Dorong Pembangunan Infrastruktur Dasar, Wawali Tidore Sambangi BPPW Wilayah Maluku Utara
Perkuat koordinasi dan sinergitas dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kota Tidore Kepulauan, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman melakukan kunjungan kerja ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara di Ternate, Selasa (29/4/2025). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Balai, Ir. Firman Aksara, ST., M.P.W.K., beserta jajaran. Turut hadir mendampingi Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Laiman menyampaikan sejumlah isu strategis dan kebutuhan mendesak masyarakat, salah satunya terkait penanganan dan pengelolaan sampah. “Status tempat penampungan sampah kami sudah berubah dari kontrol menjadi sanitary landfill. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari balai dalam hal perencanaan kedepan,” ujarnya. Ia juga menyoroti masalah di wilayah Dataran Oba yang belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara, meski telah memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tabadama, namun lokasi yang jauh menyulitkan akses masyarakat. Selain isu lingkungan, Wakil Wali Kota juga menekankan potensi pengembangan kawasan pariwisata nasional di Tidore. Ia menyebut adanya penilaian dari Balai Purbakala Kementerian Pariwisata yang menemukan sejumlah situs sejarah yang saling terhubung dan sangat potensial untuk dikembangkan secara terarah. “Kami tidak ingin lagi bergantung pada pola lama yang mengabaikan perencanaan. Setiap pembangunan harus didasari oleh master plan agar menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan,” Ungkapnya. Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini juga mengatakan, Koordinasi yang baik antara OPD di Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulaun dengan pihak balai merupakan upaya yang harus dijaga dan dibenahi bersama kepemimpinan yang baru. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, Adriansyah Fauzi, juga turut memberikan dukungan. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung program pembangunan daerah. “Kita butuh fasilitas persampahan di dataran Oba agar dapat mengcover wilayah Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan. Kami juga berharap program-program Presiden Prabowo bisa menyentuh Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya. Ardiansyah mengatakan, koordinasi ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPW Maluku Utara, Firman Aksara, menyampaikan, balai saat ini sedang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK), meski demikian, komitmen balai untuk mendukung Pemda Tidore Kepulauan tetap kuat. “Kami siap membantu, dengan catatan semua dokumen perencanaan harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Tanpa itu, kami tidak bisa mengakomodir usulan,” kata Firman. Ia juga menekankan pentingnya pemeliharaan terhadap sarana yang telah dibangun bersama, karena pihak balai akan terus melakukan pemantauan. Firman menilai, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan termasuk salah satu yang responsif dalam penyusunan dokumen dan penyerahan aset pasca-pembangunan. “Kami berharap kolaborasi dalam pengelolaan sampah dapat terus diperkuat, karena pengelolaan dari hulu ke hilir tidak bisa dijalankan sendiri oleh salah satu pihak,” Imbuhnya. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan.
pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Tidore Kepulauan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan saat membuka dengan resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten/Kota Tanggap Narkoba (KOTAN) di Pemerintah Kota Tidore, yang berlangsung aman dan lancar di Aula Penginapan Visal, Kelurahan Gamtufkange, Rabu (30/4/2025). Muhammad Sinen juga menyampaikan bahwa pada tahun 2020, BNNP Provinsi Maluku Utara telah mencanangkan Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Tanggap Ancaman Narkoba dan sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada Kelurahan Indonesiana, Desa Maitara Tengah, dan Desa Maitara Utara sebagai Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) di Kota Tidore Kepulauan dan sampai tahun 2024 sudah berjumlah 10 kelurahan/desa BERSINAR serta pada tahun 2025 direncanakan akan dicanangkan satu lagi yakni Kelurahan Gamtufkange. Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga mengharapkan kerjasama yang lebih solid dan gerak cepat dari semua pihak baik untuk mendukung Provinsi Maluku Utara bersih dari Narkoba secara umum dan Kota Tidore Kepulauan secara khususnya juga bersih dari Narkoba. “Terutama kepada para Camat, Lurah bahkan Kepala Desa serta seluruh Pimpinan OPD agar mari kita bersinergi dan berkolaborasi dengan BNN untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa narkoba itu sangat membahayakan.” Harap Muhammad Sinen “Kolaborasi dan kerjasama itu penting, mudah-mudahan Kota Tidore selalu mendapatkan adipura Sembilan kali berturut-turut sebagai Kota terbersih, mudah-mudahan bukan hanya lingkungannya yang bersih akan tetapi insya Allah kedepan bisa mendapatkan penghargaan bebas dan bersih dari Narkoba di tahun-tahun akan datang.” Sambung Muhammad Sinen Selain itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Perwakilan Maluku Utara Brigjen Pol, Budi Mulyanto mengatakan, Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah bagi mereka yang masih muda usianya, karena dianggap labil, belum mampu bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri. “ternayata faktanya adalah angka penyalahguna terbesar berada pada kelompok pekerja, dan menimbulkan masalah berantai, dimulai dari diri sendiri, masalah dalam keluarga, hingga menurunnya produktivitas yang merugikan organisasi serta Stres lebih banyak ditemui dalam diri seseorang saat mereka berada pada usia sebagai pekerja.” Kata Brigjen Pol Budi Brigjen Pol Budi juga menambahkan Mayoritas masuknya NARKOTIKA ke maluku Utara melalui Jasa Pengiriman Paket, sebab Bandar berpikir dengan biaya yang lebih murah dan resiko lebih kecil dibandingkan dengan memberangkatkan kurir ke maluku Utara. “sehingga Kota Ternate menjadi kota sentral akan Pusat Perekonomian dan Pemerintahan di Wilayah Maluku Utara, hal ini didukung dengan adanya Pelabuhan dan Bandara besar yang menjadi pintu masuk dan keluar Maluku Utara, saya berharap kedepan kita bisa bebas dan bersih dari Narkoba di Kota Tidore Kepulauan.” Harap Brigjen Pol Budi Sementara, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan Kombes Pol. M. Fadris Sangun Ratu Lana mengatakan zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah atau satuan kerja termasuk di BNNK tidore kepulauan yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dari bebas korupsi dan serta melayani dengan sepenuh hati. “Sehingga untuk meraih predikat-predikat tersebut, hari ini saya selaku kepala BNN Kota Tidore Kepulauan mencanangkan zona integritas bagi BNNK Tidore Kepulauan, sebagai wujud komitmen kami selaku Kepala BNNK Tidore Kepulauan beserta seluruh jajaran untuk merubah serta meningkatkan integritas masing-masing individu sehingga dapat menciptakan pelayanan prima yang bebas dari pungli, gratifikasi, korupsi, kolusi serta nepotisme.” Kata Kombes Pol Fadris Ia juga menambahkan, pencanangan zona integritas pada tingkat BNN Kota Tidore Kepulauan merupakan komitmen pimpinan dalam menerapkan good governance serta mewujudkan pelayanan prima. “Saya berharap dengan deklarasi bersama melalui pencanangan zona integritas ini, bukanlah menjadi slogan semata melainkan bukti nyata, keseriusan dan komitmen dari segenap jajaran BNNK Tidore Kepulauan guna mewujudkan tercapainya tata kelolah pemerintah dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih bebas KKN serta peningkatan pelayanan public.” Harap Kombes Pol Fadris Rakor ini menghadirkan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan H. Ismail Dukomalamo, S.Pd. MM, Kepala Badan Narkotika Nasional Perwakilan Provinsi Maluku Utara Brigjen Pol, Budi Mulyanto, S.I.K, M.H, dan Koordinator Bidang Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2M) BNNP Maluku Utara Drs Haeruddin Umaternate, M.Si sebagai Narasumber. Kegiatan ini juga diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, Kepala BNNP Maluku Utara, Kepala BNNK Tid
Kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025-2029
Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025-2045 adalah Mewujudkan Tidore Kepulauan yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Dalam Bingkai Toma Loa se Banari, dengan arah kebijakan periode pertama tahun 2025-2029 adalah Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah. Demikian sambutan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen pada Pembukaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025-2029 di Aula sultan Nuku Kantor Walikota Tidore, Kamis (15/5/2025). “Penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025-2029, perlu disinergikan dengan Visi, Misi dan arah kebijakan yang tertuang di dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah”ucapnya. Mantan Wakil Wali Kota dua periode juga menambahkan RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang tidak hanya menjadi pedoman pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program, tetapi juga menjadi kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. “saya meminta kepada seluruh perangkat daerah dan para pihak terkait agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, memperhatikan indikator dan target yang direncanakan, serta mampu merancang program-program strategis daerah yang benar-benar tepat sasaran”kata Muhammad Sinen. Lanjutnya, Setelah kegiatan ini akan dirumuskan Surat Edaran Walikota untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pimpinan Perangkat Daerah agar bisa terlibat aktif meneliti, mengkaji, mendiskusikan hal-hal yang perlu dilakukan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Tanggung jawab ini tidak boleh hanya dilimpahkan kepada staf perencanaan. Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Tidore Kepulauan Saiful Bahri Latif dalam laporannya menyampaikan tujuan utama konsultasi public rancangan awal RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak terkait dengan penyusunan RPJMD. Hal ini bertujuan agar RPJMD yang dihasilkan lebih berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat terwujud secara efektif. Saiful Bahri Latif juga berharap mendapatkan dukungan penuh seluruh perangkat daerah untuk fokus pada penyiapan data, penyusunan indikator kinerja sampai pada penyelesaian dokumen Renstra Perangkat Daerah. Data yang disiapkan oleh Perangkat Daerah agar terlebih dahulu dipahami dan dikaji sehingga bisa dipastikan keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam agenda pembahasan bersama DPRD. Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Hj. Rahmawati Muhammad Sinen,Ketua beserta Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Sekretaris Daerah, Tenaga Ahli RPJMD Kota Tidore Kepulauan, Prof. Dr. Husen Alting, SH, MH, bersama Tim , Staf Ahli Walikota, Para Asisten Sekda, Pimpinan OPD dan Para Camat se Kota Tidore Kepulauan, Rektor Universitas Nuku dan Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan se Kota Tidore Kepulauan.
pemusnahan barang bukti minuman keras (Miras)
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tidore Kepulauan melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras (Miras) hasil operasi Kepolisian sebanyak 7 Jerigen 25 Liter dan 504 Kantong Plastik. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Kapolresta Tidore AKBP Heru Budiharto bersama Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Abdul Hakim Adjam, Ketua DPRD Tidore H. Ade Kama dan Kasdim 1505 Tidore Mayor Inf Nasaruddin Umasugi dipusatkan di Halaman Polresta Tidore, Selasa (29/4/2025). Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Tidore AKBP Heru Budiharto mengatakan Kegiatan pemusnahan hari ini adalah kegiatan massif yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran polda Maluku Utara, bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolda Maluku Utara yang dilaksanakan serentak oleh seluruh jajaran Polres dan Polresta di bawah Polda Malut. sesuai perintah tertulis dari Kapolda terkait dengan pemusnahan barang bukti berupa minuman keras “Kegiatan pemusnahan hari ini adalah kegiatan massif yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran polda Maluku Utara, jadi kemarin dapat perintah tertulis dari bapak Kapolda terkait dengan pemusnahan barang bukti berupa minuman keras”ucapnya. Lanjutnya, pemusnahan ini dilakukan untuk memberantas peredaran miras,seperti yang diketahui bersama miras ini ada salah satu sumber permasalahan yang perlu dicegah peredarannya. AKBP Heru Budiharto berharap kepada seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan apabila mengetahui terkait dengan peredaran minuman keras tolong diinformasikan kepada pihak polresta agar pihak polresta agar dapat menindaklanjuti. Di kesempatan yang sama Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Abdul Hakim Adjam memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pihak polresta Tidore atas kerja kerasnya yang telah melakukan operasi pekat penyitaan minuman keras sebagai barang bukti yang dimusnahkan hari ini karena salah satu pemicu kekerasan dan kerawanan terjadi di saat ini salah satunya minuman keras dan sejenisnya. “Kami selaku Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak polresta Tidore atas kerja kerasnya polresta sehingga dapat meminimalisir terhadap kondisi-kondisi yang akan memacukan kerawanan karena salah satu pemicu kekerasan dan kerawanan terjadi di saat ini salah satunya minuman keras dan sejenisnya”kata Abdul Hakim.
Usai Ikut Rakor Inflasi, TPID Tidore Paparkan Harga Komoditas Stabil
Usai Ikut Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara rutin, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memantau perkembangan harga bahan pokok di pasaran. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Sekda, Senin (28/4/2025). “Penjelasan Sekjen Kemendag RI dan Badan Pusat Statistik, ada beberapa komoditas yang naik secara signifikan di hampir seluruh Indonesia secara masif, diantaranya cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, walaupun secara masif, tetapi hal itu sangat dominan,” Ungkapnya. Sementara di Kota Tidore Kepulauan, Abdul Hakim mengatakan, berdasarkan laporan dari Dinas Perindagkop, Minggu keempat April 2025 secara rata-rata harga stabil belum ada kenaikan untuk cabai rawit, cabai nona dan bawang merah. “Harga komoditas tersebut di Kota Tidore Kepulauan masih stabil seperti biasa, namun arahan Kemendag RI meminta supaya tim daerah atau tim TPID serta Dinas terkait agar turun, dan tetap memantau perkembangan harga,” Jelasnya. Jika sampai ada kenaikan harga komoditas, Abdul Hakim menambahkan, data diambil langkah-langkah konkrit, sehingga tidak menimbulkan hal-hal atau dapat menimbulkan kenaikan harga di masyarakat, karena akan berpengaruh terhadap kenaikan inflasi daerah. “Kami pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harga, karena nanti di setiap rakor, kemendagri ataupun pemerintah pusat melihat sampel di daerah-daerah yang kenaikan harga signifikan,” Tambahnya.
Penghargaan Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menerima Penghargaan Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001 atau International Organization for Standardization (ISO) dari Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta pada tanggal, Rabu (23/4/2025) lalu. Penghargaan Sertifikat tersebut kembali diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman kepada Kepala Dinas Dukcapil Sunaryah Saripan disaksikan Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota serta seluruh ASN dan Non ASN Kota Tidore Kepulauan pada Pelaksanaan Apel Gabungan di Halaman Kantor Walikota Tidore Kepulauan, Senin (28/4/2025). Mengawali arahannya, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menyampaikan apresiasi Kepada Dinas Dukcapil yang telah berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat dan penghargaan tersebut perlu dipertahankan. “Saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Dinas Dukcapil pada bulan ini telah diberikan penghargaan dari Pemerintah Pusat untuk ISO 27001 ini merupakan penghargaan yang luar biasa untuk kita, mudah-mudahan penghargaan perlu dipertahankan”ucapnya. Wawali juga menegaskan terkait dengan masalah disiplin karena disiplin adalah harga mati tetap harus ditegakkan walaupun langit runtuh sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat di daerah ini. Di kesempatan yang sama Kepala Dinas Dukcapil Sunaryah Saripan menjelaskan ISO 27001 merupakan standar internasional yang mengatur sistem perlindungan informasi untuk mencegah kebocoran data, ancaman siber, dan penyalahgunaan informasi. Dengan penerapan standar ini, layanan administrasi kependudukan di Kota Tidore Kekuatan kini lebih aman, terpercaya, dan profesional. “Dalam implementasinya, SMKI ISO 27001 melibatkan semua bidang. Semua proses dilakukan sesuai standar dan didukung penuh oleh pimpinan daerah. Ini bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan berkualitas tinggi”ungkapnya. Sunaryah Saripan juga menambahkan Keberhasilan ini menjadi bagian dari upaya Kota Tidore Kepulauan yang telah memasuki tahap sebagai Pemerintah Daerah Digital, serta menjadi motivasi untuk terus menghadirkan pelayanan yang cepat, aman, dan akurat. “Dengan adanya sertifikasi ini, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap layanan Dukcapil semakin meningkat. Keamanan data adalah prioritas utama kami”harapnya.
