pertemuan High Level Meeting Tim (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPID-TP2DD) se Maluku Utara
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menghadiri pertemuan High Level Meeting Tim (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPID-TP2DD) se Maluku Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Maluku Utara, di Ballroom Gamalama, Bela Hotel Ternate, Jumat (13/2/2026). Usai menghadiri HLM tersebut, orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini mengatakan, pada forum besar tadi, ada sejumlah hal penting yang dibahas, tentunya menyangkut stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri Tahun 2026. “Jadi ada kesepahaman maupun masukan sejumlah kepala daerah, nantinya menjadi rekomendasi bagi kita, agar ditindaklanjuti oleh setiap Kabupaten/Kota yang di drive juga oleh pemerintah Provinsi,” Ungkapnya. Wawali juga mengatakan, adanya kesepahaman ini bertujuan menjaga stok pangan strategis, pengendalian harga, maupun inflasi yang terjangkau, nantinya akan dilakukan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, Wawali juga menambahkan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan, sehingga tidak terjadi lonjakan harga menjelang ramadhan maupun Idul Fitri. “Sejauh ini, harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Tidore Kepulauan masih terkendali, kami berharap agar tidak terjadi kenaikan menjelang Ramadhan nanti,” jelasnya. Menurutnya, upaya menjaga stabilitas harga secara jangka panjang perlu adanya penyediaan sarana prasarana produksi yang memadai, sehingga operasional pasar dengan mudah terpantau. “Selaku pemerintah daerah akan terus memantau pergerakan harga bahan pokok strategis. Sebab, biasanya ada kenaikan harga bahan pokok seperti ikan, beras, maupun kebutuhan dasar lainnya jelang Ramadhan nanti,” pungkasnya.
Penandatangan MoU bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Malut dengan Gubernu
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menghadiri Penandatangan MoU bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Malut dengan Gubernur, serta Perjanjian Kerjasama (PKS) para Kepala Kejaksaan Negeri dengan Bupati/Wali Kota se Maluku Utara dalam rangka Implementasi Pidana Kerja Sosial berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di Aula Falalamo Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Jumat (13/02/2025). Penandatanganan dilakukan antara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi serta seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara sebagai langkah konkret menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penandatanganan Kesepakatan ini menegaskan bahwa, pelaku tindak pidana tertentu tidak lagi semata-mata dijatuhi hukuman penjara, tetapi dapat dikenai pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Skema ini dinilai lebih progresif, mengurangi beban lapas, sekaligus memberi efek jera yang lebih konstruktif. Melalui PKS tersebut, pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan mekanisme, lokasi, dan pengawasan kerja sosial, sementara kejaksaan memastikan eksekusi putusan berjalan sesuai ketentuan hukum. Usai menghadiri penandatanganan MoU tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan, Alhamdulillah hari ini semua kepala daerah se-provinsi Maluku Utara diundang menghadiri untuk menandatangani kerjasama terkait dengan KUHP terbaru, dan apa yang dijelaskan oleh Jaksa Agung muda, alhamdulillah memudahkan masyarakat di daerah. “Misalnya kasus-kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang selama ini dengan adanya KUHP yang terbaru, kasus Tipiring, dialihkan ke kegiatan-kegiatan sosial yang nanti akan memberikan dampak positif bagi pelaku kejahatan itu, ini yang diharapkan oleh pemerintah daerah, karena banyak kasus yang kita lihat seharusnya diberikan kemudahan bagi pelaku, jadi dengan penjelasan Jaksa Agung Muda tadi luar biasa,” Ungkapnya. Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini menambahkan, apalagi Tidore saat ini sudah mulai membahas perda terkait dengan KUHP yang terbaru, mudah-mudahan perda ini bisa membantu masyarakat bukan dalam hal kejahatan itu kemudian diberikan perlindungan, tetapi paling tidak setelah orang berbuat kesalahan dan diberikan hukuman, ada kesadaran, sehingga kembali ke lingkungan tidak dikucilkan. “Setidaknya mereka itu tidak lagi dianggap orang yang dikucilkan dari lingkungan kehidupan, tapi mudah-mudahan perubahan itu ada, dan itu sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan KUHP yang terbaru ini sangat membantu, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, mudah-mudahan ini menjadi panduan bagi kita semua,” Imbuhnya.
Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) bekerja sama dengan Baznas Kota Tidore Kepulauan memberikan santunan kepada masyarakat
Menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1447 Hijriyah/2026 Masehi, Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) bekerja sama dengan Baznas Kota Tidore Kepulauan memberikan santunan kepada masyarakat yang berhak menerima di 4 Kecamatan se Pulau Tidore, Jumat (13/2/2026). Ketua TP PKK Kota Tidore Kepulauan, Hj. Rahmawati Muhammad Sinen dalam kesempatan tersebut mengatakan, menjelang Ramadhan, Tim Penggerak PKK dan DWP bekerja sama dengan Baznas Kota Tidore Kepulauan memberikan santunan kepada masyarakat yang berhak menerima. “Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga, tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata, mudah-mudahan penyerahan santunan ini dapat bermanfaat bagi penerima dan terus berkelanjutan, mohon maaf jika kegiatan ini belum dapat terlaksana secara keseluruhan karena efisiensi,” Ungkapnya. Rahmawati menambahkan, mudah-mudahan santunan yang sedikit ini Allah terima sebagai pahala, karena manusia tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan diterima, bisa jadi yang besar, juga bisa jadi yang kecil, meski kadang orang menilai pemberian sesuatu hanya untuk kebutuhan konten atau postingan. “Saya sering menyampaikan, jika kita memberikan santunan secara pribadi, maka sebaiknya tidak perlu diposting, saya sering bersembunyi di baliknya, namun ini adalah program dari sebuah organisasi yang nantinya akan menjadi motivasi bagi organisasi-organisasi lainnya,” Imbuhnya. Adapun santunan yang diberikan berbentuk paket sembako, terdiri dari Beras, Minyak Goreng, Teh, Gula dan Biskuit Khong Guan. Masing-masing Kecamatan diberikan sebanyak 30 paket, terdiri dari 15 paket milik Tim Penggerak PKK dan 15 paket milik Dharma Wanita Persatuan. Turut hadir dalam kegiatan pemberian santunan ini, Ketua I Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Sumiyati Ahmad Laiman, Ketua Dharma Wanita Persatuan Hj. Nuraen Ismail Dukomalamo, Ketua IV TP PKK Tidore Ferawati Abdurrahman serta para pengurus PKK dan DWP.
penyampaian Opini Ombudsman RI Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025
Kepuasan masyarakat adalah menjadi tujuan utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, usai menghadiri penyampaian Opini Ombudsman RI Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, yang berlangsung di Kantor Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara, Kamis (12/2/2026). Wakil Walikota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya sekedar penghargaan dan memenuhi standar formal tertentu oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari wujud pelayanan masyarakat yang harus menjadi kewajiban bagi seluruh lapisan pemerintah Daerah. “Pemerintah Kota Tidore terus berkomitmen memberikan pelayanan public yang terbaik kepada masyarakat, dan ini bukan hanya sekedar formalitas semata namun ini komitmen nyata untuk terus melakukan pengawasan dengan jalannya kinerja Pemerintahan yang baik dan memberikan kepuasan public terhadap masyarakat.” Kata Ahmad Laiman Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga menambahkan bahwa, meski Kota Tidore Kepulauan masih mempertahankan Opini pelayanan public yang baik namun ini sebuah motivasi bagi Pemerintah Daerah untuk terus mengawasi dan mengamati kinerja perangkat Daerah sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sekedar diketahui bahwa, Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara telah menyampaikan hasil Penilaian Opini Ombudsman RI Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Tidore masa Bakti 2026-2030.