TPID Tidore Rutin Ikut Rakor Pengendalian Inflasi Mingguan
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dikoordinir oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, didampingi Kepala Badan Pusat Statistik Oki Afrizal beserta OPD terkait, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual melalui zoom meeting, di Ruang Rapat Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Senin (19/5/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, dan juga diikuti oleh pejabat tinggi madya, pimpinan pratama lembaga, para Gubernur, Wali kota, dan Bupati dari seluruh Indonesia secara virtual. Dalam rapat tersebut, Mendagri Muhammad Tito Karnavian membahas terkait pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. “Diinstruksikan kepada 13 Menteri, 3 Kepala Lembaga serta 38 Gubernur dan 514 Bupati/Walikota untuk mengambil langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian pengembangan, dan revitalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” Ungkapnya. Mendagri juga menegaskan, pembentukan koperasi ini sangat memerlukan kerja sama dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga peran bupati dan wali kota menjadi penting. Pasalnya, bupati dan wali kota merupakan pejabat pembina dari kepala desa dan BPD agar dapat memfasilitasi pembentukan koperasi tersebut. Sementara, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain usai mengikuti rakor tersebut mengatakan, untuk Kota Tidore Kepulauan ada beberapa komoditi yang stabil, ada juga yang mengalami penurunan, seperti di pasar gosalaha, stok bawang merah dan cabe rawit mengalami penurunan harga, dengan stok dan persediaannya yang cukup.
Rapat Evaluasi Berakhirnya Audit BPK RI Perwakilan Maluku Utara
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo memimpin Rapat Evaluasi Berakhirnya Audit BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 di Aula Sultan nuku Kantor Walikota Tidore, Senin (19/5/2025). Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dalam arahannya menyampaikan terkait Berakhirnya Audit BPK meminta kepada Pimpinan OPD beserta Bendahara Pengeluaran agar saling koordinasi sehingga Pemerintah Kota Tidore dapat mempertahankan opini WTP BPK yang dicapai selama ini. “ mari sama-sama torang saling koordinasi hingga tidak ada temuan agar Pemerintah Kota Tidore dapat mempertahankan opini WTP BPK yang dicapai selama ini”katanya. Di Kesempatan yang sama Kepala Inspektur Daerah Arif Radjabessy menyampaikan sesuai arahan Wali Kota terkait Berakhirnya Audit BPK LKPD Tahun 2024 ini agar perlu mempedomani apa yang disampaikan tersebut untuk di tahun 2025 nanti. “arahan dari pa wali kota kita pedomani untuk di tahun 2025 nantinya sehingga kedepan pada saat pengauditan BPK Tidore tidak ada temuan-temuan yang tidak kita inginkan bersama”ucap Arif Radjabessy. Turut hadir Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli Walikota, Para Pimpinan OPD, Para Sekretaris OPD, Para Kabag Setda, Para Camat Se Kota Tidore Kepulauan serta Para Bendahara Pengeluaran
asistensi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UC Jamsos Naker)
Pemerintah Kota Tidore sejauh ini terus berkomitmen untuk menjamin perlindungan kepada para Tenaga Kerja baik itu Non ASN, Tenaga rentan, konstruksi maupun tenaga kerja lainnya. Hal tersebut disampaikan Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Yakub Husain usai mengikuti kegiatan asistensi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UC Jamsos Naker) secara virtual bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Rapat Sekda, Senin (19/5/2025) Yakub Husain mengatakan, untuk pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tidore telah diberikan Jaminan ketenagakerjaan kepada para pekerja di Kota Tidore dari Non ASN, tenaga rentan, tenaga konstruksi hingga ke perangkat Desa. “Harapan kami kedepan baik itu tenaga non ASN maupun tenaga kerja lainnya dapat dicover seluruhnya sehingga para pekerja yang ada di Tidore bisa menjamin perlindungan ketenaga kerjaannya.” Harap Yakub Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan Ruslan W. Yunus menjelaskan bahwa, para tenaga kerja Non ASN yang saat ini tercover pada database Jamsos Naker sebanyak 1.900 tenaga kerja non ASN dengan perlindungan dan kecelakaan kerja. “Dari 1.900 yang masuk dalam database ketenagakerjaan sebanyak 1.200 yang telah memiliki Jamsos Naker , sedangkan untuk aparatur desa sendiri sekitar 300 lebih orang yang tersebar di 49 Desa di Kota Tidore telah memiliki jaminan ketenagakerjaan dengan menggunakan dana desa, sehingga tahun ini juga kami akan berkoordinasi dengan para lurah agar pekerja rentan yang ada di setiap kelurahan akan dijamin prlindungannya melalui dana kelurahan.” Kata Ruslan.