Dalam upaya memperkuat sinergi antar Daerah untuk pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tidore Kepulauan yang pimpin langsung oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembanguan Kota Tidore Taher Husain didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Kota Tidore Abdul Hakim Adjam melakukan kunjungan kerja ke Kota Makasar disambut baik oleh Pjs Wali Kota yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar Fathur Rahim, yang berlangsung di The Rinra Hotel Makasar, Kamis (17/10/2024) malam.
Selain Tim TPID Kota Tidore, juga terdapat dua Kabupaten/Kota yakni Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah juga melakukan kunjungan kerja ke Kota Makasar dalam rangka sinergitas dalam pengendalian inflasi.
Kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh Deputi Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Erlangga Febrianno, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara, Ir. Sri Haryanti Hatari, M.Si.
Pada kesempatan tersebut, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan Taher Husain mengatakan stabilitas harga menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah daerah, sehingga Pemda bersama TPID Kota Tidore terus berusaha agar inflasi di Tidore dapat dikendalikan dengan baik.
“Melalui TPID, kami terus berupaya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi bahan pangan strategis, dengan harapan kunjungan ke Kota Makasar ini dapat memberikan manfaat untuk KotA Tidore dalam menjajaki kerja sama lebih lanjut dengan Kota Makassar untuk memperkuat inovasi dan stabilitas ekonomi dalam hal distribusi pasokan pangan terutama cabe rawit dan cabe keriting maupun pangan lainnya” kata Taher.
Taher juga menambahkan, saat ini Kota Tidore Kepulauan berada dalam nominasi TPID Awards untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua (Nusampua) berkat prestasinya dalam menjaga stabilitas harga.
“sehingga kami berharap dengan adanya kerjasama ini berjalan dengan aman, lancar dan sukses untuk dapat mengendalikan inflasi di Kota Tidore maupun Kota Ternate dan Halmahera Tengah.” Tutup Taher
Sementara, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Erlangga Febrianno, menekankan pentingnya kolaborasi antara wilayah daratan dan kepulauan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan di Maluku Utara.
“Kami berharap dengan adanya kerja sama yang baik antara daerah-daerah di kepulauan dan daratan dapat menekankan inflasi, terutama di akhir tahun, dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujar Erlangga.
Selain itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara Sri Haryanti Hatari, mengatakan ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari wilayah lain, seperti Makassar, membuat kerja sama antar daerah menjadi sangat vital.
“Kota Makassar secara signifikan menyuplai kebutuhan Maluku Utara, khususnya untuk Kota Tidore Kepulauan dan wilayah lainnya. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerja sama antara kedua daerah, baik melalui Business-to-Business (B2B) antar pelaku usaha maupun Government-to-Government (G2G) antar pemerintah,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pjs. Wali Kota yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar Fathur Rahim, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tantangan yang dihadapi oleh hampir seluruh daerah di Indonesia.
Fathur juga menyebutkan berbagai upaya yang telah dilakukan Kota Makassar untuk menjaga kestabilan harga, seperti operasi pasar, penguatan produksi lokal, serta pengawasan harga melalui aplikasi digital.
Acara ini juga diwarnai dengan penandatanganan kerjasama Business-to-Business (B2B) antara pelaku usaha dari Kota Tidore Kepulauan dan Kota Makassar, difasilitasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar distribusi bahan pangan dan meningkatkan kesejahteraan kedua wilayah.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah perwakilan TPID dari Kota Makassar, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Para peserta berharap agar kegiatan ini dapat menjadi sarana pertukaran informasi dan strategi yang efektif dalam mengendalikan inflasi di masing-masing daerah