Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke 80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional Tahun 2025
Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke 80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, berjalan lancar dan khidmat di Halaman Kantor Walikota Tidore Kepulauan, Selasa (25/11/2025). Mengawali pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Muhammad Sinen menyampaikan Selama satu tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. “Pemerintah memberikan berbagai pelatihan antara lain Pendidikan Profesi Guru, upgrading guru, Bimbingan Konseling, Bimbingan Konseling untuk guru-guru non-Bimbingan Konseling, Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Coding dan Kecerdasan Artifısial, Kepemimpinan Sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan guru”ungkapnya. Lanjutnya, Guru adalah agen pembelajaran dan peradaban. Guru mengemban tugas profetik mencerdaskan, membangun nalar kritis, hati yang jernih, dan akhlak mulia. Kehadiran guru sebagai agen peradaban semakin diperlukan di tengah kompleksitas permasalahan murid seperti masalah akademik, sosial, moral, spiritual, ketergantungan gawai, judi online, kesulitan ekonomi, keharmonisan keluarga, dan sebagainya. Wakil Walikota dua periode ini juga menambahkan Kota Tidore Kepulauan mungkin tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tapi memiliki guru-guru yang hebat dan handal adalah kekayaan yang tidak ternilai. Dengan guru-guru yang berkualitas, Kota Tidore Kepulauan dapat bersaing dengan kabupaten lain dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. “Saya sebagai Wali Kota Tidore Kepulauan meminta kepada seluruh Guru di Kota Tidore Kepulauan, mari torang tunjukan teladan yang baik bagi siswa siswa yang ada di Kota Tidore Kepulauan”ajak Muhammad Sinen. Bertindak selaku Perwira Upacara Saiful Puha Kepala SD Negeri Cobodoe,Komandan Upacara Fahrudin Ismail Kepala MAN 1 Kota Tidore Kepulauan, Pembacaan teks UUD 1945 Muryono Hamid Kepala SMP N 1 Kota Tidore Kepulauan, Pembacaan Sejarah Singkat PGRI Ade Suryani Kepala SMP IT CITRA UMMAT dan Pembaca doa Hi Ibrahim Muhammad Kepala Kemenag Kota Tidore. Pengibar Bendera Merah Putih terdiri dari M Ashraf Salim, Al Muamar Husni dan M Rizky Alfarizy dari SMA N 1 Tidore, Pembawa Acara Hanifa Husain, Korsik dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Tidore, paduan suara dari SMA N3 Kota Tidore serta kesatuan upacara dari gabungan guru se Kota Tidore Kepulauan. Upacara dilanjutkan dengan penyerahan hadiah lomba dalam rangka memperingati HUT Ke 80 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2025 diantaranya Lomba Badminton Kategori Putra Juara 1. Ibrahim Hairun Juara 2. Riska Muhammad Adam Juara 3 bersama Fahrudin dan Adnan, Kategori Putri Juara 1 Rostanti Yulianti Juara 2 Ridayani Juara 3 Bersama Darlisa dan Marlina. Lomba Rangking 1 Cinta Bangga Paham (CBP) rupiah untuk Guru SD-SLTP Juara 1 Gani Umar,Juara 2 Mariyama Rustam, Juara 3 Sumiyati, untuk Lomba Pantun CBP rupiah untuk Guru SMA/SMK Juara 1 Tim A SMA N 3 Tidore, Juara 2 SMK N 1 Tidore, Juara 3 Tim B SMA N 3 Tidore dan lomba tebak kata CBP rupiah untuk guru TK Juara 1 TK Negeri Pembina 9, Juara 2 TK Negeri Pembina 8 dan Juara 3 TK IT Citra Ummat.
Perkuat Kapasitas Admin SIKS-NG Dinas Sosial Kota Tidore Gelar Sosialisasi di Oba Utara
Dalam rangka mendukung proses verifikasi dan validasi data sebagaimana Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan Gelar Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di di Aula Kantor Desa Somahode Kecamatan Oba Utara, Senin (24/11/2025). Mewakili Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kartini Abd. Karim dalam sambutannya mengatakan, semua program bantuan, termasuk bantuan berasal dari pusat akan mengacu pada DTSEN. Hal ini, dilandasi dengan adanya Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Data DTSEN perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan, sehingga secara rutin diingatkan kepada Kepala Desa/Lurah, beserta admin SIKS-NG agar terus melaksanakan pemutakhiran data melalui Musdes/Muskel, karena hal ini sejalan dengan perintah Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,” Ungkapnya. Kartini menambahkan, tujuan utama penguatan admin SIKS-NG adalah untuk memastikan data kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput akurat, mutakhir, dan tepat sasaran, sehingga permasalahan seperti ketidakakuratan data penerima bantuan dapat diminimalisir. Admin atau operator SIKS-NG di Kelurahan dan Desa bertindak sebagai ujung tombak dalam manajemen data kesejahteraan sosial. Admin Verifikator Aplikasi SIKS-NG Kota Tidore Mursalin Arsyad dalam kesempatan tersebut menegaskan, Sosialisasi Aplikasi SIKS-NG di Kecamatan Oba Utara ini menghadirkan semua admin pengisi data di seluruh desa 4 Kecamatan wilayah Oba. Hal ini krusial, karena DTSEN yang dihasilkan menjadi basis tunggal penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, dan PBI APBN dan KIP Kuliah. “Sosialisasi Aplikasi SIKS-NG ini sebagai bentuk penguatan admin Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di kelurahan dan desa berfokus pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola, memutakhirkan dan memvalidasi data DTSEN secara akurat dan terkini,” Jelasnya. Mursalin menambahkan, tugas dan fungsi utama admin meliputi, mengumpulkan data awal warga yang berpotensi menerima bantuan sosial dan memasukkannya ke dalam aplikasi SIKS-NG, membantu proses verifikasi dan validasi kelayakan data di lapangan untuk memastikan kebenaran informasi. “Seringkali melalui musyawarah desa/kelurahan (Musdes/Muskel), melakukan perbaikan dan pembaruan data secara berkala, termasuk merespon tanggapan atau masukan dari masyarakat terkait status kelayakan mereka dan melaporkan hasil pemutakhiran data ke Dinas Sosial Kota Tidore kepulauan,” Imbuhnya. Mursalin mengatakan, secara keseluruhan, penguatan admin SIKS-NG adalah upaya sistematis untuk membangun kapasitas SDM admin SIKS-NG guna menjamin pengelolaan DTSEN yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan, demi terciptanya penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran. “Harapan dengan kegiatan ini semua admin SIKS-NG desa dan kelurahan dapat menggunakan aplikasi SIKS-NG dengan baik sehingga mampu merespon dengan cepat setiap pengaduan dari Masyarakat di kelurahan/desa masing-masing,” Harapnya.
High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD
Wali Kota Tidore Kepulauan diwakili Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se Provinsi Maluku Utara di Aula Kantor Gubernur Sofifi (25/11/2025). Kegiatan High Level Meeting TPID dan TP2DD ini dibuka secara resmi Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Laos dan dihadiri Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Dwi Putra Indrawan serta para kepala daerah se maluku utara. Usai mengikuti kegiatan tersebut, Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain menyampaikan High Level Meeting TPID dan TP2DD, membahas strategi pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah. Inflasi Maluku Utara masih terkendali dan bahkan mengalami penurunan tertinggi secara nasional. “ada beberapa komoditi yang menjadi penyebab inflasi di Maluku Utara hal ini dapat diatasi kerjasama antar daerah”ungkapnya. Lanjutnya Dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan melakukan langkah-langkah operasi pasar dan sidak untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Kota Tidore Kepulauan terus melakukan tata pengelolaan Pemerintahan yang akuntabilitas dan transparansi dalam mendorong peningkatan kualitas kebijakan dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat Kota Tidore. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, usai menghadiri Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang berlangsung di Grand Ballroom Novotel Samator Surabaya, Selasa (25/11/2025). Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini juga mengatakan bahwa, di bawah kepemimpinan Wali Kota Tidore Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman akan terus berupaya agar tetap memprioritaskan pelayanan public untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tidore. “Kami terus berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparansi untuk seluruh masyarakat Kota Tidore, serta memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik.” Kata Ahmad Laiman “Kota Tidore Kepulauan mungkin saat ini belum mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan IKK terunggul namun Tidore memiliki indeks kualitas kebijakan yang luar biasa, namun ini sebuah motivasi bagi kami untuk terus memberikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Tidore tentunya harus lebih diarahkan pada kepentingan public.” Sambung Ahmad Laiman Ahmad Laiman berharap, agar kedepan Pemerintah Kota Tidore dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam hal apapun dapat terarah dalam kebijakan publik, sehingga bukan hanya untuk mendapatkan awordsnya saja, tetapi substansinya dapat melakukan yang terbaik dalam pelayanan public.
Rapat Paripurna ke 6 masa persidangan I tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2026
Setelah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Tahun 2026 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen kembali menghadiri Rapat Paripurna ke 6 masa persidangan I tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (25/11/2025). Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Asma Ismail, dan diikuti oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama serta 19 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Forkopimda Kota Tidore, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, Pimpinan OPD, Camat dan Insan Pers. Pada kesempatan tersebut terdapat empat fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya terkait Ranperda APBD Kota Tidore Tahun 2026 diantaranya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI), dan Fraksi ADEM dengan berbagai catatan untuk selanjutnya dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Banggar DPRD. Mengawali pandangan fraksi yang disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Efendi Ardianto A. Kadir mengatakan bahwa Pendapatan Daerah Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 796,19 miliar (turun 25,56%), Belanja Daerah Rp 969,12 miliar (turun 16,60%), dan Pembiayaan Daerah bersumber dari SiLPA Rp 174,93 miliar dengan penyertaan modal Rp 2 miliar kepada Perusda Ake Mayora sehingga Pembiayaan Neto Rp 172,93 miliar menutup defisit. “Fraksi memahami tekanan penurunan Transfer ke Daerah, namun ditegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, Fraksi juga mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah menyusun target pendapatan di tengah turunnya TKD, namun menekankan pentingnya kemandirian fiskal, yang dapat ditempuh melalui optimalisasi PAD berbasis pemetaan potensi pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah.” Kata Efendi Sementara, Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kasman Ulidam mengatakan, agar Program Kegiatan yang nantinya dilaksanakan, perlu dipertimbangkan secara saksama dengan memperhatikan tingkat kepentingan, dimana kegiatan yang perlu penambahan dana untuk penyelesaiannya dan waktu pelaksanaan Kegiatan, sehingga memandang perlu adanya penyusunan Program Kegiatan yang dapat mengoptimalkan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, agar nantinya dapat mencapai target yang telah ditentukan. Kesempatan yang sama juga Juru bicara Fraksi DKI mengatakan, Pemangkasan transfer keuangan daerah berdampak signifikan pada keterbatasan ruang fiskal, terutama untuk belanja pembangunan dan kegiatan prioritas, tertundanya beberapa program strategis, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, karena meningkatnya ketergantungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih relatif terbatas, sehingga Fraksi DKI menilai bahwa kondisi ini menuntut adanya efisiensi, inovasi, dan keberanian dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah, agar APBD tetap berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar alat administratif. Fraksi DKI juga mendorong optimalisasi PAD melalui inovasi pelayanan publik, digitalisasi pajak daerah, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak tanpa membebani masyarakat kecil, sehingga Fraksi menekankan agar belanja daerah berorientasi pada hasil (outcome based budgeting), bukan sekadar penyerapan anggaran, namun Program prioritas harus diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta infrastruktur dasar. Fraksi DKI juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, terutama perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja non-prioritas, karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD harus dijaga agar kepercayaan publik meningkat. Selain itu, Fraksi DKI juga mengusulkan agar Pemerintah Daerah melakukan lobi dan koordinasi aktif dengan pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan dana tambahan atau skema khusus pembiayaan daerah, misalnya melalui Dana Insentif Fiskal atau program afirmasi daerah kepulauan. Tak hanya itu, Juru Bicara Fraksi ADEM Mochtar Djumati menghimbau kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD untuk memprioritaskan pemenuhan belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memprioritaskan lima point penting diantaranya, Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program di bidang pendidikan dan kesehatan, Pengembangan infrastruktur dalam rangka membangun konektivitas antar pulau untuk memudahkan arus orang dan barang di wilayah Kota Tidore Kepulauan, Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, Mendorong peningkatan pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat berbasis digitalisasi, tentunya membutuhkan birokrasi yang kreatif dan inovatif serta Penanganan kemiskinan dan kesenjangan sosial berbasis data base yang presis atau by name by address. “Karena Hal ini akan mempermudah kita untuk melakukan pemetaan kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat rentan.” Kata Mochtar
Wali Kota Tidore Berikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi
Setelah mendengarkan dan mencermati pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen kembali hadir dan menyampaikan secara garis besar tiga aspek yang menjadi perhatian, saran dan masukan dari Fraksi DPRD. Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke 7 Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 dengan agenda Jawaban/Tanggapan Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPRD, Selasa (25/11/2025). Tiga aspek yang menjadi perhatian, yaitu Pertama, mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Kedua, Strategi pemerintah daerah untuk menutupi defisit sebesar Rp. 174.129.715.339,- Dan Ketiga, Strategi pemerintah dalam memprioritaskan belanja daerah untuk memperkuat pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta mengembangkan sektor unggulan di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. “Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan kepada pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan yang telah menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Semua masukan, saran, himbauan, pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan tentu menjadi perhatian penting bagi kami dalam rangka penyempurnaan dokumen APBD Tahun Anggaran 2026,” Ungkapnya. Lebih lanjut, orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini mengatakan, terkait strategi pemerintah daerah dalam optimalisasi PAD melalui upaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah yang lebih komprehensif terutama dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Melalui Inovasi pelayanan publik dan digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi koleksi pajak dan retribusi, serta memudahkan kepatuhan wajib pajak dengan sistem online yang mudah diakses akan meningkatkan pendapatan tanpa menambah beban administrasi bagi masyarakat. Memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencegah penyimpangan. Penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih profesional dengan melakukan audit menyeluruh terhadap aset-aset pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan mengalokasikannya untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan serta memperkuat kolaborasi lintas OPD, sinergitas dengan pemerintah provinsi dalam pengelolaan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak dan dana bagi hasil. Terkait upaya Pemerintah Daerah dalam menutup defisit APBD Tahun Anggaran 2026, langkah-langkah strategis ditempuh melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelaksanaan efisiensi belanja, serta peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat guna memperoleh alternatif sumber pembiayaan lainnya. “Dengan dukungan DPRD, kami meyakini bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati bersama. Meskipun berada dalam kondisi keterbatasan fiskal, Pemerintah Daerah tetap memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan” Imbuhnya. Wali Kota juga mengatakan, Pemerintah Daerah akan terus berupaya memastikan tersedianya infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Selain itu, pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, alokasi anggaran diarahkan secara proporsional sesuai kebutuhan guna mendorong pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan.