Sebanyak 49 kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kota Tidore Kepulauan menggelar pertemuan dengan Penjabat sementara (Pjs) Walikota Tidore Kepulauan Ansar Daaly di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota, Kamis (1/10).
Pertemuan tersebut dalam rangka penyampaian aspirasi terkait dengan sebagian alokasi dana desa diperuntuhkan untuk kepentingan pembiayaan biaya BPJS untuk masyarakat Tidore dalam alokasi APBD tahun 2021.
Ketua APDESI Kota Tidore Kepulauan Muhlis Malagapy mengatakan bahwa sesungguhnya aksi yang dilakukan oleh 49 Kepala Desa yang ada di Kota Tidore pada hari ini hanya untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan rencana sebagian ADD untuk pembiayaan biaya BPJS untuk masyarakat, “namun kita harus tetap konsisten terhadap Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa hanya mengatur biaya BPJS untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa bukan untuk masyarakat.” Kata Muhlis
Muhlis juga meminta dukungan dari Pemerintah Daerah agar tetap memperjuangkan anggaran ADD sebesar 10 persen, “kami hanya meminta agar pemerintah Daerah memperjuangkan ADD harus 10 persen pada APBD tahun 2021 nanti untuk kepentingan masyarakat Desa se Kota Tidore Kepulauan.” Tegas Muhlas
Mendengar apa yang disampaikan, dihadapan para Kepala Desa, Pjs Walikota Tidore Kepulauan Ansar Daaly menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Walikota dan Wakil Walikota sebelum melaksanakan cuti mengatakan anggaran yang tidak bisa disentuh adalah alokasi dana desa,” Karena Walikota dan Wakil Walikota defenetif tetap berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk menetapkan anggaran ADD sebesar 10 persen sesuai dengan amanat dari UU tersebut.” Tutur Ansar Daaly