Muhammadiyah Kota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi dan mendukung penuh kepada visi misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bersama Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menerima audiensi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Harun Haji bersama pengurus Muhammadiyah Kota Tidore Kepulauan bertempat di Ruang Rapat Walikota, Kamis (24/4/2025). Dalam audiensi tersebut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tidore Kepulauan Harun Haji menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menyampaikan bahwa Muhammadiyah Kota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi dan mendukung penuh kepada visi misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang baru terpilih dalam 100 hari kerja telah melahirkan Peraturan Walikota dalam rangka pembatasan aktivitas masyarakat di hari jumat. “ atas nama pimpinan dan pengurus Muhammadiyah Kota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi dan mendukung penuh kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang baru terpilih dalam 100 hari kerja telah melahirkan Peraturan Walikota dalam rangka pembatasan aktivitas masyarakat di hari jumat” ucapnya. Lanjutnya, dalam mewujudkan Kota Tidore sebagai Kota Santri , pimpinan dan pengurus meminta kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore segara Menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang penerapan Tidore sebagai kota santri serta meminta dukungan menyangkut dengan masalah Pendidikan. Harun Haji juga meminta kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan untuk bersedia menjadi anggota kehormatan Muhammadiyah. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyambut baik inisiatif dan komitmen Muhammadiyah dalam mendukung visi misi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan serta bersedia menjadi anggota anggota kehormatan Muhammadiyah Kota Tidore Kepulauan. “saya bersama pa wakil diminta menjadi anggota kehormatan, kami berdua sangat siap untuk bersama-sama di pengurus Muhammadiyah Kota Tidore Kepulauan dan terima kasih atas dukungan atas mendukung visi misi saya dan pa wakil ini sebuah kebanggaan yang luar biasa untuk kami dan mudah mudahan kebersamaan ini tetap terjaga dengan baik” ucapnya. Sementara itu,terkait masalah Pendidikan, Wali Kota memintah kepada Kepala Dinas Pendidikan agar segera ditindaklanjuti. Hal senada juga disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman mengatakan Pemerintah Daerah sangat membutuhkan ormas-ormas di Kota Tidore Kepulauan untuk dapat bekerja sama bersinergi dengan baik melakukan implementasi dari program-program kegiatan yang termuat dalam visi misi dibawah kepimpinan Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman. “Kami sangat membutuhkan ormas-ormas di Kota Tidore Kepulauan untuk dapat bekerja sama bersinergi dengan baik melakukan implementasi dari program-program kegiatan yang termuat dalam visi misi kami” katanya.
Gerakan program Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)
Gerakan program Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) adalah program yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demikian sambutan tertulis Wali Kota Tidore Kepulauan yang dibacakan Asisten Sekda Bidang Adminitrasi Umum Yakub Husain pada Kegiatan Edukasi Keuangan Tahun 2025 yang dipusatkan di Aula Koperasi Ngom Tabea Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, Rabu (23/4/2024). “Atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, kami menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara bersama dengan PT. Bank Maluku Malut Canamg Soasio selaku Campaign Collaborator dan PT. Pegadaian Syariah Ternate selaku Campaign Manager yang sudah berinisiatif melaksanakan kegiatan GENCARKANdi Kota Tidore Kepulauan”ucapnya. Yakub Husain juga menambahkan Tantangan akses perbankan bagi nelayan dan petani masih menjadi isu krusial yang perlu kita perhatikan. Jarak yang jauh, infrastukrur yang kurang memadai dan tingkat literasi keuangan yang rendah seringkali menghambat petani dan nelayan untuk mendapatkan layanan keuangan yang layak. “Bagi petani dan nelayan di Kota Tidore Kepulauan khususnya yang berdomisili di Kecamatan Oba dan Oba Selatan, jarak yang jauh ke kota menjadi penghalang utama untuk mengakses layanan perbankan. Mereka harus menempuh perjalanan jauh, menghabiskan biaya transportasi yang tidak sedikit dan menghadapi kondisi jalan yang buruk Waktu yang dihasilkan untuk perjalanan ini mengurangi produktivitas