Rapat Koordinasi Dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri
Pemerintah Daerah akan akan melaksanakan apapun aturan yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat kepada para Kepala Daerah yang sesuai dengan perintah undang-undang yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen usai mengikuti Rapat Koordinasi Dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting, Senin (28/4/2025). Muhammad Sinen mengatakan, apa yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini kemendagri maupun Komisi II DPR RI, pada prinsipnya Pemerintah Daerah akan melaksanakan sesuai dengan perintah Pemerintah Pusat dengan mengikuti berdasarkan undang-undang. “Namun yang menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah saat ini adalah tenaga honorer yang belum sempat masuk dalam data Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) dimana kedepan akan dirumahkan, akan tetapi perlu untuk dipertimbangkan karena ketika kita merumahkan tenaga honorer yang belum masuk dalam pangkalan PPPK maka akan menimbulkan dinamika dampak pengangguran semakin tinggi di Daerah.” Kata Muhammad Sinen Muhammad sinen juga mengharapkan kepada Pemerintah pusat bahwa terkait dengan akan adanya Tenaga Honorer yang bakal dirumahkan, itu harus menjadi pertimbangan yang diseriusi oleh Pemerintah pusat karena akan menimbulkan angka pengangguran semakin tinggi di Pemerintah Daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan setiap provinsi, Kabupaten/Kota memiliki pemerintah daerah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dengan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan pemerintahan Daerah di setiap masing-masing Daerah. “Sehingga kami melaksanakan rakor ini dengan tujuan utama bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan public serta meningkatkan daya saing daerah di seluruh Indonesia.” Kata Ribka Ribka juga menambahkan, Pemerintah Daerah melakukan penataan tenaga honorer di setiap Daerah harus tuntas di Tahun 2025, karena hanya terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Pemerintah Daerah. “Tidak ada lagi pengangkatan honorer di setiap pemerintah Daerah, sehingga Gubernur, Bupati dan Walikota harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.” Ucap Ripka Rakor ini juga diikuti oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, dan seluruh Pimpinan OPD serta para Kepala Bagian Setda Kota Tidore Kepulauan.
Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025
Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025 resmi dimulai, Ketua TP PKK Kota Tidore Hj. Rahmawati Muhammad Sinen bersama Ketua I TP PKK Sumiyati Ahmad Laiman, beserta jajaran pengurus, melakukan kegiatan pembinaan dan evaluasi, sekaligus penilaian lomba 10 program pokok PKK Tahun 2025 di Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Senin (28/4/2025). Mengawali sambutannya, Hj. Rahmawati mengapresiasi Camat, Kepala Desa dan seluruh pengurus TP PKK Tingkat Kecamatan Oba Utara dan Desa Balbar karena telah siap mengikuti lomba 10 program pokok PKK Tahun 2025, ia juga berharap kedepannya, desa/kelurahan lainnya di Kecamatan Oba Utara juga bisa ambil bagian untuk tampil di kegiatan lomba 10 program pokok PKK ini. “Luar biasa, di tengah efisiensi anggaran yang begitu besar, Kepala Desa Balbar masih bijak mendukung pelaksanaan lomba 10 program pokok PKK ini, semoga bisa menjadi contoh bagi Kepala Desa lainnya, Desa Balbar merupakan salah satu desa yang mandiri dan sudah siap mewakili Kecamatan Oba Utara, saya berharap desa lainnya juga bisa mewakili kedepannya,” Ungkapnya. Ketua TP PKK Hj. Rahmawati Muhammad Sinen dalam kesempatan tersebut juga berpesan kepada Ibu-Ibu Pengurus PKK Kecamatan Oba Utara pada umumnya, dan Desa Balbar pada khususnya, agar terus mengembangkan diri, manfaatkan media sosial untuk kepentingan yang baik, seperti promosi dan penjualan produk-produk hasil kreasi, dalam mendukung setiap kegiatan PKK. “Di tengah efisiensi ini, PKK harus mandiri, dengan anggaran yang sangat terbatas, kita dituntut untuk bisa terus berkembang, olehnya itu upaya bersama melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK terus didorong, kita manfaatkan media sosial sebagai media pemasaran, melalui upaya tersebut, kegiatan-kegiatan PKK insyaAllah bisa berjalan,” Ungkapnya. Rahmawati juga berharap, Camat dan Kepala Desa dapat membina dan mendukung sepenuhnya kegiatan PKK, sebab ini merupakan kegiatan berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi hingga ke Kabupaten/Kota, untuk Kota Tidore Kepulauan sendiri di Tahun 2025, hanya 4 Kecamatan yang ikut, yaitu, Kec.Oba Utara, Kec.Tidore Timur, Kec.Tidore Selatan dan Tidore Utara. Sementara, plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Zulkifli Ohorella dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas PMD berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Kota Tidore sebagai Mitra Kerja Pemerintah, sekaligus sebagai tim pembinaan dan evaluasi serta tim penilai lomba. PKK bisa menjadi garda terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan di tengah masyarakat. “Melalui kegiatan ini, selain administrasi yang menjadi acuan penilaian, kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya seperti menekan angka kematian Ibu hamil, mengatasi permasalahan gizi dan kesehatan pada anak, serta yang terpenting adalah menekan angka stunting sebagai upaya bersama mendukung program pemerintah Kota Tidore yakni zero stunting 2025,” Tuturnya.
