Musyawarah besar Ikatan Pemuda Bobo ke-7 Tahun 2025
Momentum Musyawarah Besar ini menjadi saat yang tepat bagi Ikatan Pemuda Bobo, Dalam melakukan evaluasi, koordinasi, dan rekonsiliasi, khususnya dalam menatap program-program yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan organisasi, masyarakat maupun daerah, khususnya dalam mendukung Kota Tidore Kepulauan yang aman, nyaman dan ramah bagi semua. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Asis Hadad saat mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan membuka dengan resmi Musyawarah besar Ikatan Pemuda Bobo ke-7 Tahun 2025, yang berlangsung di Kelurahan Bobo, Kamis (15/5/2025) malam. mengawali sambutan Wali Kota, Asis Hadad mengatakan Atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, menyambut baik sekaligus menyampaikan selamat dan sukses atas pelaksanaan musyawarah besar ke 7, sebagai agenda rutin Ikatan Pemuda Bobo dalam memperkuat eksistensinya selaku organisasi kepemudaan yang bersifat independen dan kekeluargaan. “Sehingga melalui pelaksanaan Musyawarah Besar ini nantinya, akan terbentuk pimpinan dan kepengurusan Ikatan Pemuda Bobo yang memiliki visi dan misi jauh kedepan serta mampu membuat dan menjalankan program kerja organisasinya. Hal ini penting, karena kemajuan sebuah organisasi akan sangat ditentukan oleh figur-figur kepengurusan, artinya, maju dan mundurnya suatu organisasi akan sangat tergantung kepada kinerja pengurus. Untuk itu, laksanakanlah musyawarah ini secara baik, dengan bersandar pada AD-ART yang ada, serta tetap mengedepankan prinsip musyawarah mufakat.” kata Asis Asis juga menambahkan, Sebagai salah satu organisasi pemuda di Kota Tidore Kepulauan tentunya diharapkan banyak bahwa kegiatan ini akan mampu membuka peluang bagi para pemuda Bobo untuk berkembang, berkreativitas untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah mewujudkan sebuah peluang demi masa depan Kota Tidore Kepulauan yang semakin baik, karena disadari bahwa peran pemuda menjadi satu prioritas yang harus memiliki perhatian yang besar karena perannya sebagai penerus akan keberlangsungan masa depan daerah tercinta ini. Selain Itu, Ketua Pemuda Bobo Habir Hamid mengatakan, Musyawarah Pemuda bukanlah sekadar rutinitas formalitas organisasi yang merupakan wadah strategis untuk mencerminkan sejauh mana pemuda memahami, merespons, dan turut membentuk arah pembangunan sosial di lingkungan sekitar. “Karena Di tengah dinamika zaman, peran pemuda tidak bisa sekadar simbolik, kita harus menjadi motor penggerak perubahan yang bukan hanya vokal dalam menyuarakan gagasan, tetapi juga konkret dalam melaksanakan aksi karena kita menyadari bersama bahwa tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini tidaklah ringan ketimpangan sosial, rendahnya akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja, serta minimnya ruang ekspresi dan partisipasi aktif pemuda dalam kebijakan publik. Ini semua adalah cermin bahwa peran pemuda belum diberdayakan secara optimal baik oleh negara maupun oleh kita sendiri.” Kata Habir “Saya mengajak seluruh rekan-rekan pemuda untuk menjadikan musyawarah ini sebagai titik balik memperkuat sinergi, memperluas dampak, dan mempertegas posisi pemuda sebagai mitra strategis pembangunan.” Sambung Habir Ketua panitia, Nafira Halil dalam laporannya mengatakan, tujuan dari kegiatan ini guna untuk Mengevaluasi kinerja organisasi IPB dan Menyusun arah kebijakan dan program strategis organisasi ke depan sekaligus pelaksana pemilihan Ketua Umum Ikatan Pemuda Bobo periode 2025–2027 dan memperkuat jaringan dan semangat solidaritas antar pemuda sebagai pondasi gerakan kolektif. “Semoga hasil dari Musyawarah Besar ke-7 ini menjadi pijakan kuat dalam mengarahkan perjalanan IPB menuju masa depan yang lebih cerah dan berdampak nyata bagi masyarakat.” ucapnya Nafira juga berharap, Hasil dari Musyawarah Besar ke-7 ini menjadi tonggak penting dalam membangun Ikatan Pemuda Bobo yang lebih kuat, adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman. Semoga semangat solidaritas tanpa batas benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata dan kolaborasi yang berkelanjutan. “Mari kita terus rawat semangat solidaritas tanpa batas, dan jadikan jaringan pemuda sebagai kekuatan utama dalam memperjuangkan kemajuan bersama.” Pintahnya
Rapat Koordinasi Monitoring Hasil Penyesuaian Pendapatan dan Efesien Belanja Daerah
Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo bersama pimpinan OPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring Hasil Penyesuaian Pendapatan dan Efesien Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 se provinsi Maluku dan Maluku Utara, secara virtual di ruang rapat Wali Kota Tidore, Kamis (15/5/2025). Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Agus Fatoni dan diikuti oleh para kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku dan Maluku Utara secara virtual. Mengawali arahannya, Agus Fatoni mengatakan Pemerintah terus berupaya memperkuat manajemen keuangan negara dan daerah melalui kebijakan yang lebih efisien, efektif, serta tepat sasaran, agar pemerintah daerah didorong untuk melakukan penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. “Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan fiskal dan menjaga kesinambungan pembangunan daerah, sehingga Efisiensi belanja daerah diarahkan pada pengurangan pengeluaran yang tidak prioritas, penghapusan kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat, serta penguatan anggaran yang berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting).”Kata Agus Selain itu, Agus juga menambahkab, penyesuaian pendapatan dilakukan secara realistis berdasarkan potensi dan tren ekonomi daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan dapat mendukung pembiayaan program-program prioritas. “Pelaksanaan efisiensi belanja diharapkan tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, sehingga Langkah penyesuaian ini menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan demi mendukung visi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat” tandas Agus Usai mengikuti rakor, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo mengatakan, Pemerintah Daerah Kota Tidore kepulauan telah melaksanakan efesiensi sesuai dengan regulasi terkait dengan inpres I Tahun 2025 tentang penyesuain rincian alokasi transfer daerah, sehingga saat ini pemda telah menjalankan regulasi tersebut. “Kota Tidore telah melakukan efesiensi anggaran 50 persen dari perjalanan dinas dna hal-hal lain, sehingga laporan ini juga sudah disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara dan kementerian Dalam negeri cq Dirjen perimbangan keuangan daerah.” kata Ismail
DPRD Sampaikan Catatan dan Rekomendasi Terhadap LKPJ Wali Kota Tidore 2024, OPD Diminta Serius Menindaklanjuti
DPRD Kota Tidore Kepulauan resmi sampaikan catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun 2024-2025 yang dihadiri oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (15/5/2025). Dalam pidatonya, Wali Kota Tidore Muhammad Sinen mengatakan, rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD ini merupakan saran yang sifatnya konstruktif dalam konteks penyempurnaan dan perbaikan, serta wujud tanggung jawab DPRD menjalankan fungsi bersama pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. “Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, selanjutnya akan kami pelajari dan tindaklanjuti kepada Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Ini akan dipedomani dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,” Ungkapnya. Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan tersebut juga meminta seluruh Perangkat Daerah, agar memperhatikan dengan serius, point-point penting rekomendasi DPRD, membahas secara internal pada masing-masing perangkat daerah dengan melibatkan seluruh sumber daya, dan melaporkan kembali pelaksanaannya pada penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2025. “Pemerintah daerah telah berusaha mengoptimalkan penggunaan belanja untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Capaian pembangunan selama tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan,” Tambahnya. Adapun ringkasan catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Ketua DPRD H. Ade Kama diantaranya Catatan Strategis DPRD yang meliputi; Komposisi anggaran belum produktif, Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, Kesenjangan perencanaan dan pelaksanaan program, Akses layanan publik belum merata dan Rendahnya daya dukung sistem pengawasan internal. Sementara, rekomendasi DPRD meliputi beberapa point diantaranya; Reformasi kebijakan fiskal dan belanja, Peningkatan kualitas pelayanan dasar, Diversifikasi ekonomi daerah, Penguatan tata kelola dan e-Government, Perbaikan sistem monitoring dan evaluasi, dan Tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun sebelumnya. Meski demikian, DPRD Kota Tidore Kepulauan juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 diantaranya; Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan ekonomi, Investasi meningkat drastis, Capaian opini WTP dari BPK, Penurunan akuntabilitas kinerja dari BB menjadi B, Stabilitas harga pangan, Dimensi warisan budaya dan Data kinerja makro seperti rasio gini, pengangguran, dan kemiskinan tidak tersedia dalam LKPJ. “Kami berharap, rekomendasi ini dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. DPRD Kota Tidore Kepulauan berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” Tutup Ade Kama.