dan menghambat perekonomian masyarakat”ungkap Yakub Husain. Mantan Kepala Dinas Pariwisa ini jiga mengharapkan melalui kegiatan GENCARKAN ini para petani dan nelayan menjadi lebih paham tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa keuangan, sehingga dapat melindungi diri dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan menjadi lebih cerdas dalam mengelola keuangan, petani dan nelayan diharapkan dapat lebih waspada terhadap berbagai skema penipuan dan kejahatan finansial. Sementara Deputi Direktur PEPK dan LMS Kantor OJK Propinsi Sulawesi Utara Budiman P. Siahaan dalam sambutannya melalui zoom meeting menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas kerja samanya sehingga kegiatan Edukasi Keuangan Tahun 2025 bisa terlaksana dengan baik “Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak diantaranya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan,Kepala Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Gorontalo dan Maluku Utara bersama dengan PT. Bank Maluku Malut Cabang Soasio dan PT. Pegadaian Syariah Ternate atas kerja samanya sehingga kegiatan Edukasi Keuangan Tahun 2025 bisa terlaksana dengan baik”ucapkan. Lanjutnya Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan mengolah keuangan termasuk keahlian, ketrampilan dan keyakinan.Edukasi Keuangan Tahun 2025 bertujuan mewujudkan masyarakat cerdas sehingga mengambil keputusan finansial atas produk keuangan tentunya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan atas produk keuangan tersebut. Turut hadir Pimpinan Bank Maluku Malut Cabang Soasio, Navalia Chairunnisa,Kepala Pegadaian Syariah Ternate, Para Pimpinan OPD, yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan. Narasumber dari kegiatan ini antaranya Pimpinan Bank Maluku Malut Cabang Soasio Navalia Chairunnisa, Perwakilan dari Perikanan Kota Tidore Kepulauan Sardy Marsaoly dan perwakilan dari Pegadaian Kota Ternate Abdulrachman Evran Tubagus
Dukcapil) Kota Tidore menjadi satu-satunya Disdukcapil di Provinsi Maluku Utara yang menerima Sertifikat ISO 27001
Menambah deretan prestasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tidore menjadi satu-satunya Disdukcapil di Provinsi Maluku Utara yang menerima Sertifikat ISO 27001 atau International Organization for Standardization (ISO). Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota Tidore Kepulauan, Sunaryah Saripan dalam acara Rakornas Dukcapil 2025 di Jakarta, Rabu (23/4/2025). Kadis Dukcapil, Sunaryah Saripan saat dikonfirmasi mengatakan, Pencapaian ini menandai komitmen kuat Dukcapil dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data kependudukan di tengah perkembangan digitalisasi layanan publik. “ISO 27001 merupakan standar internasional yang mengatur sistem perlindungan informasi untuk mencegah kebocoran data, ancaman siber, dan penyalahgunaan informasi. Dengan penerapan standar ini, layanan administrasi kependudukan di Kota Tidore Kekuatan kini lebih aman, terpercaya, dan profesional,” Jelasnya. Sunaryah menambahkan, capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh bidang di lingkungan Disdukcapil, khususnya melalui koordinasi solid dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK). Juga penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin keamanan data masyarakat. “Dalam implementasinya, SMKI ISO 27001 melibatkan semua bidang, semua proses dilakukan sesuai standar dan didukung penuh oleh pimpinan daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, ini bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi,” Ungkapnya. Sunaryah mengatakan, Penerapan ISO 27001 juga merupakan tindaklanjut dari edaran Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang mewajibkan seluruh Dinas Dukcapil di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia menerapkan SMKI guna melindungi data strategis milik negara. “Dukcapil Kota Tidore Kepualaun menjadi satu-satunya disdukcapil di provinsi Maluku Utara yang berhasil meraih sertifikat ISO 27001. Prestasi ini sekaligus menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola teknologi informasi di bidang kependudukan di tingkat daerah,” Tambahnya. Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Dukcapil semakin meningkat, karena keamanan data adalah prioritas utama kami. Keberhasilan ini juga menjadi bagian dari upaya Kota Tidore Kepulauan yang telah memasuki tahap sebagai Pemerintah Daerah Digital, serta menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pelayanan yang cepat, aman, dan akurat.
