalankan setiap program yang disusun dengan maksimal, demi menjaga persatuan dan kesatuan serta kemajuan organisasi DWP, dan juga menjadi pendukung pelaksanaan tugas-tugas suami sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. “Para Anggota DWP harus bersinergi dalam menjalankan program yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan juga kesejahteraan masyarakat, serta program-program yang berdampak nyata”Kata Ahmad Laiman. Wawali berharap kepada seluruh anggota DWP, khususnya Unsur Pelaksana Dinas/Badan/Kantor se-Kota Tidore Kepulauan dan 4 Kecamatan di Pulau Tidore yang baru dikukuhkan, agar menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan dan dedikasi yang tinggi, memperkuat solidaritas, dan terus berinovasi, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan dan juga Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kota Tidore Kepulauan Rahmawati Muhammad Sinen dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara PKK dan DWP, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. ”Mari kita jadikan kolaborasi ini sebagai kekuatan bersama dalam mendukung program pemerintah Daerah, terutama yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan ketahanan keluarga”ajaknya. Lanjutnya, Momentum pengukuhan ini hendaknya tidak hanya menjadi acara seremonial belaka tetapi menjadi titik awal penguatan semangat, mempererat silaturahmi, serta mempertegas komitmen untuk terus berkarya nyata. “Selaku penasehat Dharma Wanita Persatuan Kota Tidore Kepulauan, saya mengucapkan selamat kepada Pengurus dan Anggota DWP yang pada hari ini dikukuhkan secara resmi, semoga kita semua dapat menjalankan amat organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab, semangat pengabdian yang tinggi dengan penuh keihlasan”ucapnya. Rahmawati berharap dapat menjalankan tugas dengan mengedepankan rasa kebersamaan, menjadikan organisasi DWP sebagai organisasi yang solid, serta mampu melahirkan program-program yang bermanfaat bagi keluarga besar ASN maupun masyarakat luas.
Tingkatkan terus disiplin dalam melayani masyarakat dan berikan pelayanan terbaik
Sebanyak 233 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II, satu orang (Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan satu orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan. SK tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman yang berlangsung di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Tidore, Senin (6/10/2025). Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menegaskan bahwa Disiplin adalah harga mati bagi seluruh ASN, PPPK maupun non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, sehingga laksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sebaik-baiknya agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. “Jaga terus kekompakan dan kebersamaan serta tingkatkan terus disiplin dalam melayani masyarakat, berikan pelayanan terbaik sehingga masyarakat Kota Tidore merasa terlayani, karena pada dasarnya kita sebagai pelayan dan masyarakat sebagai raja maka tugas kita adalah melayani raja dengan sebaik mungkin.” Kata Muhammad Sinen Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga menegaskan agar senantiasa bekerja dengan niat melayani masyarakat dengan baik dan menjunjung tinggi disiplin serta loyalitas sebagai aparatur negara. “Jalakan tugas dengan sebaik mungkin dalam hal pelayanan kepada masyarakat setelah menerima SK ini, niatkan selalu bekerja untuk kepentingan masyarakat, disiplin menjadi harga mati, dan loyalitas menjadi satu hal yang penting bagi seorang ASN.” Tandas Muhammad Sinen Senada juga disampaikan Kepala BKPSDM Kota Tidore Kepulauan Rusdi Thamrin mengatakan bahwa, ASN maupun PPPK wajib mematuhi segala aturan dan regulasi yang ada serta harus menanamkan rasa disiplin dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dimana harus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan. “Saya berharap dengan diambilnya SK ini kalian dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Tidore dengan baik, serta mampu untuk mematuhi regulasi yang ada, karena PPPK ini bukan mutlak seumur hidup namun terdapat regulasi yang setiap tahunnya akan dievaluasi.” Kata Rusdy Sebelum pembagian SK, PPPK, CPNS dan PNS ini melakukan tes urine yang dilaksanakan langsung oleh BNN Kota Tidore Kepulauan