Musyawarah Cabang IV Gapeksindo Kota Tidore Kepulauan
Pemerintah Daerah siap mendukung, mensupport, bersinergi dan berkolaborasi dengan GAPEKSINDO, dalam membangun daerah ini. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam saat mewakili Wali Kota Tidore membuka dengan resmi Musyawarah Cabang IV Gapeksindo Kota Tidore Kepulauan, yang berlangsung di Aula Penginapan Visal, Kelurahan Gamtufkange, Rabu (14/5/2025). Mengawali sambutan Wali Kota, Abdul Hakim Adjam mengatakan, Walaupun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini, namun tentunya tidak bisa bekerja sendiri, sehingga butuh dukungan, kolaborasi, dan akselerasi dari semua pihak, agar semua visi, misi serta program unggulan daerah yang telah direncanakan, dapat berjalan dengan baik serta memiliki output yang jelas, terarah dan tepat sasaran. “Atas nama Pemerintah Daerah kami mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini bahwa melalui musyawarah ini, GAPEKSINDO akan membawa harapan untuk terbentuknya kepemimpinan dalam organisasi yang kredibel, aktif, dan selalu memperjuangkan anggota.” Kata Abdul Hakim Abdul Hakim juga berharap, dengan Musyawarah Cabang ini juga dapat melakukan Sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai stakeholder terkait yang ada dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, sehingga dapat membangun Kota Tidore Kepulauan yang semakin baik. “ kami berharap GAPEKSINDO juga dapat mendukung setiap program-program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan, dengan satu keyakinan bahwa dengan infrastruktur yang tepat akan membawa dampak pada perekonomian masyarakat yang semakin baik pula, Hal ini juga mengingat bahwa keberadaan GAPEKSINDO sebagai lembaga publik independen, sangatlah strategis sebagai mitra pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam konteks peningkatan perekonomian daerah.” Harap Abdul Hakim Adjam “Melalui Musyawarah Cabang ini, diharapkan GAPEKSINDO Kota Tidore Kepulauan dapat menghadirkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh badan usaha konstruksi lokal, sehingga sektor ini semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing. Semoga perubahan yang diupayakan dapat membawa manfaat positif bagi perkembangan konstruksi terutama di wilayah Kota Tidore Kepulauan.” Sambung Abdul Hakim Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Maluku Utara Saldi Kari menyampaikan, terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang selama ini telah menjadi Pembina gapeksindo Tidore dengan kemitraan yang sangat baik selama Gapeksindo hadir di Kota Tidore Kepulauan. “Denganseiring berjalannya waktu gapeksindo tetap bekerja keras mulai dari kepengurusan pusat hingga daerah, meski berbagai macam regulasi peraturan, masalah badan usaha namun gapeksindo tetap eksis hingga saat ini.” Kata Saldi Saldi juga mengapresiasi kepengurusan Gapeksindo Kota Tidore karena masih menjadi salah satu kepengurusan terbaik di 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara. “Gapeksindo secara organisasi di Provinsi Maluku Utara terdapat 10 Kab/Kota yang telah memiliki kepengurusan pada semua tingkat cabang, sehingga sampai saat ini Kota Tidore merupakan pengurus DPC gapeksindo terbaik untuk seluruh DPC di 10 Kabupaten/Kota.” Tutup Saldi Musyawarah ini dihadiri Oleh Plt, Wakapolresta Tidore Kompol Jufri Dukomalamo, Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Ardiansyah Fauzi, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tidore, ketua dan anggota Gapeksindo Kota Tidore serta peserta musyawarah Gapeksindo Kota Tidore.