Seleksi Peserta Calon Paskibraka Tingkat Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025
Buka Seleksi Peserta Calon Paskibraka Tingkat Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen berpesan kepada 112 peserta calon paskibraka agar dapat mengikuti seleksi secara serius, siapkan mental dan fisik, serta jaga kesehatan selama seleksi berlangsung. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dalam sambutannya saat menjadi Pembina upacara dalam pembukaan seleksi Paskibraka Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Gedung Perpustakaan Daerah, Selasa (22/4/2025). “Kepada anak-anakku peserta calon paskibraka agar dapat mengikuti seleksi secara serius, siapkan mental dan fisik kalian serta jaga kesehatan selama seleksi berlangsung. Besar harapan saya kepada anak-anak agar menjadi ujung tombak dalam membangun persatuan bangsa,” Ungkapnya. Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga berpesan kepada Kesbangpol dan Tim Seleksi agar betul-betul selektif dan adil dalam menyeleksi Calon Peserta Paskibraka Tingkat Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025, sehingga nantinya dapat terpilih mengharumkan nama Kota Tidore Kepulauan. “Saya mengucapkan terima kasih kepada para pembina, pembimbing dan pelatih yang berkenaan membimbing putra-putri terbaik Kota Tidore, apabila selama proses seleksi berlangsung terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, semoga dapat dijadikan pelajaran untuk menuju lebih baik lagi,” Pesannya. Tak lupa, di kesempatan tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan juga berpesan kepada para peserta yang nantinya belum dinyatakan berhasil lolos seleksi, agar tidak berkecil hati, serta dapat menerima seluruh hasil seleksi dengan lapang dada, karena setiap proses telah dilalui dengan kemampuan masing-masing. Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tidore Kepulauan, Muslihin dalam laporannya mengatakan, jumlah sekolah yang diseleksi terdiri dari 32 sekolah tingkat SMA, SMK dan Madrasah Aliyah yang tersebar di Kota Tidore Kepulauan, khususnya kelas X. “Kuota peserta seleksi yang ditetapkan sebanyak 214, namun yang ikut seleksi tingkat sekolah hanya berjumlah 177 orang, dan yang dinyatakan lolos seleksi di tingkat sekolah sebanyak 112 orang masing-masing terdiri dari Putra 57 orang dan Putri 55 orang, selanjutnya disiapkan untuk seleksi Kota,” Ucapnya. Muslihin menambahkan, dari 112 peserta ini, akan diseleksi dan dipersiapkan untuk Paskibraka Tingkat Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025 dan tingkat Provinsi Maluku Utara yaitu sebanyak 36 orang, yang terdiri dari 19 orang putra dan 17 orang putri, 6 orang diantaranya akan ke tingkat Provinsi dan Nasional. Adapun tim seleksi Paskibraka tingkat Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025 ini terdiri dari unsur TNI/Polri, Purna Paskibraka, Rumah Sakit Umum Tidore, dan Badan Kesbangpol. Waktu pelaksanaan seleksi selama 3 hari, mulai Selasa 22 April s/d Kamis 24 April 2025 bertempat di Open Space. Usai membuka seleksi paskibraka secara resmi, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Dandim 1505/Tidore Letkol (Kav) Chalter Purba dan Kapolresta Tidore AKBP Heru Budiharto memberikan arahan serta berbagi cerita, motivasi dan pengalaman dengan para peserta seleksi.
Penerapan Katalog Elektronik versi 6 dalam proses pembelanjaan
Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kota Tidore akan melakukan penerapan Katalog Elektronik versi 6 dalam proses pembelanjaan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Hal tersebut disampaikan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Perekonomian Taher Husain saat memimpin rapat terkait dengan kesiapan live operation/percobaan penerapan katalog elektronik versi 6, yang berlangsung di ruang rapat Sekda, Selasa (22/4/2025). Taher Husain mengatakan, Pemerintah daerah terus memfokuskan terkait dengan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan metode pembayaran yang efisiensi dan transparansi menggunakan katalog elektronik versi 6, sehingga Pemerintah akan memberlakukan katalog elektronik dari versi 5 ke versi 6. “Untuk seluruh OPD agar dapat melakukan pembelanjaan melalui E-katalog baik itu Makan minum maupun alat tulis kantor, dengan mengambil dua OPD sebagai sampel dalam pembelanjaan ATK maupun makan minum pada katalog elektronik versi 6.” Kata Taher “mudah-mudahan kita bisa menerapkan katalog elektronik versi 6 di Kota Tidore, sehingga ini juga sebagai bentuk untuk mewujudkan 100 hari kerja Wali Kota Tidore Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman dalam memimpin Kota Tidore Kepulauan kedepan selalu transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa.” Sambung Taher Taher juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Bank Maluku dan Malut cabang Tidore yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Tidore, semoga kerjasama dan koordinasi tetap terjaga dengan baik dalam proses pemerintahan ke depan berjalan dengan baik dan lancar. Sementara, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tidore Abd. Wahid Saraha mengatakan, untuk penerapan katalog elektronik versi 6 dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Tidore akan dilakukan oleh dua organisasi perangkat Daerah (OPD) sebagai sampel awal dalam pembelanjaan dengan menggunakan pembayaran versi 6. “Ketika dua OPD ini dapat berhasil melakukan pembelanjaan barang jasa pada katalog elektronik versi 6 ini maka kedepan seluruh OPD dapat melakukan pembelanjaan ATK maupun Makan minum kepada menyedia menggunakan katalog elektronik versi 6 tersebut.” kata Abd Wahid Rapat tersebut juga dihadiri oleh Pimpinan Bank Maluku dan Malut cabang Tidore Navalia Chairunnisa bersama OPD terkait sebagai Sampel Penerapan Katalog Elektronik versi 6.
Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan rutin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat bersama Kementerian Dalam Negeri melalui Zoom Meeting bertempat di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (21/4/2025) Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini, diikuti oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan Oki Afrizal, Asisten dan Staf Ahli Wali Kota serta Tim TPID. Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan, inflasi tahunan Indonesia per Maret 2025 tercatat sebesar 1,03% year on year (YoY) dan 1,65% month to month (MtM). Angka ini memang menunjukkan kenaikan cukup tajam dibanding bulan sebelumnya yang sempat deflasi -0,09%. Namun menurut Tito, situasi ini masih terkendali. “Target inflasi nasional kita 2,5% plus minus 1%. Artinya, masih aman di rentang 1,5% sampai 3,5%. Jadi angka 1,03% itu menyenangkan konsumen,” kata Tito Namun, dibalik kenyamanan konsumen akan inflasi yang terkendali, Tito menggaris bawahi kondisi ini justru perlu diwaspadai oleh para produsen, khususnya petani dan nelayan. Pasalnya, saat ini terjadi over-supply akibat panen raya, yang bisa menekan harga jual hasil pertanian. “Petani beras, petani jagung lagi oversupply panen. Presiden sudah minta Bulog menyerap gabah di harga Rp6.500 dan jagung Rp5.500 per kilogram (kg). Itu bisa menggembirakan petani kalau dijalankan konsisten,” Ungkapnya. Lebih lanjut, Mendagri membandingkan posisi inflasi Indonesia di tingkat global. Indonesia menempati posisi ke-34 dari 186 negara, menjadikannya salah satu negara dengan inflasi terendah di dunia. Menurutnya inflasi rendah itu bisa jadi dua arti, yakni positif karena suplai cukup dan daya beli kuat, atau negatif karena daya beli masyarakat turun drastis. Di kesempatan yang sama terkait dengan program Sekolah Rakyat, dirinya menyebutkan sebagai peluang besar yang digagas oleh Presiden Prabowo. Ia meminta dan mendorong Pemerintah Daerah dapat menyambut baik inisiatif tersebut dan menyiapkan usulan sesuai kriteria. “Kriteria prioritas pemilihan Sekolah Rakyat adalah yang telah memiliki tempat atau lahan dan gedung atau bangunan, serta tidak terlalu jauh dari pusat kota untuk kemudahan akses siswa dan distribusi sarana sekolah,” jelas Tito. Hingga saat ini, lanjutnya, sudah ada 356 usulan sekolah dari pemerintah daerah yang sedang dipertimbangkan di tingkat pusat, dengan target pembangunan 200 sekolah pada tahun pertama 2025. “Kami berharap kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memastikan program ini tepat sasaran dan efektif dalam menekan angka kemiskinan” Tutup Tito
rapat koordinasi rencana tindak lanjut program pendirian koperasi Desa Merah Putih
Respon Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan gelar rapat koordinasi rencana tindak lanjut program pendirian koperasi Desa Merah Putih, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, di Ruang Rapat Sekda, Senin (21/4/2025). Dalam arahannya, Ismail Dukomalamo mengatakan, dasar pembentukan koperasi ini sudah jelas, yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, kemudian ada surat edaran juga, jadi regulasinya sudah ada, maka daerah wajib untuk mengimplementasi. “Terkait implementasi di lapangan, pembentukan koperasi ini berbanding terbalik, tetapi mau tidak mau, kita harus laksanakan, karena ini sudah ada regulasinya, ini perintah kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan, jika normalnya pembentukan koperasi itu dari Desa atau Kelurahan, namun kali ini berbeda, justru kebalikannya, Pemda yang bentuk,” Ungkapnya. Terkait pelaksanaan di lapangan, Ismail mengatakan, perlu didiskusikan secara matang, karena nantinya pembentukan koperasi merah putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan potensi-potensi yang ada di Kelurahan/Desa, juga kaitannya dengan BUMDes seperti apa, jangan sampai tumpang tindih. “Olehnya itu, ini perlu didiskusikan bersama antara Dinas PMD dan Dinas Perindagkop UKM, yang terpenting bahwa pemerintah Kota Tidore Kepulauan merespon regulasi yang telah dikeluarkan, baik inpres maupun petunjuk pelaksanaan dan surat edaran, sehingga langkah-langkah apa saja yang akan diambil, dan untuk masalah dananya akan dikoordinasikan dulu,” Imbuhnya. Sementara, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Selvia M. Nur dalam kesempatan tersebut memaparkan alur pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih yang merupakan langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat desa, memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan, program ini sejalan dengan asta cita Presiden. “Peran OPD terkait dalam percepatan pelaksanaan pembentukan koperasi merah putih ini diantaranya Dinas Perindagkop UKM, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan Perikanan. Sementara Opsi pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi, pendirian, pengembangan dan Revitalisasi,” Jelasnya. Rapat koordinasi yang dihadiri oleh OPD terkait serta Camat se Kota Tidore Kepulauan ini, nantinya akan dilaporkan kembali kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan sebelum ditindaklanjuti, sementara Dinas Perindagkop dan UKM diminta untuk dapat menyusun rincian kebutuhan mulai dari sosialisasi hingga pembentukan koperasi merah putih.
