IRB Meningkat Signifikan, Pemkot Tidore Kembali Torehkan Prestasi
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Capaian positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) ini, menambah deretan prestasi Kota Tidore Kepulauan dibawah Kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kota Tidore Kepulauan naik dari 49,45 (kategori C) pada tahun 2023 menjadi 70,03 (kategori BB) dengan predikat Sangat Baik pada tahun 2024. “Alhamdulillah, sudah 22 tahun sejak Kota Tidore Kepulauan ini berdiri, baru kali ini indeks reformasi birokrasi kami tercatat dalam sejarah mencapai kategori Sangat Baik,” ungkap Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen ketika dihubungi pada Kamis, (1/5/2025). Muhammad Sinen mengatakan, capaian IRB Kota Tidore Kepulauan ini merupakan hasil evaluasi pemerintah pusat melalui penilaian dari Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendorong reformasi birokrasi di daerah. “Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparatur pemerintah daerah atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menorehkan prestasi ini,” Ucapnya. Menurutnya, peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi ini, bukan sekedar angka, tetapi merupakan bukti bahwa birokrasi Kota Tidore Kepulauan semakin matang, responsif, maju, dan profesional. “Pertama kali dalam sejarah pemerintahan kami, peningkatan indeks reformasi birokrasi menjadi kategori BB atau sangat baik, ini merupakan penanda bahwa upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kota Tidore Kepulauan yang aman, nyaman dan ramah, serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya. Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini menambahkan, “Komitmen Saya bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman melalui visi misi yang baru ini terus melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh,” Tandasnya. “Kami juga akan fokus pada arahan Program Asta Cita Presiden Prabowo dan reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan yang berdampak bagi pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” Tambahnya. Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan, Munawar Sudin mengatakan, peningkatan ini merupakan perwujudan dari komitmen hebat Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman dalam mendorong good and clean government di daerah. “Dukungan penuh dari pimpinan daerah serta hasil kerja keras dan kerja kolaborasi seluruh perangkat daerah, ASN, dan stakeholder di Kota Tidore Kepuluan memberikan hasil terbaik bagi kota kecil ini,” Pungkasnya.
Sempat Mewakili Tidore pada Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi, Kelurahan Cobodoe Kembali Diapresiasi
Tim Penggerak PKK merupakan wadah pemberdayaan, melalui PKK diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi secara mandiri dengan berbagai pengembangan potensi, baik untuk kegiatan-kegiatan di organisasi sendiri, maupun untuk keberlangsungan program kerja keanggotaannya. Hal tersebut ditekankan Ketua TP PKK Kota Tidore Kepulauan Hj. Rahmawati Muhammad Sinen dalam sambutannya pada acara pembukaan penilaian lomba 10 program pokok PKK bersama Ketua I TP PKK Sumiyati Ahmad Laiman beserta pengurus di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Rabu (30/4/2025). “Kita semua tahu, bahwa di tengah efisiensi anggaran ini, kita tentunya memiliki keterbatasan dalam penganggaran kegiatan, namun dengan pemberdayaan, PKK terus berupaya untuk mencari jalan keluar melalui terobosan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K),” Ungkapnya. Lebih lanjut, Rahmawati menambahkan, Tim Penggerak PKK pada prinsipnya adalah wadah pemberdayaan khususnya di Pokja II dalam peningkatan ekonomi, untuk itu segala bentuk terobosan diharapkan dapat dikembangkan oleh setiap TP PKK di seluruh tingkatan Kelurahan/Desa. “Kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Kelurahan Cobodoe, yang luar bisa sempat mewakili Kota Tidore Kepulauan pada Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi Maluku Utara, dan sempat meraih juara II untuk lomba qasidah sholawat di Pulau Taliabu,” Ucapnya. Rahmawati berharap, pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh TP PKK Kelurahan Cobodoe dapat menjadi memori indah yang akan terus dikenang, serta menjadi motivasi dalam pengembangan program PKK kedepannya, prinsipnya gerakan PKK harus ada kemajuan dan inovasi.
