Gugus Tugas Covid-19 Kota Tidore Kepulauan meminta Gubernur Maluku Utara untuk segera mengambil langkah tegas dan berani guna melindungi nyawa dan keselamatan seluruh masyarakat di Provinsi Maluku Utara (Malut).
Hal tersebut disampaikan Walikota Tidore selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Tidore Kepulauan, Cpt. H. Ali Ibrahaim, MH, dihadapan Gubernur Malut, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc, di sela-sela Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 di wilayah Kota Tidore Kepulauan, yang berlangsung di Kantor Perwakilan Provinsi Malut di Ternate, Jum’at, (1/5/2020).
Menurut Ali Ibrahim, sikap tegas harus segera diambil oleh Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Malut, karena penyebaran kasus positif Covid-19 di wilayah Maluku Utara terus meningkat drastis dari waktu ke waktu. Ali mencontohkan Kota Ternate, Tidore dan Kabupaten Pulau Morotai, jika tidak segera ditangani secara terpadu atas dukungan pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur, maka dikuatirkan menjadi daerah yang sangat rawan munculnya kasus transmisi lokal positif Covid-19. Apalagi hingga saat ini sudah terjadi 41 kasus positif Covid-19 yang tersebar di Kota Ternate sebanyak 20 kasus, Tidore 12, Kabupaten Morotai 4, Halmahera Utara 3, Halmahera Barat 1 dan Kabupaten Halmahera Selatan 1 kasus.
“Kota Tidore bisa saja mengambil sikap sendiri-sendiri, tetapi karena penanganan Covid-19 ini harus dilakukan secara terpadu, maka kami meminta pak Gubernur untuk mengambil sikap tegas guna menyelamatkan nyawa dan keselamatan seluruh masyarakat di Provinsi Malut,” terang Ali Ibrahim dihadapan Gubernur Abdul Gani Kasuba.
Ali Ibrahim menjelaskan, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di seluruh wilayah Malut, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing kabupaten/kota tetapi harus secara terpadu dan serentak dan dipimpin langsung oleh Gubernur. Termasuk, mengkonsolidasikan kebijakan ini secara bersama-sama dengan seluruh bupati dan walikota dalam rantai komando yang kuat dan sinergi.
Ali Ibrahim mencontohkan, munculnya pilihan kebijakan penghentian atau penutupan transportasi dalam kerangka pemutusan rantai penyebaran virus corona dinilai tepat asalkan dilakukan secara sinergi untuk keseluruhan kabupaten dan kota di Malut. Bahkan pilihan kebijakan ini perlu dikaji lebih jauh untuk pemeberlakukan karantina wilayah di Provinsi Malut, mengingat pandemik corona yang sudah menjurus pada terjadinya kasus transmisi lokal
Selain itu, harus disertai dengan distribusi dukungan anggaran yang proporsional dari pemerintah provinsi ke kabupaten dan kota berdasarkan tingkat ekskalasi perkembangan kasus Covid-19 di wilayah masing-masing. “Distribusi anggaran dimaksud perlu memperhitungkan cakupan penanganan Covid-19 yang meliputi aspek penguatan ketahanan kesehatan, dampak ekonomi dan perlindungan atau penciptaan jaring pengamaman sosial,” jelas Ali Ibrahim.
Permintaan tegas tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPRD Provinsi Malut, Kuntu Daud, yang hadir dalam rapat terbatas. Menurut Kuntu, sudah saatnya Gubernur Maluku Utara mengambil sikap cepat, tegas dan tepat dalam menyelesaikan masalah wabah Covid-19 yang makin meluas di wilayah Malut.
Kuntu mencontohkan, Kota Tidore Kepulauan membutuhkan dukungan dan sharing dana melalui APBD Provinsi guna mengeksekusi sejumlah kebijakan dan langkah strategis dalam penanganan pencegahan penyebaran virus corona di wilayah tersebut. “Demikian juga dengan kabupaten dan kota lainnya di Maluku Utara, juga membutuhkan sharing dana dari pemerintah provinsi untuk membantu mereka menangani wabah corona di wilayah masing-masing,” terang Kuntu.
Menurut Kuntu, Gubernur Malut harus hadir mewakili Pemerintah Pusat dan mengambil alih komando untuk melaksnakan secara terpadu upaya pencegahan penyebaran virus corona di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Malut. Kuntu berharap, dengan upaya terpadu dan bersinergi, akan melahirkan kekuatan dan hasil yang maksimal dalam mencegah makin meluasnya wabah yang mematikan tersebut.
Hadir dalam rapat tersebut Sekda Malut Samsuddin A. Kadir, Kapolres Tidore Kepulauan AKPB Johanes Jalung Siram, Kajari Tidore Kepulauan Adam Saimima, SH, Kadis Kesehatan Malut, dr. Idhar Sidi Umar, Kepala BPBD Malut Yunus Badar, Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik Malut, Mulyadi Tutupoho, Kadis PU Tidore Ade Soleiman, Kepala BPBD Tidore Abdurahim Achmad, Rektor Universitas Nuku Idris Sudin dan Kabag Tata Pemerintahan Tidore Zulkifli Ohorela,