Penilaian Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2025
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menghadiri Penilaian Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, Selasa (27/5/2025). Dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman dalam sambutannya berharap bahwa penilaian pada hari ini dapat memenuhi aspek input, proses dan output serta indikator-indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan kualifikasi, dengan penilaian ini juga berharap akan ada masukkan atau saran dari Tim Penilai yang meningkatkan mutu dan kualitas kami kedepan. “Atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, kami menyampaikan apresiasi dan juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara bersama Tim Penilai di Kota Tidore Kepulauan. Semoga Bapak/Ibu senantiasa merasa aman dan nyaman di Kota kecil yang asri ini”ucapnya. Ahmad Laiman juga menambahkan PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, oleh karena itu pemerintah daerah siap mendukung setiap program dan kegiatan yang sudah dijalankan maupun akan dilaksanakan. “Hal ini tentunya menjadi komitmen bersama untuk menyelaraskan visi dan misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan ke depan, dimana seluruh masyarakat mengharapkan Kota Tidore Kepulauan akan selalu menjadi kota yang aman, nyaman dan ramah bagi semua”ungkapnya. Sementara itu,Ketua TP PKK Provinsi Maluku Utara Rusni Sarbin Sehe dalam sambutannya menyampaikan Lomba 10 Program Pokok PKK ini pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mendorong pemberdayaan kepada anggotanya dan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi keluarga dalam rangka mewujudkan masyarakat maju dan mandiri. “Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap jajaran Tim Penggerak PKK Kota Tidore yang telah berupaya menerapkan 10 Program Pokok PKK di setiap ruang kehidupan”kata Rusni Sarbin. Lanjutnya, gerakan PKK merupakan salah satu gerakan sosial kemasyarakatan yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Dengan kekuatan kelembagaan yang terstruktur dari tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan serta didukung kader militan yang bekerja penuh dedikasi.hal inilah yang menjadi gerakan PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rusni Sarbin berharap kepada Kepala Desa selaku Pembina PKK Desa agar dapat mengakomodir program prioritas PKK Desa melalui APBDes yang bersumber dari Dana Desa (DD), dan kepada Tim Penilai agar dapat melaksanakan penilaian secara obyektif seobjektif mungkin, sesuai kriteria penilaian yang sudah ditetapkan. Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Hj. Rahmawati Muhammad Sinen, Ketua II Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Hj. Nuraen Ismail Dukomalamo, beserta Ketua III Hj. Sukarni Ade Kama, dan Ketua IV, Ferawati Abdurrahman, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Maluku Utara bersama Para Asisten Sekda, Pimpinan OPD dan Para Camat se Kota Tidore Kepulauan, Para Lurah dan Kepala Desa se Kecamatan Tidore Selatan, Kepala Desa Maregam beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Maregam bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat.
Pelaksanaan Lomba 10 program Pokok PKK
Pelaksanaan Lomba 10 program Pokok PKK merupakan kegiatan yang sangat penting karena pelaksanaan ini merupakan bagian dari pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Gerakkan PKK di setiap jenjang baik tingkat kecamatan, kota hingga provinsi. Demikian sambutan Ketua TP PKK Kota Tidore Kepulauan Hj. Rahmawati Muhammad Sinen pada Kegiatan Penilaian Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, Selasa (27/5/2025). “Kegiatan ini juga tentunya menjadi wadah yang strategis untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja kader PKK agar bersemangat dalam menyelaraskan visi dan misi pembangunan baik dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa dan kelurahan”Kata Rahmawati Muhammad Sinen. Rahmawati Muhammad Sinen juga menambahkan penilaian lomba 10 program PKK pada hari ini bukan hanya sebuah kegiatan formalitas karena kami meyakini bahwa setiap program dan kegiatan dari Tim Penggerak PKK selalu berjalan dengan aktif dan menjadi sebuah komitmen yang kami pegang erat bahwa Gerakkan PKK adalah bentuk kepedulian dan sumbangsih kami kepada masyarakat selain menjadi tugas yang kami emban dengan penuh tanggung jawab. “Tak lupa kami berterima kasih kepada Tim Penggerak PKK Desa Maregam bersama Tim Penggerak PKK Tingkat Kota yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini semoga kita tetap bersemangat untuk berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera”ucapnya. Sementara Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku Utara M.Miftah Baay dalam sambutannya PKK merupakan singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Lanjutnya, PKK memiliki sejarah Panjang dimulai dari seminar Home Economic di Bogor Tahun 1957 hingga resmi didirikan di Tasikmalaya pada 22 Juli 1974 oleh Ibu Tien Soeharto. Turut hadir Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara Rusni Sarbin Sehe, Ketua II Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Hj. Nuraen Ismail Dukomalamo, beserta Ketua III Hj. Sukarni Ade Kama, dan Ketua IV, Ferawati Abdurrahman, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Maluku Utara bersama Para Asisten Sekda, Pimpinan OPD dan Para Camat se Kota Tidore Kepulauan, Para Lurah dan Kepala Desa se Kecamatan Tidore Selatan, Kepala Desa Maregam beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Maregam bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat.
Forum Komunikasi Implementasi strategi Penguatan cakupan Universal Health Coverage (UHC)
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan terakses dalam BPJS Kesehatan, karena ini merupakan pelayanan wajib yang harus diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo dalam arahannya pada Forum Komunikasi Implementasi strategi Penguatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) dan Tingkat Keaktifan Peserta Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025, yang dilaksanakan oleh BPJS Cabang Ternate, yang berlangsung di ruang rapat Sekda, Selasa (27/5/2025). Ismail Dukomalamo mengatakan, terkait dengan pelayanan kesehatan ini menjadi pelayanan wajib yang harus diseriusi, sehingga masyarakat Kota Tidore Kepulauan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan dapat terlayani dengan baik. “Saya minta kepada OPD terkait untuk ketersediaan anggaran BPJS ini harus diutamakan kalau terjadi kekurangan dana maka kita siap untuk menambahkan anggarannya yang terpenting adalah masyarakat Tidore dapat mengakses BPJS kesehatan tersebut, karena ini juga ditegaskan oleh Wali Kota Tidore Muhammad sinen soal pelayanan kesehatan harus diutamakan.” Kata Ismail Dukomalamo Ismail Dukomalamo berharap kepada seluruh tenaga kesehatan baik di RS, Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya agar pada setiap pelayanan kesehatan jangan mengedepankan faktor administrasi akan tetapi factor kemanusiaan yang perlu diutamakan agar masyarakat dapat dilayani dengan sangat baik. “Jangan dahulukan administrasi tetapi utamakan dulu pelayanan dasar kepada masyarakat yang datang ke RS atau puskesmas yang ada, semoga dengan pertemuan ini kedepan masyarakat Kota Tidore lebih mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.” Harap Ismail Sementara, Kepala Cabang BPJS Ternate dr Meryta O. Rondonuwu menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang telah berkomitmen dalam meningkatkan keaktifan peserta BPJS, sehingga saat ini status cakupan kepesertaan dalam peta jalan JKN mencangkup 98 persen di akhir 2024 hingga pada bulan mei ini Kota Tidore masih bisa mempertahankan status UHC dengan 98,82 persen penduduk terdaftar dan memiliki kartu JKN. “Kami sampaikan terima kasih kepada pak Wali Kota dan Wakil Walikota bersama Sekda Tidore atas komitmennya sehingga sebanyak 98,82 persen masyarakat Tidore telah terdaftar dan memiliki kartu JKN, semoga ini terus dipertahankan dan Kota Tidore kedepan masih mempertahankan UHC prioritas.” Kata dr Meryta Dr Meryta juga mengapresiasi kepada Pemerintah Kota Tidore yang mendaftarkan para perangkat Desa menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut dengan pembayaran iuran sangat konsisten dan lancar. “Saya sangat mengapresiasi kepada Kota Tidore yang menjadi Kota Pertama di Maluku Utara yang mendaftarkan seluruh perangkat Desa masuk dalam kepesertaan JKN, mudah-mudahan ini juga dipertahankan sehingga kedepan masyarakat Kota Tidore dapat dilayani dengan baik di Faskes manapun.” Kata dr Meryta
Pemkot Tidore akan Fokuskan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam Waktu Dekat
Setelah bergerak cepat melakukan pembentukan koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Perindagkop dan UKM, kembali melakukan sosialisasi sekaligus rapat persiapan pembentukan koperasi Kelurahan yang rencananya akan difokuskan dalam waktu dekat. Sosialisasi tersebut dipimpin oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Syofyan Saraha didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Zulkifli Ohorella, yang mewakili Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Konsultan PLUT Disperindagkop Tidore, serta dihadiri oleh Para Lurah se Kota Tidore Kepulauan, dilangsungkan di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa (27/5/2025). Dalam arahannya, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Syofyan Saraha mengatakan, terkait Pembentukkan koperasi desa/kelurahan merah putih, sudah diperintahkan untuk dibentuk kurang lebih 1 bulan, namun masih terkendala anggaran sehingga terhambat, akan tetapi terkait anggaran sudah diselesaikan, sehingga arahan Wali Kota, pembentukannya sudah harus jalan. “Pada peringatan hari koperasi yang jatuh di tanggal 12 Juli 2025 nanti, akan diumumkan 10 koperasi terbaik dan 10 koperasi terburuk, untuk itu harapan Wali Kota, Tidore jangan sampai masuk dalam 10 koperasi terburuk. Olehnya itu, percepatan pembentukan koperasi kelurahan merah putih membutuhkan komunikasi dan koordinasi antar Kelurahan untuk kemajuan bersama,” Ungkapnya. Sementara, mewakili Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Analis Perdagangan Nurkhalis Sangaji dalam kesempatan tersebut mengatakan, sampai saat ini untuk progres pembentukan koperasi Desa sudah sekitar 93%, yakni 47 Desa sudah terbentuk, sementara untuk koperasi Kelurahan yang sudah siap dan telah terbentuk baru 1 Kelurahan, yaitu Sirongo Folaraha. “Setiap Kabupaten/Kota diberikan waktu untuk Pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih deadline hingga tanggal 31 Mei 2025, jadi Setiap Desa/Kelurahan saat ini semestinya sudah harus terbentuk Koperasi Merah Putih, namun untuk Kota Tidore Kepulauan progresnya baru Desa, jadi di sisa waktu 3 hari kedepan, kita akan fokuskan untuk pembentukan Koperasi Kelurahan,” Ujarnya. Usai pengarahan, di kesempatan tersebut, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kota Tidore Kepulauan Sammy Tuanaya memberikan sosialisasi kepada para Lurah terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, baik dari segi kebijakan pembentukan koperasi, hingga model koperasi yang akan dibentuk di setiap Desa maupun Kelurahan.