Wawali Tidore Hadiri Pelepasan Jamaah Calon Haji Keluarga dan Sesepuh Mareku
Hadiri acara pelepasan jamaah calon haji keluarga dan sesepuh mareku, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman berpesan kepada seluruh jamaah calon haji agar selalu menjaga dan memelihara kesehatan. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara pelepasan jamaah calon haji keluarga dan sesepuh Kelurahan Mareku yang dilangsungkan di depan Masjid Al Mujahidin, Mareku, Senin (28/4/2025). “Hal penting yang patut diperhatikan yakni menjaga dan memelihara kesehatan, karena kondisi cuaca di tanah suci jauh berbeda dengan kondisi di tanah air,” Ungkapnya. Untuk itu, Wawali Tidore berharap para jamaah calon haji, agar selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para medis apabila ada sesuatu yang mengganggu kesehatan. “Kami juga menyampaikan selamat kepada keluarga besar dan sesepuh Mareku yang mendapat kesempatan tahun ini menjadi tamu Allah sebagai calon haji di musim haji tahun 1446 Hijriyah,” Ucapnya. Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini juga turut mendoakan agar perjalanan haji keluarga besar dan sesepuh Mareku selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. “Semoga bapak dan ibu dapat menunaikan kewajiban ibadah haji ini dengan baik dan lancar hingga kembali Tidore nanti. Semoga Bapak/Ibu menjadi haji yang mabrur, mendapatkan ampunan dan ridha Allah SWT,” Tuturnya. Dalam acara pelepasan ini juga ada penyampaian sepatah dua patah kata dari perwakilan jamaah calon haji keluarga dan sesepuh mareku Bapak Umar Yasin dan penyampaian hikmah perjalanan haji dari Ketua MUI Kota Tidore K.H. Muhammad Saleh Yasin. Acara pelepasan jamaah calon haji keluarga dan sesepuh mareku ini ditutup dengan jabat tangan. Turut hadir dalam acara ini, Ketua TP PKK Kota Tidore Kepulauan Hj. Rahmawati Muhammad Sinen.
Wawali Tidore Terima Kunjungan Silaturahmi dari Tim Dokter Kemenkes RI
Terima kunjungan silaturahmi dari tim dokter Kementerian Kesehatan RI, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman berharap, usulan terkait kebutuhan pendukung pelayanan dasar masyarakat khususnya di bidang kesehatan, agar mendapat perhatian dan dikawal. Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan silaturahmi Pengendali Teknis sekaligus Ka TF Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network (Sihren) Kemenkes dr. Tomi Abubakar Alwi bersama Direktur Rumah Sakit Tidore dr.Fajar di Kediaman Wakil Wali Kota, Minggu (27/4/2025). “Selamat datang di Kota Tidore Kepulauan, semoga bisa betah, kami masih baru menjabat, kedepan tentunya pelayanan dasar masyarakat menjadi prioritas kami, untuk itu usulan dari Direktur Rumah Sakit Tidore, mohon kiranya dibantu dan dikawal agar lancar kedepannya,” Ucapnya. Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini menambahkan, dengan adanya kebutuhan pendukung seperti fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai, diharapkan kedepannya dapat menunjang pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi di Kota Tidore Kepulauan. Senada, dr.Tomi Abubakar Alwi dalam kesempatan tersebut mengatakan, ada timnya yang telah turun ke Kota Tidore untuk melihat kesiapan setiap Puskesmas di Kota Tidore Kepulauan, karena selain Rumah Sakit, ada Puskesmas juga yang rencananya akan berikan beberapa alat kesehatan. “Rencananya seluruh puskesmas kita akan isi pemenuhan standar alat kesehatannya, kemudian Rumah Sakitnya juga kita penuhi, agar semua rujukan keluar bisa berkurang, sehingga kecepatan penanganan masyarakat dapat lebih cepat, itu harapan kami,” Ungkapnya.