Wali Kota Tidore Kepulauan \u00a0Muhammad Sinen secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke 8 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 yang berlangsung di Ruang rapat DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (7\/7\/2026).<\/p>\n
Dalam pidatonya, Wali Kota Tidore Kepulauan menegaskan penyampaian Ranperda ini merupakan amanat UU sekaligus wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n
\u201cSetiap rupiah yang dikelola melalui APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,\u201d ujarnya<\/p>\n
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan mempertahankan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas LKPD Tahun 2025.<\/p>\n
Lanjutnya, Capaian APBD 2025 Kota Tidore Kepulauan, Realisasi Pendapatan Daerah: Rp1.077.944.360.485,38 atau 94,99% dari target anggaran, Realisasi Belanja Daerah: Rp1.095.853.335.139,99 atau 93,05% dari anggaran,\u00a0 Realisasi Pembiayaan Neto: Rp43.863.647.760,86 atau 102,33%,SiLPA 2025: Rp25.954.673.106,25. Turun 44,62% dibanding SiLPA 2024, Total Aset: Rp2.252.974.068.067,91,Total Ekuitas: Rp2.241.324.156.216,21,Surplus LO: Rp45.805.567.382,77<\/p>\n
\n
\u201cLaporan pertanggungjawaban ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penjelasan rinci termuat dalam buku Ranperda beserta lampirannya yang diserahkan ke DPRD\u201dungkapnya.<\/p>\n
Mantan Wakil Wali Kota dua periode ini berharap DPRD dapat memberikan tanggapan, masukan, dan catatan konstruktif agar kinerja pemerintahan ke depan semakin baik. \u201cDiperlukan kolaborasi kuat dan sinergi erat antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Sementara itu Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan H. Ade Kama dalam pidatonya menyampaikan\u00a0Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 menjadi instrumen evaluasi strategis. Dari laporan ini terlihat bagaimana pendapatan dihimpun, belanja dilaksanakan, pembiayaan dikelola, serta sejauh mana kebijakan fiskal memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n
\u201cMelalui laporan ini DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap efektivitas program pembangunan, kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, dan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah,\u201d<\/p>\n
Lanjutnya Sebelum Ranperda disampaikan, LKPD Kota Tidore 2025 telah diaudit BPK RI Perwakilan Maluku Utara. Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini WTP ke-12 secara berturut-turut.<\/p>\n
\u201cOpini WTP adalah pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Tujuan lebih besar adalah memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Turut hadir Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, 22 Anggota DPRD dari 25 Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Forkopimda,\u00a0Para Asisten, Staf Ahli, serta Para OPD.<\/p>\n
Dilanjutkan dengan Penyerahan Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen Kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan H. Ade Kama<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Wali Kota Tidore Kepulauan \u00a0Muhammad Sinen secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke 8 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 yang berlangsung di Ruang rapat DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (7\/7\/2026). Dalam pidatonya, Wali Kota Tidore Kepulauan menegaskan penyampaian Ranperda ini merupakan amanat UU sekaligus wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. \u201cSetiap rupiah yang dikelola melalui APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,\u201d ujarnya Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan mempertahankan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas LKPD Tahun 2025. Lanjutnya, Capaian APBD 2025 Kota Tidore Kepulauan, Realisasi Pendapatan Daerah: Rp1.077.944.360.485,38 atau 94,99% dari target anggaran, Realisasi Belanja Daerah: Rp1.095.853.335.139,99 atau 93,05% dari anggaran,\u00a0 Realisasi Pembiayaan Neto: Rp43.863.647.760,86 atau 102,33%,SiLPA 2025: Rp25.954.673.106,25. Turun 44,62% dibanding SiLPA 2024, Total Aset: Rp2.252.974.068.067,91,Total Ekuitas: Rp2.241.324.156.216,21,Surplus LO: Rp45.805.567.382,77 \u201cLaporan pertanggungjawaban ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penjelasan rinci termuat dalam buku Ranperda beserta lampirannya yang diserahkan ke DPRD\u201dungkapnya. Mantan Wakil Wali Kota dua periode ini berharap DPRD dapat memberikan tanggapan, masukan, dan catatan konstruktif agar kinerja pemerintahan ke depan semakin baik. \u201cDiperlukan kolaborasi kuat dan sinergi erat antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat,\u201d tegasnya. Sementara itu Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan H. Ade Kama dalam pidatonya menyampaikan\u00a0Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 menjadi instrumen evaluasi strategis. Dari laporan ini terlihat bagaimana pendapatan dihimpun, belanja dilaksanakan, pembiayaan dikelola, serta sejauh mana kebijakan fiskal memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. \u201cMelalui laporan ini DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap efektivitas program pembangunan, kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, dan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah,\u201d Lanjutnya Sebelum Ranperda disampaikan, LKPD Kota Tidore 2025 telah diaudit BPK RI Perwakilan Maluku Utara. Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini WTP ke-12 secara berturut-turut. Ade Kama juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, TAPD, Kepala OPD, pejabat pengelola keuangan dan seluruh aparatur atas komitmen membangun sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.Namun DPRD mengingatkan, WTP bukan tujuan akhir. \u201cOpini WTP adalah pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Tujuan lebih besar adalah memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,\u201d tegasnya. Turut hadir Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, 22 Anggota DPRD dari 25 Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Forkopimda,\u00a0Para Asisten, Staf Ahli, serta Para OPD. Dilanjutkan dengan Penyerahan Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen Kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan H. Ade Kama<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3182,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-3181","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tidorekota.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tidorekota.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tidorekota.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tidorekota.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tidorekota.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3181"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tidorekota.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3181\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3183,"href":"https:\/\/tidorekota.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3181\/revisions\/3183"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tidorekota.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3182"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tidorekota.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tidorekota.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3181"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tidorekota.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}