26 / 09 / 2019 03:57:06

Workshop Pendampingan Pra Penilaian Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Kota Tidore Kepulauan digelar

Posting : 26 / 09 / 2019 03:57:06 - Oleh : Admin

Walikota Tidore Kepulauan yang diwakili Asisten Setda Bidang Ekonomi dan Kesra, Muhammad Yasin membuka dengan resmi workshop Pendampingan Pra Penilaian Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Kota Tidore Kepulauan pada Rabu (25/9).

Worksop dilaksanakan oleh Bagian Organisasi bekerjasama dengan Ombudsman Perwakilan Maluku Utara dengan sasaran pada 8 unit penyelenggaran pelayanan di tingkat UPT Puskesmas di wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Walikota Capt. Ali Ibrahim, dalam sambutannya yang dibacakan Muhammad Yasin menyampaikan apresiasi positif atas kegiatan kerjasama ini karena secara tidak langsung, turut memberikan kontribusi dan dukungan terhadap pencapaian visi, misi dan tema pembangunan Kota Tidore Kepulauan yakni peningkatan kualitas SDM aparatur dan optimalisasi pelayanan publik. 

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2018, melalui survey Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudman RI, Kota Tidore Kepulauan berhasil meraih predikat tingkat kepatuhan tinggi dengan nilai 86,47 (Zona Hijau). “Saya berharap pencapaian ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan terus”. Kata Ali Ibrahim.

Sementara itu, Ketua Ombudsman Perwakilan Maluku Utara, Sofyan Ali mengharapkan agar sasaran pelaksanaan survey kepatuhan terhadap pelayanan publik ke depan tidak hanya di unit penyelenggara di Puskesmas atau perangkat daerah tetapi juga sampai pada unit di Desa, Kelurahan dan Kecamatan. “Ini bertujuan agar pelayanan di unit terbawah juga dapat dilakukan  secara berstandar”.

Menurut Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tidore, Muhammad Sjarif, whorkshop yang dilaksanakan bagian organisasi ini sebagai upaya memantau konsistensi penyelenggara pelayanan publik terhadap kepatuhan standar pelayanan publik dengan tujuan adanya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan terkait pelayanan publik di UPT Puskesmas.

Sebagai tindak lanjut dari workshop ini maka dalam waktu dekat surveyor dari Bagian Organisasi bersama Ombudsman akan turun ke 8 unit penyelenggara tersebut untuk dilakukan survey kepatuhan pelayanan publik.

Bagikan :