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman dilantik sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tidore Kepulauan berdasarkan surat keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Maluku Utara Nomor :006/KPTS/KONI-MU/II/2026 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Tidore masa Bakti 2026-2030. Pengukuhan dan Pelantikan tersebut secara resmi dilantik oleh Wakil Gubernur Maluku Utara yang juga selaku Ketua Umum KONI Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe, yang dihadiri oleh Wali Kota Tidore diwakili Sekretaris Daerah Kota Tidore H. Ismail Dukomalamo, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan H. Ade Kama, di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Tidore, Jumat (13/2/2025). Mengawali sambutan Wali Kota Tidore Kepulauan, yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo mengatakan, KONI memiliki peran strategis dalam membina, mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga, dengan harapan bahwa kepengurusan KONI yang baru ini dapat melahirkan semangat yang baru, program kerja yang semakin terarah serta pembinaan atlet-atlet yang berkelanjutan dan professional. “Pelantikan ini bukan hanya sekedar sebuah acara seremonial belaka namun menjadi momen bagi dunia olahraga Kota Tidore untuk berbenah dalam pengelolaan manajemen maupun berkomitmen untuk memajukan olahraga serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daearah bersama cabang-cabangolahraga yang ada di Kota Tidore.” kata Ismail “Tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada kepengurusan sebelumnya atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini, mari tetap jalin solidaritas demi kepentingan daerah ini, kita satukan tekad, memegang teguh komitmen demi prestasi olahraga yang akan membawa nama harum Kota Tidore Kepulauan.” Ajak Ismail Sementara, Wakil Gubernur Maluku Utara yang juga Selaku Ketua Umum KONI Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan, sesuai pimpinan KONI Pusat untuk membentuk pengurus KONI dengan harapan diseluruh cabang pengurus KONI harus sefrekuensi dengan Pemerintah Daerah karena ini akan membangun Daerah ini melalui cabang Olahraga. “Kami sangat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tidore yang sangat intens ketika berkoordinasi, karena sebelum dibentuknya pengurus KONI kami telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Wali Kota Tidore sehingga dengan spesifik mendorong agar pengurus KONI Kota Tidore agar secepatnya melakukan musyawarah, dan alhamdulillah hari ini kita melakukan pelantikan pengurus KONI yang dinahkodai langsung oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan.” Kata Sarbin Sarbin Sehe juga mengingatkan kepada Pengurus KONI Kota Tidore bahwa dalam kepengurusan KONI terdapat beberapa hal penting untuk dilakukan sehingga seperti pengembangan olahraga maupun memberikan ruang yang pasti bagi para cabor yang ada di Kota Tidore untuk terus berlatih. “Mari kita jalin komunikasi dan koordinasi lintas sektor untuk terus mengibarkan panji-panji kebesaran KONI ini kedepan dan semoga kerja nyata para pengurus yang baru dilantik ini dapat membawa cabor-cabor di Kota Tidore Kepulauan ini untuk terus memberikan prestasi di tingkat Provinsi maupun Nasional kedepan.” Harap sarbin Ketua KONI Kota Tidore Kepulauan periode 2026-2030 Ahmad Laiman mengatakan, KONI adalah sebuah wadah yang strategis untuk membimbing, membina dan mengembangkan prestasi olahraga di daerah ini, karena Kota Tidore Kepulauan telah mengukir banyak prestasi dalam olahraga baik itu di tingkat Provinsi maupun Nasional. “Mudah-mudahan KONI kota Tidore Kepulauan akan bekerja dengan baik dan melanjutkan apa yang telah ditorehkan prestasinya oleh pengurus-pengurus sebelumnya, mudah-mudahan Kota Tidore Kepulauan selalu tampil sebagai yang terbaik kita pun harus punya beban moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kota yang lainnya.” Kata Ahmad Laiman Pelantikan tersebut ditandai dengan penyamatan tanda pin dan penyerahan bendera KONI oleh Ketua Umum KONI Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe kepada Ketua Umum KONI Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman.