Resmi Tutup Gurua Event ke XIII Tahun 2025, Wali Kota Tidore Sampaikan Selamat kepada Tim yang Meraih Juara
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menutup secara resmi kegiatan sepakbola gawang sedang Gurua Event ke XIII Tahun 2025, acara penutupan tersebut berlangsung di Lapangan Sonine Gurua, Kelurahan Gurabunga, Kecamatan Tidore, Senin (15/7/2025). Dalam sambutannya, Muhammad Sinen mengatakan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan tetap mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemuda. Menurutnya, pemuda yang melakukan suatu kegiatan merupakan pemuda yang kreatif, seperti halnya pemuda kelurahan Gurabunga yang melaksanakan event sepak bola Gurua Event yang berjalan sukses hingga mencapai babak final pada hari ini. “Dibawah Pemerintahan saya dan Abang Laiman, kami berkomitmen untuk selalu memberi dukungan kepada pemuda yang kreatif,” Ungkapnya. Lebih lanjut, orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini mengungkapkan, kegiatan positif kepemudaan tentu memiliki dampak yang baik, dengan adanya suatu kegiatan, pemuda akan memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. “Dengan begitu, pemuda akan terus berkembang dan terhindar dari pengaruh negatif dan bahaya narkotika,” Imbuhnya. Muhammad Sinen menambahkan, kegiatan sepakbola bukan hanya persaingan di dalam lapangan, tetapi sebagai ajang mempererat silaturahmi. Sehingga, rasa kekeluargaan antara warga masyarakat Kota Tidore Kepulauan selalu terjaga. “Selamat kepada tim juara Bacarita Penting atau BP Football Family FC dari Kelurahan Gurabati, dan Kate Kate FC dari Kelurahan Tuguwaji sebagai Runner up,” Ucapnya. Sebagai informasi, yang meraih Juara 1 BP Football Family dari Kelurahan Gurabati, Juara 2 Kate-kate Fc dari Kelurahan Tuguwaji, Juara 3 bersama Mareku Junior dan G. F. T. Sementara, best player nomor 17 dari BP Football Family dan Top Score Marsan Toduho dari G.F.T FC dengan perolehan 5 gol. Masing-masing tim mendapat hadiah piala bergilir, piala tetap, medali, dan uang pembinaan. Turut hadir dalam acara penutupan ini, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Ketua I TP-PKK Kota Tidore Kepulauan Sumiyati Ahmad Laiman, Ketua dan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Kota Tidore Ismail Dukomalamo, serta Pimpinan OPD terkait.
Wali Kota Tidore Launching Transaksi Non Tunai Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Rum
Optimalkan digitalisasi layanan publik, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan launching transaksi non tunai retribusi pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Rum, peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) ini secara resmi dilakukan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, Selasa (15/7/2025). Dalam sambutannya, Wali Kota Tidore Kepulauan mengatakan, Pemerintah Daerah kota Tidore Kepulauan di bawah kepemimpinannya dan Abang Laiman, berupaya untuk terus meningkatkan PAD melalui berbagai sektor, salah satunya sektor penarikan retribusi berbasis digital, baik di pelabuhan, pasar maupun tempat wisata, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. “Saya berharap pelaksanaan kegiatan ini bukan hanya sekedar ceremony, tapi harus konsisten dan terus diupayakan pengembangannya, sehingga memudahkan masyarakat pada saat keluar masuk di area pelabuhan ini, karena itu sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat bisa memahami dan menerima dengan baik,” Ungkapnya. Lebih lanjut, orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini berharap, mudah-mudahan program digitalisasi berupa transaksi non tunai retribusi, yang diterapkan di Pelabuhan Rum salah satunya melalui e-money ini, bisa memberikan dampak yang positif bagi daerah Kota Tidore Kepulauan, terutama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. “Bagi saya ini salah satu program yang luar biasa, saya mengapresiasi Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore, yang mempunyai inovasi dan kreatif yang sangat luar biasa, harapannya Pemerintah Kota Tidore dibawah kepemimpinan saya dan abang laiman, akan terus memacu dan mengembangkan kreativitas yang berdampak positif,” Harapnya. Mengakhiri sambutannya, Wali Kota menginstruksikan kepada seluruh ASN/PPPK/Non ASN Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk wajib memiliki Kartu Non Tunai, agar semua dapat terlayani dengan cepat dan mudah. Di kesempatan yang sama, Wali Kota secara simbolis juga membagikan kartu e-money secara gratis kepada masyarakat dan ASN yang hadir. Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris dalam laporannya menyampaikan, peluncuran transaksi non tunai ini merupakan bagian dari amanat RPJMD 2025–2029 dalam misi keempat, yakni mewujudkan birokrasi yang berAKHLAK berbasis digital. Dari total target PAD Dinas Perhubungan sebesar Rp 3.330.675.000 di tahun 2025, hingga bulan Juni telah terealisasi sebesar Rp 1.548.366.000 atau 46,49 persen. Menurutnya, capaian ini dapat lebih ditingkatkan dengan optimalisasi sistem pembayaran digital. Ia juga melaporkan, pada tahap awal, pembayaran non tunai telah diterapkan di empat titik retribusi, yaitu: pas masuk pelabuhan speed, pelabuhan motor kayu, tempat penitipan kendaraan, dan tempat parkir tetap. “Masih ada 26 titik pungutan retribusi lainnya yang saat ini masih dilakukan secara tunai, seperti di Pelabuhan Sarimalaha, Loleo, dan Ferry Galala, kami berkomitmen untuk terus memperluas penggunaan sistem digital ke seluruh titik tersebut,” Jelasnya. Sebagai informasi, pembayaran non tunai (e-retribusi) dengan MPOS di Pelabuhan Rum Kota Tidore Kepulauan ini bisa menggunakan : Kartu ATM Bank Maluku Malut, Kartu ATM Bank Lainnya, Qris dan E-money Bank lain seperti Livin by Mandiri atau Brizzi.
Wali Kota Tidore Launching Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus mendorong digitalisasi layanan publik melalui penerapan transaksi non tunai untuk retribusi kepelabuhanan, hal ini ditandai dengan peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang dilaunching secara langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, di Pelabuhan Rum, Selasa (15/7/2025). Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan, langkah digitalisasi melalui penggunaan e-money untuk pembayaran pas masuk pelabuhan merupakan upaya strategis dalam menjaga dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Penerapan E-Money ini sangat baik untuk menjaga pendapatan kita. Kita sebagai pejabat harus menjadi contoh dalam mendukung sistem digital ini. Tujuan digitalisasi adalah memperkecil, bahkan mengatasi kebocoran-kebocoran PAD yang selama ini mungkin terjadi,” ujarnya. Lebih lanjut, Wali Kota meminta kepada seluruh ASN agar segera memiliki dan menggunakan kartu e-money, sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi pelayanan publik. “Saya yakin dan percaya, jika ini diterapkan dengan baik, ke depan PAD kita akan meningkat secara signifikan,” Tambahnya. Ia juga mengingatkan perangkat daerah, khususnya Bappeda, agar tidak hanya semangat di awal pelaksanaan, tetapi konsisten dalam menjalankan sistem digital dan tidak kembali pada sistem manual di kemudian hari. Ucapan terima kasih juga disampaikan Wali Kota kepada pihak perbankan, yaitu Bank BPD Maluku-Malut, Bank Mandiri, dan BRI yang telah memberikan dukungan penuh, baik berupa fasilitas alat pembayaran maupun kartu e-money kepada masyarakat. “Perputaran ekonomi suatu daerah akan berjalan baik jika transaksi banyak dilakukan di dalam daerah. Maka dari itu, perbankan yang berada di wilayah kita ini harus mendapat perhatian yang merata dari Pemerintah Daerah demi mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. Wali Kota juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pendukung di Pelabuhan Rum sebagai salah satu pintu gerbang masuk ke Kota Tidore Kepulauan. Sebagai bentuk komitmen, setelah menyampaikan sambutan, Wali Kota secara simbolis membagikan kartu e-money secara gratis kepada masyarakat dan ASN yang hadir dalam acara tersebut. Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, dalam laporannya menyampaikan, peluncuran transaksi non tunai ini merupakan bagian dari amanat RPJMD 2025–2029 dalam misi keempat, yakni mewujudkan birokrasi yang berAKHLAK berbasis digital. Dari total target PAD Dinas Perhubungan sebesar Rp 3.330.675.000 di tahun 2025, hingga bulan Juni telah terealisasi sebesar Rp 1.548.366.000 atau 46,49 persen. Menurutnya, capaian ini dapat lebih ditingkatkan dengan optimalisasi sistem pembayaran digital. Ia juga melaporkan, pada tahap awal, pembayaran non tunai telah diterapkan di empat titik retribusi, yaitu: pas masuk pelabuhan speed, pelabuhan motor kayu, tempat penitipan kendaraan, dan tempat parkir tetap. “Masih ada 26 titik pungutan retribusi lainnya yang saat ini masih dilakukan secara tunai, seperti di Pelabuhan Sarimalaha, Loleo, dan Ferry Galala. Kami berkomitmen untuk terus memperluas penggunaan sistem digital ke seluruh titik tersebut,” terang Marsaid. Dinas Perhubungan juga menyampaikan apresiasi kepada perbankan yang telah mendukung pelaksanaan digitalisasi, termasuk penyediaan alat M-POS dan ratusan kartu E-Money (Mandiri dan BRI Brizzi). Metode pembayaran yang digunakan meliputi kartu, QRIS, serta ATM dari BPD maupun bank lainnya. Menutup laporannya, Marsaid Idris menyampaikan, tantangan teknis seperti antrian, kecepatan layanan, serta proses top-up kartu akan terus disempurnakan melalui koordinasi dengan pihak perbankan.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mendapatan bantuan dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia
Sebagai Daerah yang memiliki kawasan transmigrasi, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mendapatan bantuan dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia senilai 1.497.020.000 (Satu Milyar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta, dua puluh ribu). Bantuan tersebut diterima secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman yang diserahkan oleh Wakil Menteri Transmigrasi RI Vivo Yoga Mauladi, disela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Wakil Menteri Transmigrasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tema Transformasi Transmigrasi Menuju Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara, yang berlangsung di Ballroom Sahid Bela Hotel Ternate, Selasa (15/7/2025). Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan Rakor ini bukan sekedar forum teknokratik akan tetapi sebagai panggung strategis untuk menyatukan tekad, menyelaraskan langkah dan meneguhkan komitmen dalam membangun kawasan transmigrasi khususnya di Maluku Utara menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, produktif dan berkelanjutan. “Kedatangan saya ke Malut, bukan hanya untuk sekedar kunjungan kerja, tapi sekaligus menginginkan ada peningkatan terhadap kapasitas di kawasan transmigrasi, baik itu ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat dan orientasi terhadap perspektif sosial budaya di kawasan transmigrasi di Malut,” kata Viva Yoga Mauladi Viva Yoga juga menambahkan, ada beberapa kawasan di Maluku Utara yang kemudian masuk dalam program APBN tahun 2025 di antaranya Kabupaten Pulau Morotai, Haltim, Halteng, Halsel, Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan dan Halmahera Utara dengan total APBN 2025 sebesar Rp35 miliar. Viva juga berharap, anggaran yang akan diberikan kepada tujuh Kabupaten/Kota di Maluku Utara tersebut, harus dapat meningkatkan pertumbuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan potensi dari produk unggulan lokal. “Ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Malut,” ujarnya. Sementara itu usai mengikuti Rakor tersebut, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kementerian Transmigrasi yang telah memberikan kuncuran dana kepada wilayah Transmigrasi di Kota Tidore untuk dapat membangun infastruktur dasar di kawasan tersebut. “Tentunya ini mungkin masih belum maksimal karena banyak hal yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Tidore dalam rangka membangun kawasan transmigrasi seperti kawasan yang diinginkan dalam program nasional, dimana sebagai sebuah kawasan yang bisa mewujudkan kemandirian pangan lokal dan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi tersebut.” kata Ahmad Laiman Orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini juga menambahkan, transmigrasi saat ini sudah mengalami transformasi yang bukan hanya memindahkan penduduk tetapi sudah mengedepankan soal pengembangan ekonomi dan kawasan terpadu untuk pertumbuhanekonomi masyarakat di sekitarnya. “Rencananya pada tanggal 19 juli juga pak Wamen akan mengunjungi kawasan transmigrasi di Kota Tidore dengan harapan kita bisa berkolaborasi dan menyampaikan apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat kawasan transmigrasi tersebut untuk bersama-sama dengan pemda Kota Tidore dalam mewujudkan berbagai program untuk kemajuan kawasan transmigrasi tersebut.” harap Ahmad Laiman. Rakor ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan Ruslan W. Yunus dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tidore Kepulauan Saiful Bahri Latif.
Dorong Digitalisasi Layanan Publik, Pemkot Tidore Launching E-Money untuk Retribusi Pelabuhan
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus mendorong digitalisasi layanan publik melalui penerapan transaksi non tunai untuk retribusi kepelabuhanan, hal ini ditandai dengan peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang dilaunching secara langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, di Pelabuhan Rum, Senin (15/7/2025). Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan, langkah digitalisasi melalui penggunaan e-money untuk pembayaran pas masuk pelabuhan merupakan upaya strategis dalam menjaga dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Penerapan E-Money ini sangat baik untuk menjaga pendapatan kita. Kita sebagai pejabat harus menjadi contoh dalam mendukung sistem digital ini. Tujuan digitalisasi adalah memperkecil, bahkan mengatasi kebocoran-kebocoran PAD yang selama ini mungkin terjadi,” ujarnya. Lebih lanjut, Wali Kota meminta kepada seluruh ASN agar segera memiliki dan menggunakan kartu e-money, sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi pelayanan publik. “Saya yakin dan percaya, jika ini diterapkan dengan baik, ke depan PAD kita akan meningkat secara signifikan,” Tambahnya. Ia juga mengingatkan perangkat daerah, khususnya Bappelitbang, agar tidak hanya semangat di awal pelaksanaan, tetapi konsisten dalam menjalankan sistem digital dan tidak kembali pada sistem manual di kemudian hari. Ucapan terima kasih juga disampaikan Wali Kota kepada pihak perbankan, yaitu Bank BPD Maluku-Malut, Bank Mandiri, dan BRI yang telah memberikan dukungan penuh, baik berupa fasilitas alat pembayaran maupun kartu e-money kepada masyarakat. “Perputaran ekonomi suatu daerah akan berjalan baik jika transaksi banyak dilakukan di dalam daerah. Maka dari itu, perbankan yang berada di wilayah kita ini harus mendapat perhatian yang merata dari Pemerintah Daerah demi mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. Wali Kota juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pendukung di Pelabuhan Rum sebagai salah satu pintu gerbang masuk ke Kota Tidore Kepulauan. Sebagai bentuk komitmen, setelah menyampaikan sambutan, Wali Kota secara simbolis membagikan kartu e-money secara gratis kepada masyarakat dan ASN yang hadir dalam acara tersebut. Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, dalam laporannya menyampaikan, peluncuran transaksi non tunai ini merupakan bagian dari amanat RPJMD 2025–2029 dalam misi keempat, yakni mewujudkan birokrasi yang berAKHLAK berbasis digital. Dari total target PAD Dinas Perhubungan sebesar Rp 3.330.675.000 di tahun 2025, hingga bulan Juni telah terealisasi sebesar Rp 1.548.366.000 atau 46,49 persen. Menurutnya, capaian ini dapat lebih ditingkatkan dengan optimalisasi sistem pembayaran digital. Ia juga melaporkan, pada tahap awal, pembayaran non tunai telah diterapkan di empat titik retribusi, yaitu: pas masuk pelabuhan speed, pelabuhan motor kayu, tempat penitipan kendaraan, dan tempat parkir tetap. “Masih ada 26 titik pungutan retribusi lainnya yang saat ini masih dilakukan secara tunai, seperti di Pelabuhan Sarimalaha, Loleo, dan Ferry Galala. Kami berkomitmen untuk terus memperluas penggunaan sistem digital ke seluruh titik tersebut,” terang Marsaid. Dinas Perhubungan juga menyampaikan apresiasi kepada perbankan yang telah mendukung pelaksanaan digitalisasi, termasuk penyediaan alat M-POS dan ratusan kartu E-Money (Mandiri dan BRI Brizzi). Metode pembayaran yang digunakan meliputi kartu, QRIS, serta ATM dari BPD maupun bank lainnya. Menutup laporannya, Marsaid Idris menyampaikan, tantangan teknis seperti antrian, kecepatan layanan, serta proses top-up kartu akan terus disempurnakan melalui koordinasi dengan pihak perbankan.
Acara Pengukuhan Pengurus DWP Kota Tidore Kepulauan
Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Tidore Kepulauan, Nuraen Ismail Dukomalamo resmi di kukuhkan oleh Ketua DWP Provinsi Maluku Utara Darmawati Samsudin pada Acara Pengukuhan Pengurus DWP Kota Tidore Kepulauan masa bakti tahun 2024-2029 yang dirangkaikan Launching Batik dan ID Card DWP di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota Tidore, Selasa (15/7/2025). Dalam kesempatan tersebut Ketua DWP Kota Tidore Kepulauan Nuraen Ismail Dukomalamo dalam sambutannya menyampaikan Sebagai organisasi yang beranggotakan istri-istri aparatur sipil negara, Dharma Wanita Persatuan memiliki memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas suami dan sekaligus turut serta dalam pembangunan bangsa, terutama dalam bidang Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya. “Oleh karena itu, kita harus mampu menjalankan program-program kerja yang tidak hanya bersifat seremonial. Tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat dan anggota kita sendiri. Dalam masa bakti ini, kami sangat membuka ruang kerja sama yang erat dan sinergis dengan organisasi wanita maupun organisasi-organisasi lainnya yang ada di Kota Tidore Kepulauan yang memiliki visi yang sama dalam pemberdayaan perempuan, memperkuat ketahanan keluarga dan mendukung pembangunan berkelanjutan”ungkapnya. Nuraen Ismail Dukomalamo juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada para pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) masa bakti sebelumnya atas dedikasi, kerja keras dan kontribusi yang luar biasa yang telah diberikan dalam menjalankan roda organisasi selama ini. “Kepada para pengurus yang baru dikukuhkan, saya mengucapkan selamat bertugas, Amanah yang kini kita emban bukan hanya simbol jabatan, namun merupakan wujud tanggung jawab moral untuk terus mengembangkan dan memajukan Dharma Wanita Persatuan ke arah yang lebih baik, lebih dinamis, profesional sehingga berdampak bagi anggota maupun masyarakat di Kota Tidore Kepulauan”kata Nuraen. Nuraen Ismail Dukomalamo berharap kedepannya Dharma Wanita Persatuan dapat menjadi wadah yang semakin solid, inklusif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat peran perempuan serta membina generasi muda agar menjadi pribadi yang berkarakter dan berdaya saing. Dengan semangat kebersamaan kita wujudkan Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi yang mandiri, tangguh dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional. Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Maluku Utara Darmawati Samsudin dalam sambutannya menyampaikan pengukuhan hari ini merupakan bagian dari tindak lanjut hasil Musyawarah Daerah DWP Kota Tidore Kepulauan yang merupakan turunan dari Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Daerah (Musda) DWP Provinsi dan telah menyepakati arah kebijakan organisasi lima tahunan kedepan. Lanjutnya, program kerja lima tahunan ini bukan sekedar dokumen, namun merupakan peta jalan yang harus menjadi pegangan bersama agar Langkah dalam mengelolah organisasi tetap berada dalam satu reel yang sama. Darmawati Samsudin juga mengajak kepada pengurus yang baru dikukuhkan untuk menaruh perhatian serius terhadap implementasi program kerja unggulan 2025 yang telah dirumuskan secara matang dan partisipatif. Turut Hadir Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo,Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Hj. Rahmawati Muhammad Sinen, bersama Ketua I Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Sumiyati Ahmad Laiman, dan Ketua III, Hj. Sukarni Ade Kama, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, Pimpinan OPD serta Para Pengurus DWP Kota Tidore Kepulauan.
Acara Pengukuhan Pengurus DWP Kota Tidore Kepulauan masa bakti tahun 2024-2029
Secara garis besar, tujuan organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) adalah mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota untuk mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian sambutan tertulis Wali Kota Tidore Kepulauan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo pada Acara Pengukuhan Pengurus DWP Kota Tidore Kepulauan masa bakti tahun 2024-2029 di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota Tidore, Selasa (15/7/2025). “Oleh sebab itu, hal yang menjadi tantangan, terutama bagi pengurus DWP adalah bagaimana melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari pengurus dan anggota, kemudian memilih kegiatan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kesempatan organisasi, serta dalam melaksanakan kegiatan mendahulukan yang penting sesuai dengan skala prioritas serta mengutamakan kualitas penanganannya, serta diupayakan secara tuntas”ungkapnya. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo menambahkan Pengukuhan ini merupakan sebuah moment yang sangat baik kepada pengurus yang telah menjalankan tugas selama ini agar semakin bersemangat dalam menjalankan setiap program yang nantinya disusun bersama-sama demi menjaga persatuan dan kesatuan serta kemajuan organisasi DWP dimana keberadaanya juga menjadi pendukung pelaksanaan tugas-tugas suami sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. “kepada para pengurus yang baru dikukuhkan pada hari ini kami harapkan dapat menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, dan mendukung penuh kerja Ketua DWP Kota Tidore Kepulauan dalam menyelaraskan visi Pemerintah Daerah yakni Tidore Kepulauan yang Aman, Nyaman dan Ramah untuk Semua”ucapnya. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan ini juga berharap berharap kepada Ketua beserta pengurus DWP yang baru dikukuhkan untuk bisa ikut aktif dan berperan nyata sebagai motivator lapangan, memberikan sosialisasi kepada anggota dan masyarakat dalam tugas-tugas sosial sebagai bagian yang tak terpisahkan dari inti organisasi DWP. Turut Hadir Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Utara Darmawati Samsudin, bersama jajaran, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Hj. Rahmawati Muhammad Sinen, bersama Ketua I Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Sumiyati Ahmad Laiman, dan Ketua III, Hj. Sukarni Ade Kama, Ketua DWP Kota Tidore Kepulauan, Hj. Nuraen Ismail Dukomalamo Para Asisten Sekda, Staf Ahli Walikota, Pimpinan OPD serta Para Pengurus DWP Kota Tidore Kepulauan.