05 / 09 / 2019 04:16:22

Pemkot Tandatangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Dengan KPK

Posting : 05 / 09 / 2019 04:16:22 - Oleh : Admin

Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kerjasama Program Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dilaksanakan di Kediaman Gubernur Maluku Utara, di Kota Ternate, Rabu (4/9) pagi.

Kegiatan yang dihadiri Gubernur Maluku Utara, KH. A. Gani Kasuba ini turut dihadiri para Bupati/Walikota se Provinsi Maluku Utara, Kanwil DJP Sulutenggo Malut, Kapolda Malut, Kajati Malut, para Kajari se Malut, Kepala BPN Malut, para Kepala BPN Kabupaten/Kota se Malut, Direktur BPD Maluku-Malut bersama para Kepala Cabang, serta dihadiri Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata.

Dalam penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama tersebut, Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim bersama 9 Bupati/Walikota se Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman dan Kerjasama dengan Bank Pembangunan Maluku-Malut, Dirjen Pajak, Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan Negeri serta para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Maluku Utara.

Gubernur Maluku Utara, KH. Gani Kasuba dalam sambutannya mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama merupakan ikhtiar bagi Pemerintah Daerah untuk selalu bekerja sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku. Apalagi selama ini Pemprov Maluku Utara selalu bekerjasama dengan KPK untuk dilakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu Gubernur selalu meminta kepada jajaran Kapolda, Kajati, BPKP, BPK agar senantiasa mendampingi Pemprov dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan sebagainya. Sehingga walaupun belum seluruhnya mencapai standar pengelolaan namun setidaknya masih dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pimpinan KPK Alexander Marwata, dalam pidatonya memaparkan bahwa celah terjadinya korupsi ada empat, antara lain jual beli perizinan, jual beli jabatan, lelang proyek atau penyusunan anggaran yang tidak benar. jadi KPK akan selalu berupaya keempat sektor tersebut diperbaiki. Persoalan lain yang tak kalah penting adalah rendahnya Tax Ratio penduduk Indonesia. Tahun 2018 Tax Ratio Indonesia cuma 11,50 persen.

Jadi, kata Alexander Marwata, melalui penandatanganan ini tujuannya adalah untuk menjalin kerjasama Dirjen Pajak dengan Pemerintah Daerah. agar Wajib Pajak yang berdomisili di daerah masing-masing dapat dioptimalkan potensi pajaknya. kehadiran Direktur Utama BPD Maluku-Malut dalam penandatanganan ini adalah untuk mendorong peningkatan pajak daerah. Beberapa daerah yang pernah didampingi KPK cukup signifikan penerimaan pajak daerahnya. Dari penerimaan pajak daerah yang optimal maka Pemerintah Daerah mampu menyusun perencanaan pembangunan dengan baik.

Persoalan besar lainnya pemerintah daerah adalah pengelolaan aset-aset daerah. Berdasarkan informasi banyak aset Pemda yang belum bersertifikat, padahal sebagian besar asset Pemda tersebut berada di pusat strategis kota. Kalau aset belum bersertifikat ada potensi besar disalahgunakan oknum-oknum tertentu. Jangan sampai Asset hilang dan Pemerintah Daerah membeli asset yang sebenarnya sudah menjadi milik sendiri. Oleh karena itu kehadiran BPN dan Kajati untuk ikut menertibkan persoalan ini. Pemda harus mengalokasikan biaya untuk mengatasi persoalan ini.

Usai penandatanganan, di tempat terpisah Walikota Capt. H. Ali Ibrahim mengatakan bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ini sekaligus wujud komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam Pemberantasan Korupsi, Peningkatan Penerimaan Daerah baik melalui retribusi daerah maupun pajak daerah serta pengelolaan Asset Daerah yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu kepada OPD teknis yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama seperti Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah dan BPKAD akan lebih didorong untuk melaksanakan fungsinya lebih optimal. Tutup Ali Ibrahim.

 

Bagikan :