Walikota Tidore Kepulauan. Capt H. Ali Ibrahim didampingi staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Marwan Polisiri bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad Yasin mengikuti Rapat tindaklanjuti acara Penandatangan Komitmen Kerja Sama Dalam Rangka Kemitraan PMA / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM, bersama dinas terkait, bertempat Ruang rapat Walikota, Selasa (19/1).
Dalam rapat tersebut walikota dan beberapa dinas terkait membahas dan menindaklanjuti intruksi presiden setelah menyaksikan Penandatangan Komitmen Kerja Sama Dalam Rangka Kemitraan PMA/ PMDN dengan UMKM yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara yang di dilaksanakan kemarin (18/1).
Dari rapat tersebut menghasilkan ide dan saran–saran, dimana rapat tersebut membuat strategi penanganan produksi satu pintu, yang menginterventarisir penanaman sayur mayur yang berada di Kota Tidore dan memperdayakan penyuluhan pertanian untuk mengarahkan petani agar menjual hasil panennya ke BUMD.
“covid-19 mempengaruhi lapangan kerja, di Tidore ini cuma ada 2 lapangan kerja yaitu pertanian dan perikanan, kita bagi zona per kecamatan untuk menanam variasi tanaman dari Tidore dan daratan oba untuk selanjutnya BUMD membeli dan menjual ke perusahan” kata Ali
Dalam rapat tersebut juga Walikota menginstruksikan kadis Ketahanan Pangan dan kadis PMD segera mengambil langkah untuk menjual hasil produksi masyarakat ke PT. IWIP di tahun 2021, agar dapat memperdayakan ekonomi melalui pertanian dan perikanan, mampu memetakan komiditi untuk menjaga konsistensi dengan BUMD, jika produksi yang kemungkinan kurang bisa dibeli dari luar untuk menutupi kekosongan.
“saya nanti mengarahkan BUMD harus bisa membeli hasil pertanian dan perikanan dari petani dan nelayan dan harus segera ditindaklanjuti pada tahun 2022, desa dan kelurahan jangan hanya membuat Got dan jalan, harus bisa memperdayakan petani dan nelayan” tutur Ali menutup kegiatan tersebut.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Staf Ahli Walikota, Kadis pemberdayaan masyarakat dan desa, Kadis pertanian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perindagkop dan UKM, Kabag Hukum dan pemerintahan, Kabag pemerintahan dan Kepala bidang terkait.