apel gabungan ASN dan Non ASN di Halaman Kantor Wali Kota Tidore
Pimpin apel gabungan ASN dan Non ASN di Halaman Kantor Wali Kota Tidore, Senin (21/4/2025) Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman tidak hanya menekankan persoalan kedisiplinan, tetapi juga turut menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Tidore Kepulauan yang hingga saat ini belum disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya kedisiplinan yang bukan hanya sebatas hadir tepat waktu, namun juga menjalankan tugas sesuai tahapan, penuh tanggung jawab, serta dengan kesadaran terhadap tujuan dan wewenang yang dimiliki sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. “Disiplin bukan sekadar hadir tepat waktu, disiplin adalah memahami peran kita, bekerja dengan tanggung jawab, dan tetap berada dalam koridor tugas kita,” ujarnya tegas. Wakil Wali Kota menyampaikan, dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memiliki visi besar untuk menjadikan kota ini sebagai rumah yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua. Upaya tersebut akan ditempuh melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta pembentukan birokrasi yang berakhlak. “Untuk mencapai semua itu, kedisiplinan adalah kuncinya, bukan sekedar narasi kosong. Kita digaji dan diberi tunjangan oleh negara, artinya ada tanggung jawab yang harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh,” ungkap Ahmad Laiman. Ia juga mengajak seluruh ASN untuk bekerja dengan kesadaran penuh, bukan karena paksaan atau rutinitas semata. Menurutnya, kesadaran dalam menjalankan Amanah, akan mempermudah pencapaian tujuan bersama. Lebih lanjut, Wakil Wali Kota juga mengingatkan agar setiap pimpinan OPD tidak hanya menuntut kedisiplinan dari pegawainya, tetapi juga harus memastikan hak-hak ASN seperti gaji dan honorarium dibayarkan tepat waktu. “Kalau kita menuntut orang disiplin hadir, maka seharusnya hak-hak mereka juga dipenuhi tepat waktu. Pemerintahan harus berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, beliau juga mengimbau kepada seluruh ASN untuk terbuka terhadap kebijakan yang diambil oleh pimpinan. “Jika ada kebijakan kami yang keliru, mohon dikoreksi secara terbuka, jangan diam, apalagi hanya berkoar di belakang atau di media sosial, mari kita jaga amanah ini bersama,” pesannya. Selain kedisiplinan, orang nomor dua di Kota Tidore ini juga turut menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Tidore Kepulauan yang hingga saat ini belum disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Beliau menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus memperjuangkan hak tersebut. “Ini bukan gertakan sambal, ini bukan soal etika semata, tapi soal manajemen pemerintahan yang benar, kami hanya menuntut hak Kota Tidore Kepulauan agar dapat disalurkan secara adil,” Pungkasnya. Ahmad Laiman juga menyadari adanya pro dan kontra terkait sikap pemerintah kota dalam persoalan DBH ini. Namun menurutnya, perbedaan pendapat terjadi karena belum semua pihak memahami substansi dari tuntutan tersebut. “Kami bukan sedang membuat kegaduhan, kami hanya menuntut apa yang memang menjadi hak kita, dan sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, saya dan Wali Kota punya kewajiban untuk menyuarakan ini demi kepentingan masyarakat Tidore,” tutupnya.
Pelepasan Satuan Tugas Operasi Amole Tahun 2025 BKO Polda Papua Personel Pasukan Brimob III Korps Brimob Polri
Sebanyak 30 Anggota yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Amole Tahun 2025 BKO Polda Papua Personel Pasukan Brimob III Korps Brimob Polri, resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman dalam acara pelepasan di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Tidore, Kamis (17/4/2025). Mengawali sambutannya, Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman mengatakan, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi untuk segenap personel Pasukan Brimob yang akan menjalankan tugas operasi Amole Tahun 2025 BKO Polda Papua. “Sebuah kehormatan bagi kami atas Pelepasan personel Pasukan Brimob dilaksanakan di Tidore, tepatnya di Aula Sultan Nuku dan akan berangkat melalui Pelabuhan Trikora Tidore, dimana kita ketahui bersama bahwa Papua dan Tidore memiliki sejarah yang kuat,” Ungkapnya. Lebih lanjut, orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini berharap, semoga dengan misi mulia ini akan membawa seluruh personel pasukan Brimob melaksanakan tugas pengamanan dengan penuh konsentrasi, siap siaga, kewaspadaan, dan dengan fisik dan mental yang sempurna. “Kami juga mengiringi langkah saudara dengan doa semoga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik, aman dan lancar dan kembali pun dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Banggalah menjadi bagian dari misi ini, karena kalian telah menjadi bagian dari spirit sejarah masa lampau yang membawa kehormatan bagi keluarga, masyarakat dan bangsa tercinta ini,” Tuturnya. Lebih lanjut, Ahmad Laiman juga berpesan, untuk selalu menjaga kesehatan agar performa dalam tugas akan selalu menghasilkan kinerja yang baik dan selamat menjalankan tugas dengan doa dan keyakinan, bahwa kelak akan kembali bertemu dalam keadaan selamat dan penuh kehormatan. Sementara, Komandan A Pelopor Satbrimob Polda Maluku Utara, Kompol Wahidin dalam laporannya mengatakan, seluruh rangkaian telah dilakukan, mulai dari Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate, ia juga berterima kasih atas acara pelepasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. “Terima kasih atas fasilitas dan acara pelepasan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, juga kepada Bapak Wakil Wali Kota yang akan melepas personel secara resmi, 30 personel satgas Amole Tahun 2025 ini akan menjalani tugas pengamanan selama 7 bulan,”Ungkapnya. Usai mengikuti acara pelepasan, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman didampingi Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo serta Para Pimpinan OPD turut mengantarkan 30 personel satgas Amole Tahun 2025 ke Pelabuhan Trikora Tidore untuk persiapan keberangkatan.
Sosialisasi pedoman penilaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)
Sosialisasi pedoman penilaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini adalah merupakan wujud nyata dari KPK serta Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo usai mengikuti Sosialisasi Pedoman MCSP Tahun 2025 Area Pelayanan Publik, Penganggaran dan Optimalisasi Pendapatan Daerah secara virtual zoom meeting, di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (17/4/2025). “Terkait dengan sosialisasi MCSP oleh KPK ini adalah merupakan wujud nyata dari KPK serta Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan korupsi, hal ini sangat penting dari materi-materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini”ucapnya. Ismail Dukomalamo juga menghimbau kepada seluruh OPD lebih khusus lagi pada OPD pengampu MCSP agar dapat melaksanakan administrasi sesuai dengan yang diminta KPK. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan ini juga menambahkan Delapan area MCSP diterapkan secara baik oleh OPD pengampu dapat digambarkan bahwa secara administrasi dapat melakukan langkah-langkah ikhtiar dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Tidore kepulauan. “Delapan area MCSP diterapkan secara baik oleh OPD pengampu dapat digambarkan bahwa secara administrasi kita dapat melakukan langkah-langkah ikhtiar dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Tidore kepulauan”kata Ismail. Perlu diketahui Sosialisasi Pedoman MCSP Tahun 2025 Area Pelayanan Publik, Penganggaran dan Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan narasumber diantaranya Harsyah Hanif dengan materi Sosialisasi Area Pelayanan Publik Tahun 2024-2025, Septa A. Wibawa dengan Sosialisasi Area Penganggaran dan Dian Patria dengan Materi Kondisi Fiskal Dalam Keadaan Tidak Sehat. Turut hadir Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Yakub Husain, Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan Arif Maradjabessy, Kepala Badan Pendap[atan Daerah Mansyur serta OPD terkait.