Penilaian Lomba 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Rum, Ketua TP PKK Tidore Apresiasi Inovasi SUBA
Tim Penggerak PKK harus berdaya melalui pengembangan masing-masing kelompok kerja (Pokja), untuk itu pada momentum evaluasi dan penilaian lomba 10 program pokok PKK Tingkat Kota Tidore Kepulauan ini, diharapkan para pengurus PKK dapat menciptakan berbagai inovasi. Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kota Tidore Kepulauan Hj. Rahmawati Muhammad Sinen dalam sambutannya saat menghadiri penilaian lomba 10 program pokok PKK bersama Ketua I TP PKK Sumiyati Ahmad Laiman beserta pengurus di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Rabu (30/4/2025). “Seperti pada tahun 2024 lalu, di Posyandu mungkin capaiannya belum maksimal, tetapi ketika saya memberikan tantangan kepada PKK Kelurahan Rum untuk menciptakan inovasi, luar biasa di tahun 2025 ini ada inovasi surat undangan untuk bayi balita atau SUBA,” Ungkapnya. Melalui inovasi yang diciptakan ini, Rahmawati mengatakan, telah dilaporkan oleh Ketua PKK Kelurahan Rum, bahwa pada tahun 2025 awal, hingga memasuki bulan April ini, capaian kunjungan ke posyandu sudah maksimal, luar biasa inovasi ini patut diapresiasi, apalagi di tengah efisiensi anggaran. “PKK Kota Tidore Kepulauan akan terus berupaya untuk melakukan terobosan, dengan memanfaatkan media sosial sebagai pasar untuk menjual segala produk kreasi, baik makanan maupun hasil kerajinan tangan, jadi saya berharap Ibu-Ibu PKK di Kelurahan Rum juga bisa mengikuti langkah ini,” Ajaknya. Rahmawati juga menambahkan, sebagai mitra Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, PKK juga bisa mengembangkan diri di gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) milik Dinas Perindagkop dan UKM, disana tersedia berbagai macam alat atau kebutuhan para UMKM dalam pengembangan produk. “Ibu-Ibu harus mengaktifkan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), itu yang dilakukan oleh PKK Kota Tidore Kepulauan, ada gedung PLUT yang siap membimbing secara gratis proses pengolahan hingga pengemasan produk, manfaatkan PLUT tersebut sebagai upaya pengembangan diri,” Tambahnya. Usai ceremony pembukaan, acara dilanjutkan dengan penilaian lomba 10 program pokok PKK oleh masing-masing pokja, selanjutnya penyampaian kembali hasil penilaian sebagai bahan evaluasi bersama, kegiatan penilaian lomba 10 program pokok PKK di Kelurahan Rum berjalan aman dan lancar.
Terima Kunker Kepala BNNP Malut, Wali Kota Sampaikan Rencana Pembangunan Klinik Rehabilitasi Mandiri di Kota Tidore
Pentingnya langkah konkret dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, termasuk rencana pembangunan klinik rehabilitasi mandiri di Kota Tidore Kepulauan, rencana tersebut juga memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah dan BNNP Maluku Utara dalam upaya pemberantasan narkoba. Hal tersebut disampaikan langsung Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat menerima kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara, Brigjen Pol Budi Mulyanto, S.I.K, M.H di ruang kerjanya Rabu, (30/4/2025. “Tahun 2026 kita harus bangun klinik rehab sendiri, demi menyelamatkan anak-anak kita,” Ungkapnya. Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga menyoroti adanya oknum yang sengaja terlibat dalam peredaran narkoba, dan menekankan bahwa peredaran narkoba merupakan kejahatan serius yang harus diberantas. “Pengguna narkoba kalau memegang jabatan, rata-rata melakukan korupsi, ini harus kita cegah sejak dini,” tambahnya. Sementara itu, Brigjen Pol Budi Mulyanto menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Wali Kota Tidore yang dinilainya sejalan dengan visi BNNP dalam memberantas narkoba. “Kebijakan Wali Kota sangat tepat dengan visi kami saat ini, pengguna narkoba akan saya klasifikasikan berdasarkan kebiasaan (habits) dan coba-coba, bukan untuk langsung dipenjarakan semua,” Ungkapnya. Ia juga menjelaskan, modus baru yang sering dimanfaatkan para pengedar, yakni melalui jasa pengiriman paket yang melibatkan anak-anak sebagai kurir tanpa sadar. “Kalau kita menilai peredaran narkoba dengan kacamata kuda, maka banyak korban yang dimanfaatkan, terutama anak-anak, ini yang harus kita lindungi,” ujarnya. Budi Mulyanto menambahkan, pengguna narkoba saat ini berasal dari berbagai kelompok usia, dari anak-anak hingga lansia, dengan nilai ekonomi yang tinggi terutama pada sabu-sabu dan ganja. “Pemakaian sabu sekarang tidak lagi pakai bong, tapi bisa lewat vape. Maka pengawasan harus terus kita tingkatkan,” jelasnya. Dalam konteks seleksi CPNS dan PPPK, ia juga menyarankan agar tes narkoba dilakukan langsung di BNN untuk hasil yang lebih akurat. Setelah pertemuan di ruang kerja Wali Kota, agenda dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang berlangsung di Penginapan Visal, Kota Tidore Kepulauan. Rapat ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan langkah-langkah konkrit daerah untuk menjadi kota yang tanggap dan tahan terhadap ancaman narkoba.
Dorong Pembangunan Infrastruktur Dasar, Wawali Tidore Sambangi BPPW Wilayah Maluku Utara
Perkuat koordinasi dan sinergitas dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kota Tidore Kepulauan, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman melakukan kunjungan kerja ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara di Ternate, Selasa (29/4/2025). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Balai, Ir. Firman Aksara, ST., M.P.W.K., beserta jajaran. Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Laiman menyampaikan sejumlah isu strategis dan kebutuhan mendesak masyarakat, salah satunya terkait penanganan dan pengelolaan sampah. “Status tempat penampungan sampah kami sudah berubah dari kontrol menjadi sanitary landfill. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari balai dalam hal perencanaan kedepan,” ujarnya. Ia juga menyoroti masalah di wilayah Dataran Oba yang belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara, meski telah memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tabadama, namun lokasi yang jauh menyulitkan akses masyarakat. Selain isu lingkungan, Wakil Wali Kota juga menekankan potensi pengembangan kawasan pariwisata nasional di Tidore. Ia menyebut adanya penilaian dari Balai Purbakala Kementerian Pariwisata yang menemukan sejumlah situs sejarah yang saling terhubung dan sangat potensial untuk dikembangkan secara terarah. “Kami tidak ingin lagi bergantung pada pola lama yang mengabaikan perencanaan. Setiap pembangunan harus didasari oleh master plan agar menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan,” Ungkapnya. Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini juga mengatakan, Koordinasi yang baik antara OPD di Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulaun dengan pihak balai merupakan upaya yang harus dijaga dan dibenahi bersama kepemimpinan yang baru. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, Adriansyah Fauzi, juga turut memberikan dukungan. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung program pembangunan daerah. “Kita butuh fasilitas persampahan di dataran Oba agar dapat mengcover wilayah Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan. Kami juga berharap program-program Presiden Prabowo bisa menyentuh Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya. Ardiansyah mengatakan, koordinasi ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPW Maluku Utara, Firman Aksara, menyampaikan, balai saat ini sedang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK), meski demikian, komitmen balai untuk mendukung Pemda Tidore Kepulauan tetap kuat. “Kami siap membantu, dengan catatan semua dokumen perencanaan harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Tanpa itu, kami tidak bisa mengakomodir usulan,” kata Firman. Ia juga menekankan pentingnya pemeliharaan terhadap sarana yang telah dibangun bersama, karena pihak balai akan terus melakukan pemantauan. Firman menilai, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan termasuk salah satu yang responsif dalam penyusunan dokumen dan penyerahan aset pasca-pembangunan. “Kami berharap kolaborasi dalam pengelolaan sampah dapat terus diperkuat, karena pengelolaan dari hulu ke hilir tidak bisa dijalankan sendiri oleh salah satu pihak,” Imbuhnya. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan.
pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Tidore Kepulauan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan saat membuka dengan resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten/Kota Tanggap Narkoba (KOTAN) di Pemerintah Kota Tidore, yang berlangsung aman dan lancar di Aula Penginapan Visal, Kelurahan Gamtufkange, Rabu (30/4/2025). Muhammad Sinen juga menyampaikan bahwa pada tahun 2020, BNNP Provinsi Maluku Utara telah mencanangkan Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Tanggap Ancaman Narkoba dan sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada Kelurahan Indonesiana, Desa Maitara Tengah, dan Desa Maitara Utara sebagai Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kota Tidore Kepulauan dan sampai tahun 2024 sudah berjumlah 10 kelurahan/desa BERSINAR serta pada tahun 2025 direncanakan akan dicanangkan satu lagi yakni Kelurahan Gamtufkange. Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga mengharapkan kerjasama yang lebih solid dan gerak cepat dari semua pihak baik untuk mendukung Provinsi Maluku Utara bersih dari Narkoba secara umum dan Kota Tidore Kepulauan secara khususnya juga bersih dari Narkoba. “Terutama kepada para Camat, Lurah bahkan Kepala Desa serta seluruh Pimpinan OPD agar mari kita bersinergi dan berkolaborasi dengan BNN untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa narkoba itu sangat membahayakan.” Harap Muhammad Sinen “Kolaborasi dan kerjasama itu penting, mudah-mudahan Kota Tidore selalu mendapatkan adipura Sembilan kali berturut-turut sebagai Kota terbersih, mudah-mudahan bukan hanya lingkungannya yang bersih akan tetapi insya Allah kedepan bisa mendapatkan penghargaan bebas dan bersih dari Narkoba di tahun-tahun akan datang.” Sambung Muhammad Sinen Selain itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Perwakilan Maluku Utara Brigjen Pol, Budi Mulyanto mengatakan, Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah bagi mereka yang masih muda usianya, karena dianggap labil, belum mampu bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri. “ternayata faktanya adalah angka penyalahguna terbesar berada pada kelompok pekerja, dan menimbulkan masalah berantai, dimulai dari diri sendiri, masalah dalam keluarga, hingga menurunnya produktivitas yang merugikan organisasi serta Stres lebih banyak ditemui dalam diri seseorang saat mereka berada pada usia sebagai pekerja.” Kata Brigjen Pol Budi Brigjen Pol Budi juga menambahkan Mayoritas masuknya NARKOTIKA ke maluku Utara melalui Jasa Pengiriman Paket, sebab Bandar berpikir dengan biaya yang lebih murah dan resiko lebih kecil dibandingkan dengan memberangkatkan kurir ke maluku Utara. “sehingga Kota Ternate menjadi kota sentral akan Pusat Perekonomian dan Pemerintahan di Wilayah Maluku Utara, hal ini didukung dengan adanya Pelabuhan dan Bandara besar yang menjadi pintu masuk dan keluar Maluku Utara, saya berharap kedepan kita bisa bebas dan bersih dari Narkoba di Kota Tidore Kepulauan.” Harap Brigjen Pol Budi Sementara, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan Kombes Pol. M. Fadris Sangun Ratu Lana mengatakan zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah atau satuan kerja termasuk di BNNK tidore kepulauan yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dari bebas korupsi dan serta melayani dengan sepenuh hati. “Sehingga untuk meraih predikat-predikat tersebut, hari ini saya selaku kepala BNN Kota Tidore Kepulauan mencanangkan zona integritas bagi BNNK Tidore Kepulauan, sebagai wujud komitmen kami selaku Kepala BNNK Tidore Kepulauan beserta seluruh jajaran untuk merubah serta meningkatkan integritas masing-masing individu sehingga dapat menciptakan pelayanan prima yang bebas dari pungli, gratifikasi, korupsi, kolusi serta nepotisme.” Kata Kombes Pol Fadris Ia juga menambahkan, pencanangan zona integritas pada tingkat BNN Kota Tidore Kepulauan merupakan komitmen pimpinan dalam menerapkan good governance serta mewujudkan pelayanan prima. “Saya berharap dengan deklarasi bersama melalui pencanangan zona integritas ini, bukanlah menjadi slogan semata melainkan bukti nyata, keseriusan dan komitmen dari segenap jajaran BNNK Tidore Kepulauan guna mewujudkan tercapainya tata kelolah pemerintah dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih bebas KKN serta peningkatan pelayanan public.” Harap Kombes Pol Fadris Rakor ini menghadirkan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan H. Ismail Dukomalamo, S.Pd. MM, Kepala Badan Narkotika Nasional Perwakilan Provinsi Maluku Utara Brigjen Pol, Budi Mulyanto, S.I.K, M.H, dan Koordinator Bidang Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2M) BNNP Maluku Utara Drs Haeruddin Umaternate, M.Si sebagai Narasumber. Kegiatan ini juga diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, Kepala BNNP Maluku Utara, Kepala BNNK Tid
Kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025-2029
Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025-2045 adalah Mewujudkan Tidore Kepulauan yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Dalam Bingkai Toma Loa se Banari, dengan arah kebijakan periode pertama tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah. Demikian sambutan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen pada Pembukaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025-2029 di Aula sultan Nuku Kantor Walikota Tidore, Kamis (15/5/2025). “Penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025-2029, perlu disinergikan dengan Visi, Misi dan arah kebijakan yang tertuang di dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah”ucapnya. Mantan Wakil Wali Kota dua periode juga menambahkan RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang tidak hanya menjadi pedoman pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program, tetapi juga menjadi kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. “saya meminta kepada seluruh perangkat daerah dan para pihak terkait agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, memperhatikan indikator dan target yang direncanakan, serta mampu merancang program-program strategis daerah yang benar-benar tepat sasaran”kata Muhammad Sinen. Lanjutnya, Setelah kegiatan ini akan dirumuskan Surat Edaran Walikota untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pimpinan Perangkat Daerah agar bisa terlibat aktif meneliti, mengkaji, mendiskusikan hal-hal yang perlu dilakukan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Tanggung jawab ini tidak boleh hanya dilimpahkan kepada staf perencanaan. Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Tidore Kepulauan Saiful Bahri Latif dalam laporannya menyampaikan tujuan utama konsultasi public rancangan awal RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak terkait dengan penyusunan RPJMD. Hal ini bertujuan agar RPJMD yang dihasilkan lebih berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat terwujud secara efektif. Saiful Bahri Latif juga berharap mendapatkan dukungan penuh seluruh perangkat daerah untuk fokus pada penyiapan data, penyusunan indikator kinerja sampai pada penyelesaian dokumen Renstra Perangkat Daerah. Data yang disiapkan oleh Perangkat Daerah agar terlebih dahulu dipahami dan dikaji sehingga bisa dipastikan keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam agenda pembahasan bersama DPRD. Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Hj. Rahmawati Muhammad Sinen,Ketua beserta Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Sekretaris Daerah, Tenaga Ahli RPJMD Kota Tidore Kepulauan, Prof. Dr. Husen Alting, SH, MH, bersama Tim , Staf Ahli Walikota, Para Asisten Sekda, Pimpinan OPD dan Para Camat se Kota Tidore Kepulauan, Rektor Universitas Nuku dan Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan se Kota Tidore Kepulauan.
pemusnahan barang bukti minuman keras (Miras)
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tidore Kepulauan melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras (Miras) hasil operasi Kepolisian sebanyak 7 Jerigen 25 Liter dan 504 Kantong Plastik. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Kapolresta Tidore AKBP Heru Budiharto bersama Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Abdul Hakim Adjam, Ketua DPRD Tidore H. Ade Kama dan Kasdim 1505 Tidore Mayor Inf Nasaruddin Umasugi dipusatkan di Halaman Polresta Tidore, Selasa (29/4/2025). Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Tidore AKBP Heru Budiharto mengatakan Kegiatan pemusnahan hari ini adalah kegiatan massif yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran polda Maluku Utara, bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolda Maluku Utara yang dilaksanakan serentak oleh seluruh jajaran Polres dan Polresta di bawah Polda Malut. sesuai perintah tertulis dari Kapolda terkait dengan pemusnahan barang bukti berupa minuman keras “Kegiatan pemusnahan hari ini adalah kegiatan massif yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran polda Maluku Utara, jadi kemarin dapat perintah tertulis dari bapak Kapolda terkait dengan pemusnahan barang bukti berupa minuman keras”ucapnya. Lanjutnya, pemusnahan ini dilakukan untuk memberantas peredaran miras,seperti yang diketahui bersama miras ini ada salah satu sumber permasalahan yang perlu dicegah peredarannya. AKBP Heru Budiharto berharap kepada seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan apabila mengetahui terkait dengan peredaran minuman keras tolong diinformasikan kepada pihak polresta agar pihak polresta agar dapat menindaklanjuti. Di kesempatan yang sama Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Abdul Hakim Adjam memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pihak polresta Tidore atas kerja kerasnya yang telah melakukan operasi pekat penyitaan minuman keras sebagai barang bukti yang dimusnahkan hari ini karena salah satu pemicu kekerasan dan kerawanan terjadi di saat ini salah satunya minuman keras dan sejenisnya. “Kami selaku Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak polresta Tidore atas kerja kerasnya polresta sehingga dapat meminimalisir terhadap kondisi-kondisi yang akan memacukan kerawanan karena salah satu pemicu kekerasan dan kerawanan terjadi di saat ini salah satunya minuman keras dan sejenisnya”kata Abdul Hakim.
Usai Ikut Rakor Inflasi, TPID Tidore Paparkan Harga Komoditas Stabil
Usai Ikut Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara rutin, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memantau perkembangan harga bahan pokok di pasaran. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Sekda, Senin (28/4/2025). “Penjelasan Sekjen Kemendag RI dan Badan Pusat Statistik, ada beberapa komoditas yang naik secara signifikan di hampir seluruh Indonesia secara masif, diantaranya cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, walaupun secara masif, tetapi hal itu sangat dominan,” Ungkapnya. Sementara di Kota Tidore Kepulauan, Abdul Hakim mengatakan, berdasarkan laporan dari Dinas Perindagkop, Minggu keempat April 2025 secara rata-rata harga stabil belum ada kenaikan untuk cabai rawit, cabai nona dan bawang merah. “Harga komoditas tersebut di Kota Tidore Kepulauan masih stabil seperti biasa, namun arahan Kemendag RI meminta supaya tim daerah atau tim TPID serta Dinas terkait agar turun, dan tetap memantau perkembangan harga,” Jelasnya. Jika sampai ada kenaikan harga komoditas, Abdul Hakim menambahkan, data diambil langkah-langkah konkrit, sehingga tidak menimbulkan hal-hal atau dapat menimbulkan kenaikan harga di masyarakat, karena akan berpengaruh terhadap kenaikan inflasi daerah. “Kami pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harga, karena nanti di setiap rakor, kemendagri ataupun pemerintah pusat melihat sampel di daerah-daerah yang kenaikan harga signifikan,” Tambahnya.
Penghargaan Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menerima Penghargaan Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001 atau International Organization for Standardization (ISO) dari Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta pada tanggal, Rabu (23/4/2025) lalu. Penghargaan Sertifikat tersebut kembali diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman kepada Kepala Dinas Dukcapil Sunaryah Saripan disaksikan Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota serta seluruh ASN dan Non ASN Kota Tidore Kepulauan pada Pelaksanaan Apel Gabungan di Halaman Kantor Walikota Tidore Kepulauan, Senin (28/4/2025). Mengawali arahannya, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menyampaikan apresiasi Kepada Dinas Dukcapil yang telah berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat dan penghargaan tersebut perlu dipertahankan. “Saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Dinas Dukcapil pada bulan ini telah diberikan penghargaan dari Pemerintah Pusat untuk ISO 27001 ini merupakan penghargaan yang luar biasa untuk kita, mudah-mudahan penghargaan perlu dipertahankan”ucapnya. Wawali juga menegaskan terkait dengan masalah disiplin karena disiplin adalah harga mati tetap harus ditegakkan walaupun langit runtuh sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat di daerah ini. Di kesempatan yang sama Kepala Dinas Dukcapil Sunaryah Saripan menjelaskan ISO 27001 merupakan standar internasional yang mengatur sistem perlindungan informasi untuk mencegah kebocoran data, ancaman siber, dan penyalahgunaan informasi. Dengan penerapan standar ini, layanan administrasi kependudukan di Kota Tidore Kekuatan kini lebih aman, terpercaya, dan profesional. “Dalam implementasinya, SMKI ISO 27001 melibatkan semua bidang. Semua proses dilakukan sesuai standar dan didukung penuh oleh pimpinan daerah. Ini bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi”ungkapnya. Sunaryah Saripan juga menambahkan Keberhasilan ini menjadi bagian dari upaya Kota Tidore Kepulauan yang telah memasuki tahap sebagai Pemerintah Daerah Digital, serta menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pelayanan yang cepat, aman, dan akurat. “Dengan adanya sertifikasi ini, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap layanan Dukcapil semakin meningkat. Keamanan data adalah prioritas utama kami”harapnya.